Pemerintah Daerah Kota Bogor

Demi mendorong peningkatan predikat Kota Layak Anak (KLA), Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Kota Lubuklinggau bertandang ke Kota Bogor.

Rombongan disambut Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Kota Bogor, Dody Ahdiat didampingi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perlindungan Perempuan dan Anak (DPMPPA) yang merupakan leading sektor KLA.

"Kami belajar tentang Raperda penyelenggaraan KLA di Kota Bogor, karena Kota Bogor sudah berada di tingkat Madya alias satu tingkat diatas Pratama yang kami dapat," ujar Ketua Pansus, Ratna Dewi usai audiensi di Paseban Narayana, Balai Kota Bogor, Kamis (13/02/2020).

Ratna mengatakan, belajar dari Kota Bogor yang satu tingkat diatas dirasa lebih mudah saat mengaplikasikannya. Pasalnya, Kota Lubuk Linggau memang menargetkan tahun ini predikat KLA naik menjadi Madya. Tak ayal, setelah mendapat ilmu dari Kota Bogor, pihaknya akan mengadopsi beberapa program.

"Kami akan buat taman bermain karena memang disana taman bermain untuk anak jumlahnya belum banyak dan akan mengimplementasikan program Sekolah Ibu," imbuhnya.

Menurutnya, program Sekolah Ibu sangat bagus karena ketahanan keluarga berasal dari dalam rumah, sehingga Sekolah Ibu sangat bagus untuk diimplementasikan sebagai upaya meningkatkan predikat KLA di Kota Lubuk Linggau.

"Ketika di rumah sudah baik dan bahagia Insya Allah permasalahan terkait anak, seperti maraknya anak jalan bisa diatasi. KLA harus terwujud sebab anak merupakan aset masa depan bangsa," tegasnya.

Di tempat yang sama, Plt. DPMPPA Kota Bogor, Tini Sri Agustini mengatakan, Pansus DPRD Kota Lubuklinggau sedang berupaya mewujudkan KLA. Salah satunya dengan belajar dan melihat keberhasilan Kota Bogor dalam melakukan sinergitas di empat elemen Pemerintah, Pengusaha, Akademisi dan Media Massa. "Selain peran empat elemen kami juga fokus mewujudkan lima cluster hak anak," katanya.

Pada prinsipnya kota ingin melihat keberhasilan Kota Bogor. Mereka sebenarnya untuk mewujudkan kota layak anak sudah meraih predikat tingkat Pratama, jadi mereka ingin melihat bagaimana sinergitas atau peran dari empat elemen untuk bisa mewujudkan Kota Layak anak dari Pemerintah Kota, pengusaha, Media Massa, dan akademisi.

Ia menambahkan, lima cluster tersebut sebut saja Hak sipil dan kebebasan bekerja sama dengan Disdukcapil, Hak Keluarga dan pengasuhan alternatif yang diwujudkan dengan Sekolah Ibu, Hak Kesehatan dan kesejahteraan sosial, Hak Pendidikan, waktu luang dan kegiatan budaya dan Hak Perlindungan khusus bagi Anak Berkebutuhan Khusus.

"Kami selalu terbuka bagi daerah manapun untuk mengadopsi program Sekolah Ibu, karena penerima manfaatnya langsung dirasakan suami dan anak," ujarnya. (Prokompim :fla/ismet-SZ)