Pemerintah Daerah Kota Bogor

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor Rubaeah berharap kepada para anggota Tim Percepatan Universal Health Coverage (UHC) Jaminan Kesehatan Nasional Kota Bogor Tahun 2018 agar menindaklanjuti untuk mendapatkan data masyarakat Kota Bogor yang belum mendapat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) hingga Oktober 2018.

“Namanya tim percepatan jadi harus cepat, bahkan menurut saya tidak harus menunggu hingga Desember untuk mencapai target verifikasi data,” ujar Rubaeah saat Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Percepatan Universal health Coverage (UHC) di Surabi Teras, jalan Sancang Babakan, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Kamis (05/07/2018).

Rubaeah melanjutkan, informasi dari BPJS, sebetulnya data yang ada saat ini sudah lebih mudah karena sudah disandingkan dengan data dari Dinas Sosial dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bogor, baik Basis Data Terpadu (BDT) maupun Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). “Irisannya sudah ketemu. Dari jumlah warga Kota Bogor yang tercover JKN, jika kita bagi perwilayah, kelurahan terus RW hingga RT tidaklah terlalu besar,” tutur Rubaeah.

Berdasarkan Data DKB Disdukcapil Kota Bogor Semester II Tahun 2018, warga kota Bogor tercatat berjumlah 1.010.566 jiwa. Dari jumlah tersebut sebesar 79,1 persen atau 799.600 jiwa (Data kepesertaan JKN Kantor Cabang Kota Bogor per 29 Juni 2018) sudah tercover Jaminan Kesehatan nasional (JKN). “79,1 persen itu merupakan data kotor. Jadi sebesar 20,9 persen atau 210.966 jiwa belum tercover JKN,” sebut Rubaeah. (humas:rabas/ismet/dimas-SZ)