Beranda >

Berita > Pemkot Bogor Berhasil Pertahankan WTP dari BPK


30 Mei 2018

Pemkot Bogor Berhasil Pertahankan WTP dari BPK

Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor kembali menerima predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2017 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Penghargaan WTP tersebut merupakan penghargaan kedua yang diterima Pemkot Bogor selama dua tahun berturut-turut.

Penilaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) semester I tahun 2018 (Tahap I) atas pemeriksaan LKPD Tahun Anggaran 2017 tersebut diserahkan langsung Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Arman Syifa kepada Plt. Wali Kota Bogor Usmar Hariman dan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor Ade Sarip Hidayat didampingi Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Anggraeny Iswara, Kepala Inspektorat Aim Halim Hermana di Auditorium Gedung BPK Perwakilan Jawa Barat, jalan Moch Toha, Bandung, Rabu (30/05/2018).

Plt. Wali Kota Bogor Usmar Hariman menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Bogor atas capaian tersebut.“Alhamdulillah untuk kedua kalinya Kota Bogor meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian LKPD. Mudah-mudahan ini bisa terus diperbaiki karena penyempurnaan terhadap WTP masih perlu disempurnakan,” katanya usai menerima penghargaan.

Meskipun begitu ia berpesan pencapaian WTP tersebut tidak menjadikan seluruh jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkot Bogor terlena. Tetapi justru semakin termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya. “Tahun ini kita akan fokus mempertahankannya dan terus menyempurnakannya,” ujarnya.

Sekda Kota Bogor Ade Sarip Hidayat menuturkan, Pemkot Bogor telah berkomitmen untuk mempertahankan WTP terhadap raihan yang diperoleh tahun 2016 lalu. “Cukup lumayan kerja keras teman-teman OPD yang harus berjibaku untuk memberikan berbagai laporan yang diminta BPK,” akunya.

Seperti yang disampaikan Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat Arman Syifa sambung Sekda, bahwa masih ada yang perlu diperbaiki, seperti terkait aset, misalnya jalan lingkungan atau penyerahan jalan ke pemerintah daerah belum dalam bentuk sertifikat, kemudian ada beberapa nilai yang belum muncul tetapi semua itu sudah tercatat dan terinventarisir serta tidak mengindahkan kewajaran.

“Oleh karena itu saya meminta kepada teman-teman semua untuk melengkapinya sehingga di 2018 menjadi WTP lebih sempurna lagi,” jelasnya. (Humas)

Tambahkan Komentar
Nama :
Website :
Email :
Komentar :
Kode Verifikasi :
   
     
Komentar Masuk