Pemerintah Daerah Kota Bogor

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Ade Sarip Hidayat meminta lurah dan camat dibantu para ketua RT dan RW untuk menginventarisir berapa masyarakat yang memiliki kemampuan membeli lahan sendiri maupun yang tidak memiliki kemampuan dampak proyek jalur Kereta Ganda (Double Track) Bogor-Sukabumi.

Hal ini disampaikannya saat memimpin rapat terkait perkembangan pembangunan jalur rel ganda Kereta Api Bogor - Sukabumi di Paseban Surawisesa, Balai Kota Bogor, Kamis (26/12/2019).

“Untuk sebagian kecil masyarakat yang mandiri atau memiliki kemampuan membeli lahan diharapkan bisa difasilitasi lewat Bantuan Stimulan Pembangunan Swadaya (BSPS), namun yang perlu dipertimbangkan adalah waktunya berapa lama, sehingga ada kepastian warga untuk menetap dimana sementara waktu. Sementara untuk sebagian besar masyarakat yang tidak memiliki kemampuan kita harapkan difasilitasi pemerintah, bentuknya seperti apa kita bahas bersama-sama, sehingga ada kepastian,” kata Ade.

Sekda menyampaikan apresiasi bagi aparatur wilayah dan para ketua RT atas upayanya sehingga memberikan kenyamanan warga yang sedang resah.

Kepada OPD terkait Ade memberi waktu untuk menyelesaikan persyaratan pelengkap pendukung pengurusan BSPS dari Kementerian PUPR, salah satu diantaranya site plan.

Menurutnya, laporan yang disampaikan warga terdampak rencana pembangunan proyek jalur kereta ganda Bogor-Sukabumi tidak bisa diimplementasikan secara langsung, namun butuh waktu dan ada tahapan-tahapan.

“Jadi, tidak bisa hari ini janji terus langsung jadi agar tidak mengundang persoalan baru, baik dalam pemanfaatan anggaran maupun yang lainnya,” terangnya.

Camat Bogor Selatan, Atep Budiman menjelaskan, dari keseluruhan warga Kecamatan Bogor Selatan yang terdampak rencana proyek rel ganda, baru 10 persen yang sudah memiliki tujuan akan kemana. Sementara 90 persen masih belum jelas akan kemana.

Pada kesempatan tersebut, para Lurah yang wilayahnya terdampak menyampaikan laporannya. Salah satu perwakilan warga, Ade, Ketua RW 07, Kelurahan Batu Tulis. Ia berharap di lahan yang baru nanti, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor bisa mengintervensi untuk fasilitas umum, sanitasi, infrastruktur, drainase, air, listrik dan yang lainnya. (Humpro :Rabas/Hari/Ismet-SZ)