Beranda >

Berita > Pengelolaan dan Realisasi APBD 2018 Dipaparkan Bima Arya dalam LKPJ


08 Maret 2019

Pengelolaan dan Realisasi APBD 2018 Dipaparkan Bima Arya dalam LKPJ

Bima Arya memaparkan sejumlah capaian sepanjang 2018 dalam rapat paripurna dengan agenda Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) di Gedung DPRD Kota Bogor, Jalan Kapten Muslihat, Bogor Tengah, Jumat (8/3/2019).

Selain mengenai pelayanan publik, Bima juga memaparkan pengelolaan dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2018. Disebutkan, pendapatan daerah 2018 mencapai Rp 2.329.896.462.777,85 atau 99,79 persen dari target yang ditetapkan sebelumnya.

“Kontribusi pendapatan daerah antara lain dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2018 yang terealisasi sebesar Rp 913.391.219.768,85 (Rp 913 miliar lebih) atau mencapai 102,93% dari target. Terbesar didapat dari sektor pajak daerah sebesar Rp 592 978.746.862 atau 102,47 persen dari target,” ungkap Bima Arya di hadapan para anggota dewan.

Ia menambahkan, ada tiga pos pajak penghasilan daerah yang menjadi kontributor terbesar pada PAD, masing-masing adalah pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan (BPHTB) Rp 147.651.491.335, pajak restoran Rp 131.478.976.530, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Rp 112.480.437.851.

Mengenai belanja daerah, Bima menyebutkan bahwa realisasi belanja daerah 2018 mencapai Rp 2.407.008.299.907,04 atau 90,62 persen dari anggaran belanja yang ditentukan. “Telah terjadi penghematan pada tahun anggaran belanja 2018 pada semua pos belanja,” kata dia.

Belanja Tidak Langsung (BTL) 2018 terealisasi sebesar Rp 1.042.748.114.753,83 atau 90,35 persen dari anggaran yang ditetapkan. Misalnya untuk Belanja Pegawai sebesar Rp 873.107.978.517 atau 91,33 persen dari anggaran yang ditentukan.

Belanja Bunga sebesar Rp 6.598.058.977,83 atau 94,26 persen dari anggaran yang ditentukan. Realisasi belanja bunga tersebut atas dana pinjaman dari Bank Internasional untuk rekonstruksi dan pembangunan (atas Dana Pinjaman PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor) serta belanja bunga utang pinjaman kepada lembaga keuangan bank pada RSUD-BLUD.

Belanja Hibah terealisasi sebesar Rp 118.993.313.285 atau 97,31 persen dari anggaran. Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp 38.774.816.900 atau 88,61 persen dari anggaran. Belanja Bantuan Keuangan sebesar Rp.3.716.867.124 atau 72,07 persen dari anggaran. Belanja Tidak Terduga sebesar Rp 1.557.079.950 atau 7,83 persen dari anggaran.

Sementara untuk Belanja Langsung (BL)2018 terealisasi sebesar Rp 1.364.260.185.153,21 atau 90,82 persen dari anggaran. BL tersebut dikucurkan untuk Belanja Pegawai sebesar Rp 235.703.435.172 atau 98,23 persen dari anggaran. Realisasi Belanja Pegawai ini sudah termasuk Belanja pegawai Badan Layanan Umum Daerah RSUD Kota Bogor.

Belanja Barang dan Jasa terealisasi sebesar Rp 673.095.026.388,21 atau 89,77 persen dari anggaran.Realisasi penerimaan pembiayaan pada 2018 sebesar Rp 388.671.502.466,71. Jumlah tersebut bersumber dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun lalu sebesar Rp. 330.288.545.977,71. Penerimaan Pinjaman Daerah sebesar Rp 55.640.573.400 yang merupakan pinjaman daerah RSUD- BLUD, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebesar Rp 2.742.383.089yang merupakan penerimaan kembali pemberian pinjaman Nomor SLA- 1226 / DSMI / 2009.

Untuk realisasi pengeluaran pembiayaan 2018 adalah sebesar Rp 54,2 miliar yang terdiri dari penyertaan modal pada Bank Kota Bogor sebesar Rp 8.700.000.000, pembayaran-pembayaran pokok utang yang jatuh tempo kepada pemerintah yaitu penerusan pinjaman nomor SLA-1226/ DSMI/2009 Rp 2.742.383.089. Pembayaran pokok sebelum jatuh tempo kepada Lembaga Keuangan Bank yaitu pembayaran pokok utang pada RSUD-BLUD sebesar Rp 42.781.032.500. (Humpro :Tria/Adit/Magang: Asti, Zakiah, Bagus/Pri)