Pemerintah Daerah Kota Bogor

Walikota Bogor menjadi pembicara dalam forum bertajuk ‘Percepatan Penataan Kembali DAS Ciliwung guna Meningkatkan Kualitas Lingkungan dan Kesejahteraan Masyarakat dalam rangka Ketahanan Nasional’ di Gedung Sekretariat Jenderal Dewan Pertahanan Nasional (Setjen Wantannas), Jakarta Pusat, Selasa (18/9/2018).

Dalam kegiatan yang dihadiri perwakilan dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) CIliwung Cisadane, Kementerian PUPR, Pemprov DKI, Danrem 061/Suryakancana, Pemkot Depok, Pemkab Bogor dan stakeholder terkait lainnya, itu Bima Arya memaparkan sejumlah persoalan yang sedang terjadi, upaya yang telah dilakukan dan gagasan yang akan dikerjakan ke depannya.

“Bogor ini dijuluki sebagai kota hujan, dilintasi oleh dua sungai besar, yakni Ciliwung dan Cisadane. Tapi beberapa tahun terakhir ini kita punya permasalahan serius dengan air. Dua tahun lalu, kita kekeringan sekali air, lalu banjir yang tidak melulu karena cuaca ekstrim. Ini menandakan ada persoalan serius mengenai tata kelola air dari hulu sampai hilir,” ungkap Bima Arya.

Mengenai Ciliwung dan Cisadane, kata Bima, harus dilihat dari tiga perspektif agar penataan sungai bisa lebih efektif. “Perspektif pertama soal mitigasi bencana, lalu tata kota dan kualitas hidup warga dan ketiga soal ekonomi pariwisata. Perspektif itu mengawali langkah kami untuk berkoordinasi guna penataan lebih lanjut,” jelasnya.

Perspektif mitigasi bencana, lanjutnya, harus ada penanganan secara serius dan terintegrasi antar daerah di Jabodetabek, Puncak dan Cianjur.

“Saya mengoreksi pola yang selama ini dijalankan antara Pemprov DKI dengan daerah penyangga lain. Setiap tahun Pemkot Bogor membuat proposal bantuan kepada DKI Jakarta. Bantuan itu akan dikucurkan berdasarkan kepentingan warga Jakarta yang terkait dengan banjir. Saya kira ini harus dievaluasi. Bukan soal angkanya, tapi soal penegakan kebijakannya jadi seperti itu. Harusnya duduk bersama, membuat grand desain dari hulu sampai hilir. Porsi masing-masing di mana. Kalau sekarangkan agak terhambat,” beber Bima.

Menurutnya, harus ada satgas khusus setingkat menteri yang mengurusi persoalan di Jabodetabek. “Ada usulan bahwa harus ada kementerian khusus membawahi Jabodetabek. Karena wilayah ini merupakan megacity nomor dua di dunia setelah Tokyo. Kalau penanganan parsial tidak bisa. Harus ada otoritas khusus. Tidak soal sungai saja, tapi untuk persoalan lain seperti transportasi ataupun kemacetan,” kata dia.

Di sela pemaparannya, Bima Arya, menunjukan sebuah cuplikan video di hadapan forum, termasuk kepada Sekretaris Jenderal Wantannas Letjen TNI Doni Monardo. Dalam video berdurasi sekitar dua menit itu, Bima menampilkan program penataan sukai melalui perspektif ekonomi pariwisata dengan menawarkan sensasi rafting di tengah kota.

Bima menjelaskan, video tersebut diambil di kawasan Pulo Geulis, sebuah perkampungan padat penduduk di pusat Kota Bogor yang dilintasi aliran sungai Ciliwung. Bima bersama komunitas menyusuri jalur yang belum pernah dilintasi arung jeram sebelumnya alias masih ‘perawan’. Dalam trek air sekitar 5 kilometer, rombongan melintasi Kebun Raya Bogor, Istana Bogor, hingga berakhir di perkampungan wilayah Sempur.

“Saya melihat ini potensi wisata di sungai sangat luar biasa. Ciliwung yang membelah Kota Bogor kalau ditata dengan baik akan menjadi potensi pariwisata dan berdampak bagi ekonomi warga sekitar. Lintasan Ini juga bisa jadi opsi pintu masuk Kebun Raya. Tapi PR untuk Paspampres karena dekat dengan istana,” jelasnya.

Di tempat yang sama, Sekretaris Jenderal Wantannas Letjen TNI Doni Monardo mengapresiasi gagasan Walikota Bogor Bima Arya dalam penataan sungai Ciliwung. Bahkan, dirinya menyatakan siap mendukung untuk merealisasikan program itu dalam waktu dekat.

“Ini sejalan dengan keinginan bapak Presiden yang ingin menata sungai seperti saat kunjungannya ke Korea. Kami akan dukung ini. Saya juga menugaskan Danrem 061/Suryakancana untuk berkoordinasi dengan Pemkot Bogor. Semoga dalam dua bulan ini bisa cepat terealisasi,” ujar Doni.

Ia menambahkan, penataan sungai bukan saja berdampak kepada keindahan semata. Lebih dari itu, jika sungai tertata dengan rapi dan bersih akan berdampak kepada kesejahteraan masyarakat dalam rangka ketahanan nasional.

“Sampah di bantaran sungai juga harus dikelola. Kalau kita sendirian mengawasi tidak bisa. Harus ada sebuah pola supaya masyarakat dapat nilai tambah disitu. Caranya gimana? Siapkan alat untuk mengolah sampah organik menjadi pupuk. Supaya mereka bisa dapat uang. Kita sudah punya formulanya. Nanti kita akan jajaki bersama,” jelasnya. (Humpro : adt/pri)