Pemerintah Daerah Kota Bogor

Sebanyak 29 kepala daerah hadir dalam Mayor Caucus 2019 yang digelar di Balaikota Bogor, Senin (9/9/2019). Dalam diskusi yang berlangsung sekitar dua jam tersebut dihasilkan sejumlah Komunike Bersama, mulai dari soal sistem penataan ruang, mitigasi bencana hingga pemindahan ibu kota negara.

Wali Kota Bogor yang juga Wakil Ketua Asosiasi Pemerintahan Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Bima Arya mengatakan, Mayor Caucus adalah kolaborasi antara Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) bersama APEKSI, dimana Kota Bogor menjadi tuan rumahnya.

“Kami berkumpul, berdasarkan data ada 29 Walikota dan Wakil Walikota yang hadir. Pertama, kita fokus membicarakan tentang sustainable development goals (SGDs) atau tujuan pembangunan berkelanjutan Jadi ada kesepakatan tadi untuk saling mendukung agar target-target SDGs 2030 bisa berjalan dengan baik. Ada keinginan agar tidak hanya terjebak pada quick wins saja. Tapi sama-sama saling mendukung untuk fokus pada peningkatan kualitas hidup warga sesuai tujuan SDGs,” ungkap Bima.

Ada tujuh aspek prioritas aksi pembangunan dalam SDGs, seperti Perumahan dan Pelayanan Dasar yang Layak, Aman, dan Terjangkau, Sistem Transportasi Publik yang Aman, Terjangkau, Mudah Diakses, dan Berkelanjutan, Urbanisasi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Pelestarian Warisan Budaya, Pengurangan Risiko Bencana, Pengurangan Dampak Lingkungan Perkotaan serta Pengembangan Ruang Terbuka Hijau dan Ruang Publik yang Aman, Inklusif, dan Mudah Dijangkau.

“Agenda kedua juga tadi disampaikan oleh Pak Gubernur (Ridwan Kamil) yang menjadi salah satu narasumber tentang pentingnya kolaborasi. Jadi, Apeksi sepakat tidak hanya bertemu ketika acara-acara besar tapi forum-forum seperti ini akan lebih sering. 10,20,30 wali kota fokus untuk saling berbagi pikiran, gagasan, ide. Itu usulan dari Pak Gubernur,” katanya.

Dalam acara yang dihadiri juga oleh Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang Abdul Kamarzuki dan Direktur PEIPD Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Budiono Subambang itu juga membahas mengenai isu pemindahan ibu kota negara.

“Kami juga menyentuh tentang isu yang hari ini menjadi perhatian besar, yaitu rencana pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan. Kami memahami dan menyepakati bahwa gagas tersebut adalah gagasan penting yang harus didukung. Namun, tadi juga muncul beberapa catatan-catatan. Wali Kota Balikpapan tadi menyampaikan sarannya agar perencanaan juga dilakukan secara matang dengan menimbang dampaknya bagi kawasan seputar calon ibukota tadi. Kami juga melihat bahwa, mengapa perlu dilakukan kajian yang matang? Karena ini adalah satu model yang kalau baik bisa menjadi best practice. Karena itu para wali kota dan IAP sepakat untuk mencermati proses perencanaan pemilihan ibu kota agar seluruh aspek bisa dijalankan dengan baik,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua Umum Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia (IAP) Bernardus Djonoputro mengatakan Mayor Caucus 2019 mencanangkan Komunike Bersama Wali Kota untuk menekankan tujuh poin rekomendasi utama yang menekankan pentingnya integrasi perencanaan tata ruang dan pengurangan risiko bencana untuk menuju kota dan permukiman yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan. Kaukus diselenggarakan bersamaan dengan Kongres Perencana se-Dunia ISOCARP di IPB International Convention Center (IICC).

“Konflik ruang di perkotaan semakin banyak terjadi belakangan ini. Hingga saat ini belum terlihat langkah langkah integratif pemerintah berkaitan dengan agenda perkotaan Indonesia. Belum jelas visi perencanaan sistem kota-kota Indonesia sebagai negara maritim di khatulistiwa, ragam budaya di 17 ribu lebih pulau, di tengah the ring of fire dan keberagaman sosial, Indonesia masih menyisakan beberapa tantangan perencanaan,” ungkap Bernadus.

Para wali kota, kata Bernadus, dalam forum ini menyatakan tujuh hal pokok berkaitan dengan pembangunan perkotaan yang aman, nyaman, dan berkelanjutan. Seperti tantangan pemindahan ibu kota negara harus bisa menjadi model baru perencanaan kota baru di Indonesia. Perencanaan di semua level harus mengintegrasikan tata ruang dan pengurangan risiko bencana. Pengurangan risiko bencana harus berbasis ekosistem.

Lalu, lanjut dia, Pentingnya membangun kapasitas penyelenggara kota. Pengurangan risiko bencana harus diikuti upaya membangun kembali dengan lebih baik (build back better) Meningkatkan kolaborasi dengan para pemangku kepentingan, termasuk komunitas internasional. Proses perencanaan harus partisipatif dan inklusif, yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, sehingga tidak ada pihak yang ditinggalkan (leaving no one behind).

“Kami meyakini bahwa Walikota adalah aktor utama dalam sukses atau tidaknya kita mencapai tujuan-tujuan TPB. Untuk itu penting kolaborasi para perencana dengan para Walikota dalam memecahkan masalah-masalah tata ruang dan perkotaan kita,” tambah Bernardus.

Usai menghadiri Mayor Caucus, para wali kota langsung menghadiri pembukaan kongres perencanaan internasional ISOCARP 2019 yang dibuka oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro di IICC Botani Square, Kota Bogor.

Bima Arya mengajak para wali kota menaiki Bus Wisata Kota Bogor Uncal. Tampak hadir kepala daerah Walikota Ambon, Walikota Balikpapan, Walikota Bandung, Walikota Batu, Walikota Bekasi, Walikota Bengkulu, Walikota Bogor, Walikota Bukittinggi, Walikota Gorontalo, Walikota Jambi, Walikota Kupang, Walikota Lubuklinggau, Walikota Manado, Walikota Mojokerto, Walikota Padang, Walikota Palu, Walikota Pangkalpinang, Walikota Probolinggo, Walikota Sukabumi, Walikota Tarakan, Walikota Ternate, dan Walikota Tidore Kepulauan. (Humpro/pri)