Pemerintah Daerah Kota Bogor

Atap gedung baru DPRD Kota Bogor di Jalan Pemuda, Tanah Sareal, ambruk akibat angin kencang yang menerjang pada Sabtu (26/10/2019) sore. Wali Kota Bogor Bima Arya yang menerima informasi pada Minggu (27/10/2019) pagi, langsung meninjau ke lokasi kejadian.

Bima Arya yang datang ditemani Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto serta anggota dewan lainnya itu kemudian melihat kondisi terakhir Ruang Rapat Paripurna di lantai 4 yang porak poranda. Tampak puing-puing masih berceceran. Ambruknya atap ruang paripurna tersebut diduga akibat hantaman dinding di lantai 5 yang tak kuat menahan terjangan angin ketika itu.

Tak heran jika Bima Arya menilai peristiwa tersebut terjadi bukan sekedar kondisi cuaca, melainkan juga kualitas bangunan yang buruk. “Semua sudah tahu kalau Bogor ini kan kota hujan. Frekuensi hujan, angin, petir dan lain-lain itu sudah seharusnya dihitung. Jadi tidak ada itu alasan karena hujan, karena angin. Yang kami lihat di sini justru kualitas fisik bangunannya yang memang sangat buruk,” tandas Bima.

Bima Arya tak bisa membayangkan jika peristiwa tersebut terjadi saat sidang paripurna. Di mana, seperti biasanya sidang digelar saat sore hari yang biasa terjadi hujan disertai angin akhir-akhir ini.

“Alhamdulillah (peristiwa) itu terjadi ketika tidak ada kegiatan. Jadi, hanya tinggal menunggu waktu saja. Kami lihat sekilas saja ada dugaan kuat, ada indikasi kuat bahwa bangunan itu pada beberapa bagian tidak dikerjakan atau tidak dibangun seperti seharusnya. Strukturnya, pondasinya, tiangnya, kelihatannya rapuh sekali,” katanya.

Pasca peristiwa tersebut, Bima Arya menginstruksikan dinas terkait untuk melakukan penyelidikan dan kajian menyeluruh. “Ini soal keselamatan. Saya akan minta Dinas Permukiman mulai besok untuk melakukan kajian menyeluruh secara total setiap sudutnya dilihat lagi. Dan kami mohon kerjasamanya dengan dewan agar bisa mengatur, agar kajian bisa dilakukan, dibagi-bagi waktu untuk pekerjaan teman-teman dewan,” jelas Bima.

Kedua, lanjut Bima, kaitan soal transparansi anggaran. “Anggarannya tidak kecil ini, 70 miliar lebih. Kami ingin lihat lagi. Saya ingin lihat dari awal perencanaannya seperti apa. Kalau tidak sesuai dengan perencanaan, berarti ada sesuatu di sini. Mengapa tidak sesuai dengan perencanaan? Tadi kan rapuh sekali. Tidak mungkin gedung sekokoh ini, temboknya setipis itu,” ujarnya.

“Dinas Permukiman akan segera turun mendalami ini, berkoordinasi dengan pihak-pihak yang diperlukan nantinya. Kita juga akan lihat dokumen-dokumen perencanaannya seperti apa. Artinya kalau ada temuan di situ, kedepannya pasti Pemkot tidak akan tinggal diam. Pemkot akan ambil langkah-langkah lagi,” tambahnya.

Di tempat yang sama, Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto mengaku prihatin dengan kondisi gedung dewan yang baru saja ditempati dirinya bersama anggota lainnya selama sekitar satu bulan.

“Kami dari pimpinan DPRD bersama seluruh anggota DPRD sangat prihatin dan menyayangkan kejadian ini meskipun memang ada faktor alam hujan deras dan angin kencang tapi saya kira dengan kualitas bangunan yang demikian kita patut prihatin. Saat ini kami baru sebulan sebenarnya menempati gedung ini dan kita tidak tahu sejarahnya seperti apa,” ujar Atang.

Ia pun mendukung langkah wali kota yang akan melakukan penyelidikan terkait perencanaan hingga pelaksanaan proyek tersebut. “Apakah kemudian ada kesalahan atau ketidakterpenuhinya beberapa standar maupun prosedur? Kita berharap pihak yang berwenang bisa menindaklanjutinya,” jelasnya.

Menurut Atang, peristiwa tersebut membuat aktivitas dewan sedikit terganggu. “Kalau aktivitas jelas terganggu tapi kami tetap akan berusaha bekerja sesuai tugas pokok dan fungsi, seperti minggu depan setelah orientasi kita akan marathon mendiskusikan tentang APBD 2020 bersama TAPD juga menyelesaikan tiga Raperda. Tapi tentu bahwa bekerja dibawah situasi gedung seperti ini cukup mengkhawatirkan,” pungkasnya. (Humpro :adt/pri)