Beranda >

Berita > Sesjen Wantannas Tinjau Progres Naturalisasi Ciliwung di Kota Bogor


05 November 2018

Sesjen Wantannas Tinjau Progres Naturalisasi Ciliwung di Kota Bogor

Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Sesjen Wantannas) Letjen TNI Doni Monardo melakukan kunjungan ke Kota Bogor, Senin (5/11/2018). Selain bersilaturahmi dengan para penggiat lingkungan, kedatangannya juga untuk membahas program naturalisasi Ciliwung yang digagas oleh Walikota Bogor Bima Arya dan Komandan Korem 061/Suryakancana Kolonel Inf. Muhammad Hasan.

Bertempat di sekretariat Yayasan Rekam Nusantara, Sempur, Kota Bogor, Doni Monardo terlebih dahulu mendapatkan pemaparan dari Ketua Komunitas Peduli Ciliwung (KPC) Kota Bogor Een Irawan dan Bima Arya.

Menurut Een, dari pemetaan yang dilakukan bersama timnya belum lama ini tercatat ada sekitar 5.652 KK atau rumah yang masih membuang sampah langsung ke Ciliwung dan tidak memiliki septic tank.

“Di Kecamatan Bogor Timur ada sekitar 1.977 bangunan, terbanyak di kelurahan Sukasari ada sekitar 663. Di Kecamatan Bogor Tengah ada sekitar 1.491, terbanyak di kelurahan Sempur sekitar 828. Lalu di Kecamatan Bogor Utara 1.878 bangunan, terbanyak di Cibuluh 918 dan terakhir di Tanah Sareal sekitar 306, terbanyak di Kedung Badak sekitar 188,” ungkap Een.

Sungai Ciliwung yang melintasi Kota Bogor, kata Een, sangat berpotensi untuk dikembangkan. Pola yang akan diterapkan untuk penataan Ciliwung adalah naturalisasi, bukan normalisasi. “Di Kota Bogor cenderung ke naturalisasi karena memang kita akan mengelolanya lebih ke alami, pengembalian ekosistem, bagaimana sungai itu kembali ke fungsi utamanya, dan menjadikan ruang terbuka hijau,” terangnya.

Menanggapi data yang dibeberkan KPC, Bima Arya menyatakan dirinya langsung menginstruksikan aparatur wilayah, mulai dari Lurah hingga Camat berkolaborasi dengan warga, PKK, Karang Taruna dan lainnya untuk dilakukan proses edukasi.

“Lalu selanjutnya dilakukan intervensi makro. Berdasarkan data tadi, mana wilayah yang belum ada IPAL, yang belum punya bak sampah , mana yang perlu dibangun MCK. Kemudian kita koordinasikan ke Bappeda untuk diberikan prioritas anggaran untuk pembangunan infrastruktur tadi. Saya minta camat dan lurah mengusulkan,” jelas Bima.

Bima juga meminta Satpol PP untuk mulai melakukan penegakan hukum terhadap warga yang membuang sampah ke Sungai. “Saya minta sudah mulai beraksi. Paling tidak, ada efek jera. Proses warga yang membuang sampah ke sungai. Atau pelaku limbah industri. Karena kita sudah ada perda itu,” imbuh Bima yang juga Kepala Satgas Penataan Ciliwung Kota Bogor.

Semua itu dilakukan, kata Bima, dengan harapan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dipinggiran sungai, potensi wisata air yang terintegrasi dengan kampung tematik dan pada akhirnya diharapkan dapat mencegah bencana.

Sementara itu, Sesjen Wantannas Letjen TNI Doni Monardo mengapresiasi langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh Pemkot Bogor. Menurutnya, percepatan penataan kembali DAS Ciliwung guna meningkatkan kualitas lingkungan dan kesejahteraan masyarakat dalam rangka ketahanan nasional.

“Pemkot Bogor tidak bisa sendirian apalagi ini Ciliwung ini sangat kompleks. Harus menggunakan sistem Pentahelix, yang mengkolaborasikan antara pemerintah, akademisi, pelaku usaha, komunitas dan media,” ungkap Doni.

Apa yang dilakukan oleh Kota Bogor, kata Doni, seluruhnya sudah terpetakan dengan baik. “Tinggal kita mau menggunakan manajemen seperti apa? Harus ada langkah strategis, harus ada organisasi yang mengelola ini. Kalau tidak ada organisasi, kerja sekeras apapun akan sulit. Harus jelas siapa yang menjadi komandan, siapa yang terlibat dan sebagainya,” pesan Doni sembari menceritakan pengalamannya di Maluku dengan program ‘Emas Biru dan Emas Hijau’ serta di Jawa Barat dalam program ‘Citarum Harum’. (Humpro : indra/pri)

Tambahkan Komentar
Nama :
Website :
Email :
Komentar :
Kode Verifikasi :
   
     
Komentar Masuk