• oleh Admin

Pemkot dan DPRD Kota Bogor Salurkan Bantuan Kursi Roda dan Alat Bantu Dengar untuk Warga

Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor bersama DPRD Kota Bogor kembali menyalurkan bantuan bagi masyarakat berupa 50 kursi roda dan 50 unit alat bantu dengar. Bantuan tersebut diberikan kepada 100 warga calon penerima manfaat di Gedung Serbaguna DPRD Kota Bogor, Senin (9/11/2026).

 

Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin, didampingi Anggota DPRD Kota Bogor Fraksi Partai Gerindra, Said Muhammad Mohan, menyerahkan bantuan tersebut secara langsung kepada warga.

 

“Bantuan kursi roda dan alat bantu dengar ini merupakan pagu anggaran 2026 yang berasal dari usulan reses dan pokok-pokok pikiran (pokir) salah satu anggota DPRD, Bapak Mohan. Tentu ini bukti sinergi antara Pemkot dan DPRD,” kata Jenal Mutaqin usai penyerahan bantuan.

 

Ia mengatakan, bantuan tersebut memiliki manfaat strategis bagi masyarakat, terutama penyandang disabilitas. Program serupa juga telah memasuki penyaluran tahap ketiga melalui masing-masing fraksi.

 

Dalam setiap kunjungan dan kegiatan reses, para anggota DPRD kerap menemukan kebutuhan masyarakat terhadap kursi roda maupun alat bantu dengar.

 

“Kita sebagai pemerintah tentu merespons dan merealisasikan apa yang menjadi aspirasi masyarakat yang diusulkan,” ucapnya.

 

Sebanyak 100 penerima manfaat tersebut merupakan warga dari enam kecamatan se-Kota Bogor. Bagi warga yang berhalangan hadir karena kondisi yang tidak memungkinkan, bantuan tetap disalurkan melalui bantuan aparat wilayah setempat.

 

“Tiap tahun program seperti ini terus dijalankan. Untuk tahun depan pun nanti akan dibahas dengan TAPD dan badan anggaran,” ungkapnya.

 

Di tempat yang sama, Anggota DPRD Kota Bogor Fraksi Partai Gerindra, Said Muhammad Mohan, menyatakan bahwa program bantuan ini menjadi wujud semangat agar uang rakyat kembali kepada rakyat. Program tersebut sekaligus memperkuat kolaborasi antara eksekutif dan legislatif.

 

“Kita punya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas. Di situ diamanatkan bahwa pemerintah harus hadir terhadap apa yang dibutuhkan mereka,” tegasnya.

 

Mohan menambahkan, bantuan tersebut menjadi wujud konkret kehadiran pemerintah di tengah masyarakat.