• oleh Admin

Pemerintah Terus Dorong Penurunan Angka Stunting di Daerah

Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin, didampingi OPD terkait mengikuti rapat koordinasi teknis dan advokasi pencegahan serta percepatan penurunan stunting regional Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara secara daring, Selasa (22/9/2026).

 

Rakor ini dipimpin langsung oleh Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan dan Pembangunan SDM Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres), Eddy Cahyono Sugiarto.

 

Eddy menjelaskan, pemerintah telah melaksanakan percepatan penurunan stunting sejak 2018 dengan melibatkan berbagai stakeholder di tingkat pusat maupun daerah.

 

Hasilnya, prevalensi stunting dapat diturunkan dari 30,8 persen pada 2018 menjadi 19,8 persen pada 2024. Sementara itu, data stunting tahun 2025 dan 2026 belum tersedia karena tidak dilakukan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI).

 

“Penurunan ini sangat ditentukan oleh kontribusi bapak ibu semua yang ada di lapangan. Sehingga dengan collaborative government kita bisa mencapai hal ini,” jelas Eddy.

 

Meski begitu, sambungnya, pemerintah tidak boleh lengah. Pada 2029 mendatang, pemerintah menargetkan penurunan prevalensi stunting hingga 14,2 persen. Bahkan pada 2045, angka tersebut diharapkan dapat mencapai 5 persen.

 

“Untuk itu, pertemuan kita sangat penting dan strategis, untuk evaluasi serta menentukan arah ke depan seperti apa. Intervensinya seperti apa,” jelasnya.

 

Menurutnya, stunting bukan hanya berbicara tentang persoalan gizi, tetapi juga berkaitan dengan sanitasi, air bersih, dan berbagai faktor lainnya. Sehingga dibutuhkan pendekatan multisektor.

 

Diperlukan keterlibatan seluruh komponen dalam melakukan konvergensi program penanganan stunting. Dari 38 provinsi di Indonesia, hanya 12 provinsi yang memiliki prevalensi di bawah rata-rata nasional, termasuk Jawa Barat.

 

“Intervensi pencegahan dan percepatan penurunan jangan hanya berfokus pada angka prevalensi, tetapi juga perlu memperhatikan jumlah absolutnya. Berdasarkan jumlah absolut, di Pulau Jawa terdapat sebanyak 50 persen balita stunting yang tersebar di enam provinsi, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Timur, dan Banten,” urainya.

 

Terpisah, Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin mengatakan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor terus menggencarkan upaya maksimal untuk menurunkan angka stunting di Kota Bogor.

 

Tidak sedikit CSR yang masuk untuk menjadi Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS) dan melakukan intervensi langsung terhadap anak-anak stunting. Seluruh upaya tersebut juga dipantau langsung melalui aplikasi Bogor Besti yang hingga saat ini terus berjalan.