Pemerintah Daerah Kota Bogor

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Syarifah Sofiah mewakili Kota Bogor hadir dalam puncak peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (12/12/2023). Hakordia yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini dibuka langsung Presiden Joko Widodo.

Dalam hal ini Kota Bogor bersama pejabat kepala daerah lain di Indonesia yang hadir mendengarkan langsung arahan presiden dalam upaya melakukan pencegahan pemberantasan korupsi, baik di pusat atau daerah dari tingkat desa/kelurahan hingga tingkat pusat, baik lembaga maupun swasta.

Presiden Joko Widodo menyampaikan dengan tegas bahwa korupsi adalah kejahatan yang luar biasa yang menghambat pembangunan dan merusak perekonomian bangsa yang juga menyengsarakan rakyat.

Dari catatan, Presiden Jokowi menyampaikan di Indonesia pada periode 2004 hingga 2023 ada total 1.385 orang yang dipenjarakan karena korupsi dengan rincian 344 pimpinan dan anggota DPR dan DPRD, 38 menteri dan kepala lembaga, 24 gubernur dan 162 bupati dan wali kota, 31 hakim, 8 komisioner dan 415 dari swasta serta 363 dari birokrat.

"Apakah dengan begitu banyaknya orang yang sudah diperkarakan korupsi bisa berhenti? Berkurang ? Ternyata sampai sekarang pun masih kita temukan banyak kasus korupsi. Artinya kita perlu mengevaluasi total pendidikan pencegahan. Karena memang korupsi sekarang semakin canggih dan kompleks," jelasnya.

Oleh sebab itu kata dia, dibutuhkan upaya bersama yang lebih sistemik dan lebih masif yang memanfaatkan teknologi terkini untuk mencegah tindak pidana korupsi.

Ketua KPK, Nawawi Pomolango mengatakan korupsi adalah musuh utama seluruh bangsa, marena korupsi merupakan pusat dari berbagai persoalan korupsi yang memiliki sifat koruptif terhadap segala pencapaian yang didapatkan.

"Di Indonesia upaya pemberantasan korupsi sudah diupayakan oleh pemerintah sejak lama dengan pembentukan lembaga atau institusi baru, termasuk KPK dan revitalisasi strategi nasional pencegahan korupsi," ujarnya.

Namun sayangnya meski sudah melakukan upaya, dari berbagai indikator menunjukan masih kurang efektif dan efisiensi pemberantasan korupsi.

Untuk itu lanjut Nawawi melalui Hari Anti Korupsi Sedunia ini mengambil tema sinergi untuk berantas korupsi untuk Indonesia maju. Karena sinergi antar semua elemen bangsa sangat perlu diperkuat untuk dilakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi.

"Dalam pemberantasan korupsi sinergi antar pemerintah dan masyarakat termasuk didalamnya dengan dunia usaha salah satu fenomena yang kami amati adalah perkembangan teknologi informasi, kami juga menganggap sinergitas dan penggunaan teknologi informasi dalam upaya memberantas korupsi ini suatu keharusan," ujarnya.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo selalu mengingatkan agar birokrasi berdampak.

Sehingga kebijakan transformasi digital dalam pemberantasan korupsi merupakan bagian dari sinergi pencegahan korupsi karena transformasi digital memiliki dampak dalam upaya pencegahan korupsi.

"Namun bahwa transformasi digital bukan satu-satunya solusi dalam permasalahan korupsi. Konteks kelembagaan dan komitmen pimpinan juga menjadi kunci dalam pencegahan dalam pemberantasan korupsi. Sehingga hari ini dan ke depan ada perubahan paradigma tata kelola pemerintah. Kalau dulu paradigma pemerintah mengatur masyarakat, sekarang pemerintah bekerja bersama masyarakat. Pemerintah menjadikan masyarakat sebagai mitra dan inilah perubahan mendasar hari ini dan ke depan bagaimana perubahan data transformasi digital SDM berdaya saing," katanya.

Dalam transformasi digital, kata Azwar pihaknya melihat bahwa di beberapa kabupaten, kota dan provinsi sudah mulai mengintegrasikan layanan ini yang diintegrasikan dalam satu portal layanan.

"Mudah-mudahan bisa terus dimulai, jadi tidak lagi banyak portal-portal di dinas, aplikasi-aplikasi dinas, tapi cukup satu portal. Inilah yang jadi prioritas pemerintah," katanya

Sekedar informasi, di Kota Bogor pengintegrasiaan layanan yang dibuat dalam satu aplikasi sudah diluncurkan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor melalui Diskominfo dengan diluncurkan aplikasi Bogor Single Window (BSW) yang terdiri dari BSW ASN, BSW Publik (Masyarakat), BSW Mobile (android) dan BSW Talas Bogor (WA Talas Bogor) serta aplikasi PASTI (Partisipasi Aktif Masyarakat Terhadap Inflasi) di Balai Kota Bogor, Rabu 18 Oktober 2023.

BSW merupakan aplikasi super yang menyatukan seluruh aplikasi yang ada di Kota Bogor, baik untuk layanan publik maupun aparatur sipil negara, dengan didukung oleh database terpusat dan kerangka kerja Smart City.

Dengan BSW, warga dan pejabat pemerintahan di Kota Bogor dapat mengakses semua layanan publik dan fungsi administratif dengan satu login, sehingga interaksi menjadi lebih praktis dan efisien. Selain itu dalam pembayaran pajak dan retribusi Pemkot juga sudah menerapkan sistem pembayaran digital. (Prokompi)