Beranda >

Berita > TAPD dan Banggar DPRD Kota Bogor Bahas KUA-PPAS 2020


14 Agustus 2019

TAPD dan Banggar DPRD Kota Bogor Bahas KUA-PPAS 2020

Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bogor menggelar rapat kerja membahas rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020 di Gedung DPRD Kota Bogor, Jalan Pemuda, Tanah Sareal, Rabu (14/8/2019).

Hadir dalam pertemuan tersebut Sekretaris Daerah Kota Bogor sekaligus Ketua TAPD Ade Sarip Hidayat bersama anggota TAPD di lingkungan Pemkot Bogor, Wakil Ketua DPRD Heri Cahyono bersama anggota Banggar lainnya.

Menurut Ade Sarip, rapat kerja ini digelar dalam rangka pemantapan KUA-PPAS 2020 sebelum nantinya disusun menjadi sebuah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD 2020. TAPD bersama Banggar, kata Ade, ingin membangun kesepahaman serta memastikan bahwa program prioritas Pemkot Bogor benar-benar telah tercover dalam rancangan KUA-PPAS 2020

“Harapan dari teman-teman dewan agar evaluasi penganggarannya bisa direalisasikan 100 persen. Oleh karena itu, beberapa kegiatan yang penyerapannya tidak mampu mencapai 100 persen akan kita evaluasi. Tidak hanya dalam pelaksanaan saja, tapi dari perencanaan juga. Kemungkinan perencanaan ada juga yang kurang tepat dalam pelaksanaan, bisa karena segi waktu, anggaran dan kegiatan sehingga tidak tercapai 100 persen,” ujar Ade Sarip.

Ade menambahkan, dalam pembahasan KUA-PPAS 2020 ini TAPD akan terus berusaha membangun sinergitas yang baik dengan dengan Banggar DPRD Kota Bogor. “PPAS 2020 masih defisit Rp 300 miliar. Ini masih anggaran sementara ada perjalanan yang harus dilakukan pembahasan, kemudian masuk ke RAPBD, masuk evaluasi gubernur, baru dibahas lagi. Ujungnya harus seimbang antara pendapatan dan belanjanya,” jelasnya.

TAPD dan Banggar juga menyepakati kekurangan anggaran itu dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekitar Rp 50 miliar, bisa dari sektor pajak atau retribusi. “Kemudian juga akan dilakukan pengurangan belanja langsung kurang lebih Rp 200 miliar. Dari Rp 1,7 triliun menjadi Rp 1,5 triliun dan lain sebagainya,” pungkas Ade. (Humpro :hari/ismet/PKL:melly-fajar/pri)

Tambahkan Komentar
Nama :
Website :
Email :
Komentar :
Kode Verifikasi :
   
     
Komentar Masuk