Pemerintah Daerah Kota Bogor

Di sela penyerahan ‘Sertifikat Tanah untuk Rakyat’ yang digelar di kawasan Bogor Nirwana Residence (BNR), Bogor Selatan, Kota Bogor, Kamis (21/3/2019), Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan warga Bogor mengenai kabar bohong yang belakangan ini banyak tersebar, baik lewat media sosial, maupun yang langsung dari rumah ke rumah.

“Saya hanya titip hati-hati politik itu kadang-kadang seperti itu. Contohnya kabar bohong seperti nanti kalau Presiden Jokowi jadi lagi adzan dihilangkan, perkawinan sejenis akan dilegalkan, dan pendidikan agama dihapus. Sampai ke mana-mana ini. Siapapun presidennya tidak mungkin berani melakukan itu. Percaya siapapun presidennya karena Indonesia ini negara dengan norma-norma agama yang kuat dan norma etika dan tata krama yang kuat. Enggak mungkin kabar-kabar demikian,” tegas Presiden Jokowi.

Presiden mengaku dirinya 4 tahun difitnah seperti menyebut dirinya PKI meski kelahiran tahun 1961, tapi sekarang dirinya mau menjawab karena dari survei yang dilakukan kalau dirinya diam, maka 15 juta orang percaya isu tersebut.

Kepala Negara mengajak siapapun, janganlah berpolitik seperti itu. Ia mengajak berpolitik yang penuh dengan etika berpolitik yang penuh dengan tata krama. “Ini bisa memecah memecah kita. Ingat .di negara kita adalah negara yang penduduk muslim terbesar di dunia 69 juta. kita harus paham kita ini berbeda kita ada 17 suku bangsa,” tuturnya.

Sebelumnya, dalam pembagian sertifikat tanah tersebut Wali Kota Bogor Bima Arya dalam sambutannya mengatakan, warga sangat bersemangat mengikuti acara yang tersebut. "Sebagian besar Bapak Ibu sepertinya berangkatnya sejak subuh ya dari kediaman. Tapi walaupun harus menunggu tiga sampai empat jam, masih setia duduk di sini menunggu kedatangan Bapak Presiden. Saya acungkan jempol untuk Bapak dan Ibu," ujar Bima Arya.

Ia juga mengucapkan terima kasih kepada Presiden Jokowi, sekaligus Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil karena telah memudahkan penerbitan sertifikat lahan.

Menurut Bima Arya, kepemilikan sertifikat lahan membuat masyarakat semakin pasti dalam menjalani kehidupannya. "Hidup ini serba tidak pasti. Tetapi kalau tinggal di tempat yang membuat kita tidak pasti, akan repot. Jadi, apabila sertifikat sudah di tangan, Insya Allah kepastian hidup lebih besar," jelasnya.

Ia menambahkan, dengan diterbitkannya sertifikat lahan ini, pemerintah daerah semakin mudah menjalankan program renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). "Insya Allah pemerintah daerah ini akan meningkatkan komitmen membangun rumah tidak layak menjadi layak jika bapak ibu semua memiliki sertifikatnya," ujar Bima.

Dalam kesempatan yang sama, Sofyan Djalil dalam pidatonya mengatakan, pihaknya menargetkan 100 persen lahan di Kota Bogor tersertifikasi tahun 2019 ini. "Walaupun mungkin beberapa belum bisa dikeluarkan ya sertifikatnya karena masih sengketa atau ketidakjelasan dasar hukum, kita akan selesaikan," pungkas Sofyan. (Humpro kota Bogor)