Pemerintah Daerah Kota Bogor

Kota Bogor meraih empat penghargaan pada puncak peringatan Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) ke-72 yang dipusatkan di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Jumat (12/7/2019).

Selain Tanda Kehormatan Satyalancana Pembangunan dari Presiden RI untuk Wali Kota Bogor Bima Arya, tiga penghargaan lainnya antara lain Bhakti Koperasi yang diraih Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bogor Anas Rasmana, Koperasi Berprestasi draih Primkop Polresta Bogor Kota serta Penghargaan Nomenklatur Tunggal Kota/Kabupaten Dinas Koperasi dan UKM Kota Bogor dari Menteri Koperasi dan UKM RI Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga.

“Pak Wali Kota Bima Arya dianggap punya perhatian yang luar biasa untuk koperasi dan UMKM. Ketika beliau baru menjabat 2014 lalu, kita hanya setingkat kepala bidang, kemudian dinaikan jadi kantor, kemudian naik jadi dinas saat ini,” ungkap Anas.

Selain itu, kebijakan anggaran yang dikucurkan pada periode kepemimpinan Bima Arya cukup tinggi. “Ada keberpihakan kepada sektor UMKM dan Koperasi. Sekitar enam tahun terakhir beliau sudah menggelontorkan anggaran sekitar Rp100 miliar. Berarti ada keberpihakan budget, infrastruktur dan lain-lain. Tidak hanya dinas kami yang dinilai oleh menteri, tapi bagaimana kepemimpinan beliau bisa menggerakan potensi SKPD dan non SKPD, untuk bergerak sinergi menjadikan ekonomi tumbuh bersama UMKM dan koperasi,” jelasnya.

Sedangkan penghargaan yang diraih Anas sendiri merupakan tanda jasa Bhakti Koperasi dari KemenkopUKM karena Anas dinilai sukses dan memiliki andil dalam menumbuhkan sektor koperasi dan UMKM di Kota Bogor.

“Koperasi yang tidak aktif, kami dorong menjadi aktif. Begitu juga serapan tenaga kerja di sektor UMKM dan Koperasi,” katanya.

Berdasarkan data dinasnya, jumlah koperasi di Kota Bogor, pada 2014 ada 750 unit, sementara pada 2018 mencapai 848 unit. Koperasi aktif pada 2014 ada 353, pada 2018 menjadi 528. Koperasi yang aktif melaksanakan RAT pada 2014 ada 180, lalu meningkat menjadi 315 pada 2018.

Jumlah anggota koperasi dari 120.450 orang pada 2017 menjadi 150.045 orang pada 2018. Jumlah modal koperasi dari Rp 3 triliun (2017) menjadi Rp 3,5 triliun (2018). Jumlah volume usaha dari Rp 5,6 triliun (2017) menjadi Rp 7,6 triliun (2018). Dalam hal penyerapan tenaga kerja, jumlah karyawan koperasi di Kota Bogor mencapai 33.764 orang pada 2018 dari sebelumnya 29.457 (2017).

Untuk sektor UMKM, lanjut Anas, jumlah pelaku usaha meningkat dari 20.674 (2017) menjadi 23.706 pada 2018. "Secara keseluruhan jumlah omzet pada usaha mikro Rp 50 miliar, usaha kecil Rp 299 miliar dan usaha menengah Rp 2 triliun," kata Anas.

Segala pencapaian tersebut, berdasarkan data Bappeda Kota Bogor, Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat dari Rp 483 miliar (2014) menjadi Rp 877 miliar (2018). Laju Pertumbuhan Ekonomi 5,97 persen (2014) menjadi 6,48 persen (2018). Tingkat Pengangguran Terbuka 9,48 persen (2014) menjadi 9,28 persen (2018).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada 2014 hanya 73,1 menjadi 75,59 pada 2018. Indeks Gini Ratio 0,36 (2014) menjadi 0,41 (2018). Juga pada Persentase Kemiskinan pada 2014 sekitar 7,74 persen menjadi pada 5,93 persen.

“Penghargaan ini menjadi stimulus kami untuk terus bergerak ke arah yang lebih baik lagi. Insya Allah dalam waktu dekat kami akan membuat konsorsium dengan beberapa pihak, diantaranya dengan PHRI, kita menginginkan UMKM di Kota Bogor ini menjadi pemasok, bukan lagi sekedar pojok UKM di hotel-hotel. Kalau pemasok pasti dibeli,” jelasnya.

“Kedua, kita dengan beberapa koperasi dan UMKM akan membuat konsorsium di mana UMKM itu menjadikan koperasi sebagai salah satu sumber pasar. Dan koperasi menjadikan UMKM itu menjadi sumber anggota. Karena koperasi yang anggotanya UMKM akan memudahkan mencari permodalan. Ketiga kita sudah buka kerjasama dengan Made In Indonesia, agar mampu menjadikan produk UMKM mendapatkan pasar global melalui marketplace dan medsos. Mereka nanti buat pelatihan dan pembinaan terhadap pelaku UMKM,” pungkasnya. (Humpro :adt/arvan/pri)