Pemerintah Daerah Kota Bogor

Pembuatan monitoring dan pemasangan stiker kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan menjadi dua hal yang dibahas dalam Rapat Tim Pendaftaran Masif BPJS Ketenagakerjaan Kota Bogor di Paseban Surawisesa, Balai Kota Bogor, Rabu (08/08/2018) siang.

Rapat tersebut dipimpin langsung Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor Ade Sarip Hidayat yang juga ketua tim.

“Mimpi Kota Bogor tahun 2025 adalah mewujudkan masyarakat Kota Bogor menjadi masyarakat madani. Pemahaman kami, makna madani terkait bagaimana terfasilitasi hari tua kesehatannya, kesejahteraan dan yang lainnya. Keyakinan kami ini akan terakselerasi ketika masyarakat terdaftar sebagai peserta BPJS ketenagakerjaan,” kata Ade.

Adapun pembuatan monitoring yang dimaksud adalah monitor Universal Coverage Kota Bogor terhadap usia diatas 18 tahun dan monitor kepesertaan pemberi kerja Kota Bogor, yang belum terdaftar dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

“Tujuan dari monitor ini untuk melihat universal coverage pemberian kerja sampai dengan tingkat kelurahan dan tingkat RT bagi universal coverage pekerja di usia 18 tahun keatas,” terangnya.

Berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan Semester I Tahun 2017, jumlah kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Kota Bogor berjumlah 96.365 dengan rincian 92.550 tenaga kerja penerima upah dan 3.815 tenaga kerja bukan penerima upah.

“Sementara itu jumlah penduduk Kota Bogor yang berusia diatas 18 tahun berjumlah 600.815. Ini berdasarkan Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II Tahun 2017 Disdukcapil Kota Bogor,” terang Ade yang didampingi Asisten Tata Pemerintahan Setda Kota Bogor Hanafi.

Ade melanjutkan, saat ini tim pendaftaran masif belum memiliki monitoring universal coverage dan kepesertaan pemberi kerja Kota Bogor secara elektronik yang bisa dilihat secara real-time 24 jam. Jika data yang ada sudah terkoneksi dan bersinergi antara Disdukcapil dan BPJS Ketenagakerjaan maka akan memberikan manfaat dan kemudahan.

Asisten Deputi Perluasan Kepesertaan Kantor Pusat BPJS Ketenagakerjaan Teguh Wiyono yang hadir didampingi Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Bogor Chairul Arianto menyampaikan apresiasi atas apa yang telah dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor.

Menurutnya Kota Bogor menjadi salah satu kota yang paling terdepan dalam memberikan pelayanan BPJS Ketenagakerjaan.

“ Apa yang sudah dilakukan Pemerintah Kota Bogor melalui dinas terkait dirasa sudah komplit dan komprehensif, dari tingkat pemerintah hingga ke tingkat RT nya sudah termonitor semua,” ujarnya.

Namun kata dia, kendala integrasi data dan server pusat data kependudukan daerah yang ada di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang mana updatenya 6 bulan sekali lebih lambat daripada data yang ada di dinas terkait di wilayah.

“Semoga kedepannya ada jembatannya, sehingga data yang ada di kami sama dengan di Disdukcapil masing-masing wilayah, tentunya dengan batasan-batasan,” harap Teguh.

Kaitan program stikerisasi di Kota Bogor Teguh mengatakan, apa yang dilakukan Kota Bogor satu langkah dibanding BPJS Ketenagakerjaan yang memprogramkannya pada tahun 2019 nanti.

Untuk program stikerisasi, pihaknya tinggal menunggu konfirmasi pengajuan kebutuhan stiker yang diajukan BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Bogor. Warna stiker dibagi dua, warna hijau adalah yang sudah terdaftar dan merah bagi yang belum terdaftar.

“Kedepan direncanakan pertemuan lanjutan, guna membahas hal tersebut lebih lanjut “ katanya. (humas:rabas/indra-SZ)