Beranda >

Berita > Pansus LKPJ Wali Kota Bogor 2019 Sampaikan Hasil Pembahasan


19 Mei 2020

Pansus LKPJ Wali Kota Bogor 2019 Sampaikan Hasil Pembahasan

Panitia Khusus (Pansus) Pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Bogor Tahun 2019 menyampaikan laporan hasil pembahasannya dalam rapat paripurna secara video conference, Selasa (19/05/2020). Laporan tersebut dibacakan Wakil Ketua Pansus LKPJ, Azis Muslim.

Turut hadir Wali Kota Bogor, Bima Arya didampingi Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor Ade Sarip Hidayat di Paseban Punta, Balai Kota Bogor.

Wakil Ketua Pansus LKPJ, Azis Muslim menyatakan, sesuai dengan LKPJ yang telah disampaikan oleh Wakil Wali Kota Bogor dalam Rapat Paripurna DPRD, kemudian dilakukan pembahasan oleh DPRD dalam rangka perbaikan penyelenggaraan pemerintahan.

DPRD Kota Bogor selaku mitra Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor menyampaikan apresiasi atas kinerja Pemkot Bogor selama tahun 2019 diantaranya mendapatkan Opini Wajar tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK untuk ketiga kalinya (Hattrick), dan berbagai penghargaan lainnya baik tingkat provinsi maupun tingkat pusat.

Dalam paparannya Azis Muslim mengatakan, Pemkot Bogor telah berupaya keras mewujudkan program dan kegiatan dalam rangka pembangunan dan pelayanan pada masyarakat. Hal ini pun tidak luput dari dukungan penuh dari DPRD Kota Bogor.

Terlepas dari itu semua, guna perbaikan penyelenggaraan pemerintahan ke depan serta dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi, DPRD Kota Bogor merasa perlu memberikan catatan-catatan yang dituangkan dalam bentuk Rekomendasi DPRD Kota Bogor.

Azis menuturkan, Pansus LKPJ 2019 memberikan 8 poin catatan umum.

1. Apresiasi disampaikan kepada Pemkot Bogor dalam meningkatkan pelayanan publik yang mudah diakses oleh warga masyarakat yaitu dengan membuka Mal Pelayanan Publik (MPP) Graha Tiyasa yang dapat melayani 145 pelayanan dari 14 instansi, yang ditunjang melalui aplikasi dengan menggunakan beberapa Sistem Informasi yang juga telah dibangun di beberapa SKPD yang memberikan pelayanan kepada masyarakat.

2. Penyerapan anggaran di seluruh Perangkat Daerah sebagian besar diatas 90% dengan serapan paling besar sebanyak 97,67% pada Dinas Sosial dan serapan terendah sebanyak 67,37% pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Untuk itu, diperlukan perencanaan penganggaran yang matang yang harus disesuaikan dengan kemampuan.

3. Inspektorat harus dapat memberikan laporan kegiatan pelaksanaan pengawasan yang dilakukan secara berkala di internal pemerintah keseluruhan yang merupakan menjadikan pedoman serta langkah yang mempunyai sistem terintegrasi dalam capaian kerja dan pelanggaran kerja yang secara transparansi.

4. Pemkot Bogor agar membuat gugus tugas tanggap bencana yang terdiri dari atas BPBD, BPKAD, SKPD terkait lainnya, sehingga apabila terjadi bencana, penanganan atas bencana tersebut dapat langsung dilakukan.

5. Sertifikasi aset milik Pemkot Bogor pada tahun 2020/2021 terutama asset berupa pasar.

6. Meminta BPKAD Melakukan addendum atau merevisi perjanjian dengan PT Propindo untuk dapat menaikkan kontribusi terhadap Pemkot Bogor.

7. Pemkot Bogor agar segera menyelesaikan Peraturan Wali Kota (Perwali) terhadap Peraturan Daerah (Perda) yang diterbitkan dalam tahun yang sama serta dibuatkan tembusan ke DPRD Kota Bogor.

8. Fasilitasi Gubernur terhadap Perda yang disampaikan agar dikawal sehingga tidak memakan waktu lama agar Perda yang sudah diterbitkan dapat segera diterapkan. (Prokompim)

 

Tambahkan Komentar
Nama :
Website :
Email :
Komentar :
Kode Verifikasi :
   
     
Komentar Masuk