Beranda >

Berita > Buka FGD Kabupaten Kota Se Indonesia, Bima Arya Ajak Tingkatkan PAD


18 September 2019

Buka FGD Kabupaten Kota Se Indonesia, Bima Arya Ajak Tingkatkan PAD

Wali Kota Bogor, Bima Arya menyampaikan bahwa warga berharap agar fasilitas di kota diperbanyak, karena itu Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus semakin naik. Untuk itu, ia mengajak semua untuk berpikir secara out of the box untuk meresponnya sebagai satu hal yang penting.

Tercatat kata Bima, pada tahun 2014 PAD Kota Bogor hanya Rp 230 Miliar dan saat ini sudah mencapai Rp 1 triliun lebih, secara umum ada peningkatan Rp 100 miliar per tahun.

“Banyak pemerintah kota yang PAD-nya memprihatinkan, tidak menemukan gagasan untuk menambahnya dan mengharapkan bantuan dari pusat yang tidak pasti juga. Jadi sering gali lubang tutup lubang, sehingga tidak nyaman jika bicara insentif, TPP dan sebagainya. Namun di tengah keterbatasan Pemkot Bogor senantiasa berikhtiar,” kata Bima saat membuka membuka FGD Kabupaten Kota Se Indonesia Terkait Pembahasan Permendagri Nomor 33 Tahun 2019 di Swiss Bell Hotel Bogor, Rabu (18/09/2019).

Bima menyebut, tantangan terbesar sebagai abdi negara dan pelayan warga adalah bagaimana keluar dari zona nyaman dari pola yang baku serta berpikir untuk selalu mencari terobosan. “Itu tantangan terbesar kita,” ujarnya.

Dihadapan 87 peserta yang berasal dari seluruh Indonesia, ia berujar bahwa unsur terbesar PAD Kota Bogor berasal dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Berdasarkan trend, diprediksi dalam waktu 10 tahun kedepan akan jenuh ketika alih kepemilikan sudah semakin berkurang atau habis. Karenanya diperlukan langkah dan inovasi untuk mengantisipasinya

“Semua dinas saya tantang untuk sama-sama memikirkannya. Salah satu yang diterapkan Bapenda Kota Bogor adalah mengeluarkan kreasi berupa sistem reward bagi aparatur wilayah yang berhasil mencapai target yang sudah berjalan sejak 2014. Upaya lain yang dilaksanakan adalah tapping box, parkir elektronik, bahkan masuk beberapa usulan dari dinas lainnya. Kita harus berlari dan tetap on the track,” jelas Bima.

Plt. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bogor, An An Andri Hikmat dalam laporan mengatakan, kegiatan tersebut ditujukan untuk menyamakan persepsi dan memahami terkait penganggaran TPP dan insentif mulai tahun anggaran 2020 untuk menggali permasalahan dan mencari solusi dalam implementasi penganggarannya sebelum berlakunya Permendagri Nomor 33 Tahun 2019.

Selain itu juga merumuskan konsep penganggaran TPP dan insentif dalam kondisi yang ideal untuk tahun anggaran 2020.

“Melalui FGD ini diharapkan melahirkan rumusan-rumusan yang menjadi acuan bagi semua dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintahan di daerah masing-masing,” katanya. (Humpro:rabas/indra/magang-SZ)

 

Tambahkan Komentar
Nama :
Website :
Email :
Komentar :
Kode Verifikasi :
   
     
Komentar Masuk