Beranda >

Berita > Ketua DPRD Kota Bogor Berharap Anggaran Bansos Rp 46 Miliar Bisa Terserap Maksimal


20 Juli 2020

Ketua DPRD Kota Bogor Berharap Anggaran Bansos Rp 46 Miliar Bisa Terserap Maksimal

Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto bersama Wali Kota Bogor Bima Arya meninjau penyaluran bantuan sosial (bansos) Covid-19 dari APBD Kota Bogor di Kelurahan Sempur dan Kelurahan Panaragan, Senin (20/7/2020). Kehadirannya untuk memastikan penyaluran bansos tepat sasaran dan tidak ada lagi penerima ganda.

“Pertama kita melihat bahwa dari penyaluran tahap pertama ketika ada verifikasi data dan kemudian kita temukan banyak data yang tidak layak menerima, sudah dicoret dan cleansing oleh Pemkot. Yang tadinya sekitar 19.000 menjadi 17.000 penerima. Pada tahap kedua hari ini pun sama jumlah penerimanya,” ungkap Atang.

Ia menambahkan, untuk bansos yang bersumber dari APBD Kota Bogor ini dianggarkan sebesar Rp 46 miliar dengan rincian kuota penerima sebanyak 23.000 yang masing-masing mendapatkan bantuan Rp 500.000 selama empat bulan atau empat kali.

“Di tahap pertama, dari alokasi 23.000 itu ternyata hanya bisa di SK-kan sekitar 19.000 penerima. Dan ternyata pada saat penyaluran ditemukan juga adanya data ganda, tidak layak dan lain sebagainya sehingga clear and clean yang tersalurkan 17.000. Dengan kata lain ada sisa kuota untuk sekitar 6.000 penerima lagi,” jelasnya.

Sisa kuota tersebut, lanjut Atang, harus bisa diserap dengan baik kepada warga yang berhak dan sudah betul-betul terverifikasi secara faktual sehingga masyarakat yang terdampak secara ekonomi selama pandemi kemarin dan juga saat ini bisa betul-betul terjangkau.

“Disetiap tahap penyaluran ada sisa kuota hampir 6.000 penerima. Kalau katakan dikali 4 berarti total ada sisa kuota 24.000. Nah, ini yang sedang kita carikan dari data yang sudah di verifikasi secara faktual layak menerima tapi belum menerima, ini akan kita masukan untuk kemudian menyerap yang kuota 24.000 tadi. Artinya total dana 46 miliar yang sudah disiapkan oleh Pemkot dan sudah disetujui oleh DPRD sebagai jaring pengaman sosial ini bisa diserap secara optimal nantinya,” ujarnya.

Selain mencari penerima yang layak, verifikasi faktual juga diharapkan mencoret daftar KK yang sebelumnya menerima namun saat ini sudah kembali bekerja dan berpenghasilan. “Perlu verifikasi lagi. Intinya, dana akan diserap optimal walaupun saat ini baru 17.000 setiap bulannya, masih ada serapan sisa nanti akan disalurkan ditahap ketiga dan keempatnnya secara optimal sehingga tidak ada dana tersisa,” kata Atang.

Jika hasil verifikasi tadi masih menyisakan anggaran, kata Atang, akan dilakukan refocusing. “Karena ini BTT bisa kita alihkan untuk pemberdayaan ekonomi. Ekonomi ini juga sangat penting, selain juga penangan kesehatan,” tandasnya.

Sebelumnya, Bima Arya menyebut bahwa saat ini Dinas Sosial sedang melakukan proses verifikasi terhadap pemenuhan kuota bansos agar tepat sasaran serta akan dibahas bersama DPRD untuk segera didistribusikan.

“Pemkot Bogor bersama dengan DPRD akan membahas lagi ebih detail guna membicarakan secara teknis penyalurannya bagaimana dan seperti apa,” ujarnya. (prokompim)