Pemerintah Daerah Kota Bogor

Wali Kota Bogor Bima Arya mengikuti penandatanganan perjanjian pembiayaan pinjaman dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) secara virtual dari Balai Kota Bogor, Kamis (24/9/2020).

Dalam kesempatan tersebut Bima Arya bersama para kepala daerah se-Jawa Barat juga ikut melakukan penandatanganan program pinjaman daerah tersebut yang dapat menjadi sumber alternatif dukungan pendanaan bagi daerah, khususnya bagi daerah-daerah yang memiliki kelayakan dan mengalami dampak Covid-19 agar mampu membiayai berbagai belanja prioritas di daerah.

Tampak mendampingi Bima Arya, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Bogor Denny Mulyadi, Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bogor Rudi Mashudi dan Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Setdakot Bogor Adi Novan.

Denny Mulyadi mengatakan, Pemkot Bogor sangat menyambut baik bantuan keuangan yang diberikan oleh PT SMI melalui skema pinjaman daerah oleh Pemprov Jawa Barat. “Jadi ini program Pemprov untuk memberikan bantuan keuangan ke kabupaten/kota se-Jawa Barat. Kebetulan Kota Bogor ada beberapa bantuan yang ditunda karena Covid-19. Tapi bisa dilanjutkan karena Pemprov Jawa Barat sudah menandatangani perjanjian pembiayaan pinjaman dalam rangka pemulihan ekonomi ini,” ungkap Denny.

Ia menambahkan, ada dua kegiatan di Kota Bogor yang mendapatkan bantuan keuangan, yakni pembangunan RSUD dan Alun-Alun. “Alhamdulillah Kota Bogor dapat bantuan keuangan dari provinsi untuk pembangunan RSUD sebesar Rp 55 miliar di 2020 ini dan untuk Alun-Alun Rp15 miliar di 2021. Yang RSUD akan dipakai untuk belanja alat kesehatan, bukan pembangunan fisik,” jelasnya.

Sementara itu, dalam arahannya Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan bahwa Kebangkitan dan kolaborasi ini sangat penting sebagai dukungan pemulihan ekonomi di Jawa Barat.

“PT SMI tadi sudah memberikan pinjaman untuk tahun 2020, dan kalau tidak ada halangan yang jilid kedua itu akan ditandatangani khusus untuk program pemulihan recovery economy 2021. Jadi, yang sekarang ditandatangani adalah untuk mengembalikan program-program strategis yang kena refocusing sehingga banyak program di provinsi maupun 27 kota/kabupaten yang bantuan keuangannya terputus oleh refocusing. Sekarang Insya Allah bisa dikembalikan dan mudah-mudahan bisa dimaksimalkan di sisa waktu 3 bulan ke depan,” ujar Ridwan Kamil.

Ia menjelaskan, ada tiga hal yang harus dirasakan melalui bantuan keuangan ini. “Satu, dari PT SMI ini harus melahirkan lapangan pekerjaan, maka saya titip di monitoring oleh Bappeda dan Pak Sekda agar pemanfaatan uang ini tidak business as usual, tapi dibikin regulasi. Semakin banyak warga Jawa Barat ikutan dalam proyek infrastruktur, di lapangan pekerjaannya, itu makin baik,” katanya.

“Yang kedua, tentunya ini harus dirasakan pilihan-pilihan yang sudah disepakati, yakni pilihan proyek yang memberikan manfaat luar biasa secara sosial dan ekonomi secara langsung. Ketiga, tentunya bisa memberikan pemulihan agar belanja pemerintah ini sebagai salah satunya yang masih bisa bergerak karena api investasi mengecil, api ekspor mengecil, api daya beli mengecil, mudah-mudahan belanja pemerintah satu-satunya api yang menjaga nyalanya ekonomi Jawa Barat,” tandas Emil.

Pemprov Jawa Barat mendapatkan pinjaman daerah sebesar Rp5 triliun yang dikucurkan dalam dua termin melalui bank BJB. Termin pertama, akan dicairkan Rp2,5 triliun kepada kota/kabupaten se-Jawa Barat pada tahun ini. Sisanya, dilanjutkan pada 2021. (prokompim)