Pemerintah Daerah Kota Bogor

Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor terus mematangkan program Mal Pelayanan Publik (MPP) yang rencananya akan di launching 2019 mendatang. Kali ini, jajaran Pemkot Bogor yang dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Bogor, Ade Sarip Hidayat melakukan kunjungan kerja (kunker) untuk mempelajari MPP ke Pemkot Batam, Kepulauan Riau.

Sekda Kota Bogor, Ade Sarip Hidayat mengatakan, kunjungannya ke Kota Batam beserta rombongan guna mempelajari kesuksesan penerapan MPP. Setelah melihat pelayanan MPP di Kota Batam ia meyakini berbagai pelayanan akan lebih efektif, simpel, murah dan lebih nyaman karena terpusat di satu titik.

“Saya nanti akan diskusikan agar di kota Bogor segera dilakukan. Rencananya di Kota Bogor Mal Pelayanan Publik akan diberlakukan pada pertengahan tahun 2019,” kata Sekda, Sabtu (03/11/2018).

Dia berharap tim yang hadir bisa memberikan rujukan kepada pemangku kepentingan di Kota Bogor, termasuk cara sosialisasi kepada masyarakat.

“Jadi MPP ini tidak hanya pelayanan dari Pemkot saja, ada pihak perbankan, ada juga lembaga seperti Imigrasi, Kejaksaan, Kepolisian, BPN dan yang lainnya,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bogor, Denny Mulyadi menambahkan, pelaksanaan MPP akan dilakukan tahun 2019. Pihaknya juga sudah melakukan roadshow ke berbagai institusi vertikal pelayanan publik yang berada di Kota Bogor dalam menyosialisasikan rencana pelaksanaan MPP ini.

“Insya Allah kita akan launching MPP di 2019, saat ini masih dalam proses persiapan koordinasi dengan beberapa lembaga yang akan bergabung di MPP. Lokasinya untuk sementara ini di Lippo Plaza Keboen Raya Bogor,” tuturnya.

Denny menjelaskan, MPP merupakan program pemerintah yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan-RB) Nomor 23 Tahun 2017 yang berisi penggabungan layanan publik di daerah dalam satu tempat/lokasi untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat.

“Konsepnya terpusat di satu lokasi, ada imigrasi untuk pembuatan paspor, E-KTP, pembuatan SIM, bayar pajak, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan dan pelayanan lainnya, termasuk pelayanan perizinan online kita (DPMPTSP),” katanya.

Menurutnya, konsep MPP di Kota Batam sudah bagus dan beberapa konsepnya akan dimodifikasi di Kota Bogor.

“Selain di Batam ada juga referensi dari Jakarta dan Bali,” ujarnya.

Dia menjelaskan, tujuan MPP ini untuk mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan memudahkan pelayanan publik kepada masyarakat juga menyatukan pelayanan yang ada di Kota Bogor dan lembaga kementerian yang ada di daerah, seperti Imigrasi, Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan yang lainnya.

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bogor, Dody Ahdiat mengaku sangat mendukung MPP di Kota Bogor dan rencananya Disdukcapil akan membuka loket pelayanan. (Humpro)