Pemerintah Daerah Kota Bogor

Ribuan aparat gabungan penegak hukum dan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor siap mengamankan jalannya Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2019. Kesiapan tersebut terlihat dalam Apel Gelar Pasukan Ops Mantap Brata Lodaya – 2019 yang dilaksanakan di Lapangan Hijau Pusdik Zeni TNI AD, jalan Jendral Sudirman, Kecamatan Bogor Tengah, Jumat (22/03/2019) pagi.

Pelaksanaan apel tersebut dipimpin langsung oleh Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol, Hendri Fiuser. Kurang lebih, ada sebanyak 1.128 personel gabungan TNI, Polri dan Pemkot Bogor yang dilibatkan dalam kegiatan pengamanan Pileg dan Pilpres 2019 mendatang. Sementara dari perwakilan Pemkot sendiri turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Ade Sarip Hidayat.

Menurut Ade, terkait penyelenggaraan Pemilu serentak tahun 2019 masih terdapat ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang dimungkinkan akan menghambat kelancaran penyelenggaraan pesta demokrasi lima tahunan tersebut.

“Saya mengajak seluruh stakeholder terkait untuk segera mengenali, menetralisir serta mengatasi hambatan-hambatan tersebut. TNI dan Polri selaku institusi yang bertanggung jawab langsung terhadap pengamanan jalannya Pemilu serentak tahun 2019, apabila menemukan hambatan tersebut harus dapat mengambil tindakan tegas sesuai dengan prosedur tetap dan aturan hukum yang berlaku sehingga tidak ada toleransi sekecil apapun bagi pihak-pihak yang akan mengganggu jalannya Pemilu serentak tahun 2019,” kata Ade saat mengisi sambutan pada Apel Gelar Pasukan Ops Mantap Brata Lodaya – 2019.

Dia melanjutkan, tahapan Pemilu serentak tahun 2019 ini, mungkin terdapat berbagai halangan seperti menyebarnya berita bohong atau hoax dan meningkatnya politik identitas. Berita bohong atau hoax yang disampaikan terutama melalui media sosial tentu memiliki tujuan politis yang dipakai sebagai alat untuk menyingkirkan lawan politik sehingga menyebabkan demokrasi yang tidak sehat dan merusak persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

“Dengan semakin menguatnya politik identitas menggunakan isu-isu SARA telah menjadi salah satu strategi bagi pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab dan mengenakan konstelasi Pemilu sehingga menyebabkan disintegrasi bangsa dan hilangnya rasionalitas dalam menentukan pilihan politiknya,” papar Ade.

Oleh karenanya, Ade berharap, kepada seluruh prajurit TNI, Polri dan segenap komponen masyarakat yang dilibatkan dalam pengamanan pesta demokrasi nanti dapat amanah dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugasnya.

“Dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 agar seluruh prajurit TNI Polri yang terlibat mengikuti seluruh prosedur tetap yang berlaku, sehingga tindakan yang dilakukan senantiasa terukur dan sesuai dengan aturan hukum. Wujudkan sinergitas antara TNI dan Polri dengan penyelenggara Pemilu dan seluruh komponen masyarakat agar setiap permasalahan yang muncul di lapangan dapat dihadapi, dikoordinasikan, dan digencarkan bersama,” harapnya. (Humpro :Alif/Hari/Magang:Agung/Ola-SZ)