Pemerintah Daerah Kota Bogor

Sistem Jaminan Kesehatan (JKN) dan Rujukan di Kota Bogor Tahun 2018 mengacu pada regulasi pusat mengenai Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor menargetkan Universal Health Coverage (UHC) di tahun 2019 dari jumlah penduduk 1.021.337 jiwa.

Hal tersebut dikatakan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Ade Sarip Hidayat saat membuka acara Dialog Interaktif Stakeholders Program Rujukan dan Jaminan Kesehatan di D’Anaya Hotel, jalan Pakuan, Kota Bogor, Senin (19/11/2018) pagi.

Ade menjelaskan dalam penyelenggaraan Sistem Rujukan dan Jaminan Kesehatan Kota Bogor tahun 2018 masih banyak ditemui kendala, diantaranya dalam aspek kepesertaan, sosialisasi, regulasi, pelayanan dan finansial.

“Untuk mengatasi kendala tersebut dapat dilakukan beberapa langkah, seperti verifikasi kepesertaan dan aspek sosialisasi. Setiap pembahasan apapun mengenai BPJS Kesehatan terkait aspek regulasi pastikan verifikasi di wilayah secara benar,” kata Sekda yang hadir didampingi Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor, Rubaeah.

Melalui dialog yang digelar Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor dan dihadiri stakeholder terkait dan masyarakat, Ade berharap kegiatan ini menjadi media untuk menjembatani aspirasi masyarakat dengan pemberi pelayanan kesehatan dan penyelenggara JKN, sehingga apa yang telah dilakukan dapat terus diperbaiki dan disempurnakan serta dirasakan manfaatnya bagi peserta dan masyarakat Kota Bogor.

Saat ini program Jamkesda Kota Bogor telah memberikan pembiayaan kepada peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Daerah dan pembiayaan pelayanan kesehatan bagi pengguna Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang belum tercover jaminan kesehatan lainnya.

Sementara itu, dalam upaya pencapaian Universal Health Coverage (UHC) di tahun 2019, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor telah menjalin kerja sama dengan BPJS Kesehatan Cabang Bogor mengenai Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan nasional menuju Cakupan Kesehatan Semesta atau UHC. “Diharapkan tahun 2019 tercapai UHC di Kota Bogor,” kata Ade. (Humpro:rabas/ismet-SZ)