Pemerintah Daerah Kota Bogor

Walikota Bogor Bima Arya bersama Komandan Kodim 0606/Kota Bogor Letkol Inf. Dodi Suhardiman terus memastikan penataan Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung berjalan dengan baik. Hal tersebut seperti yang terluhat dalam rapat yang digelar di Ruang Paseban Sri Bima, Balaikota Bogor, Senin (8/10/2018).

Menurut Bima, penataan DAS Ciliwung sangat penting sehingga diperlukan tindakan yang lebih serius, fokus dan terstruktur. Pencemaran yang ada, kata dia, dapat merusak kualitas hidup ekosistem disepanjang aliran sungai.

“Targetnya bukan hanya bebersih, tapi memperbaiki dan meningkatkan kualitas hidup warga. Membangun destinasi wisata alam terintegrasi. Untuk itu saya ingin semuanya all out,” ungkap Bima.

Selama ini, lanjutnya, Bima melihat persoalan yang ada meliputi tiga isu besar, yakni kewenangan, anggaran dan kebiasaan warga. “Semua merasa bukan kewenangannya pada akhirnya komunitas yang bergerak dengan segala keterbatasannya. Penataan DAS Ciliwung tidak bisa dilakukan sendiri, tidak sekedar seremonial dan simbolis,” terang Bima.

Dari ketiga isu besar tersebut, Bima mengaku isu ketiga adalah yang terberat karena sudah sangat mengakar dan warga tidak bisa disalahkan karena tidak memiliki opsi lain. Untuk itu untuk meresponnya diperlukan terobosan dalam bentuk mendorong partisipasi semua pihak dan pembenahan koordinasi.

“Kita harus siap dan jangan sampai keduluan, kita harus jemput bola. Kita perlu mempersiapkan action plan kita, mana yang diprioritaskan. Kita perlu bentuk gugus tugas (task force) yang memiliki tugas pemetaan titik masalah pencemaran, akselerasi pembangunan fisik bagi warga dan action plan shorten,” jelas Bima.

Melalui pemetaan akan diketahui titik-titik permasalahan pencemaran sampah dan limbah dan infrastruktur apa yang belum terbangun sehingga action plan yang akan dilakukan dapat disesuaikan.

Dukungan disampaikan Dandim 0606/Kota Bogor Letkol Inf. Dodi Suhardiman yang menyarankan agar dibuat sistem pembuangan sampah, inventarisasi dan perencanaan peralatan yang ingin digunakan untuk mendukung kegiatan tersebut.

“Setiap titik pasti memiliki perbedaan kebutuhan peralatan. Bagi satgas, dibagi pertanggungjawaban per berapa meter agar lebih bertanggung jawab, apa langkah dan upaya pencegahannya,” jelasnya.

Apresiasi dan dukungan turut juga disampaikan Akademisi dari Institut Pertanian Bogor (IPB) Prof. Hadi Susilo Arifin. Ia mengatakan action plan merupakan hal yang paling penting dan harus ada target agar mendukung program jangka menengah dan panjang.

“Bicara sungai, tidak lepas dari faktor hulunya yang ada di daerah lain sehingga diperlukan adanya kerjasama dengan daerah lain untuk bersama-sama menangani penataan DAS Ciliwung mulai dari hulunya.” katanya.

Kedepan, Bima juga meminta aparatur wilayah mulai dari camat hingga lurah yang wilayahnya dilintasi sungai Ciliwung untuk melakukan pemetaan agar diperoleh data lengkap apa yang dibutuhkan dan apa yang harus dilakukan.

Demikian halnya Satpol PP untuk melakukan sosialisasi perda tentang lingkungan hidup kepada masyarakat yang tinggal di kawasan DAS Ciliwung dan menertibkan bangunan-bangunan yang ilegal. Untuk gugus tugas, Bima menunjuk Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor Elia Buntang sebagai ketua. (Humpro :rabas/raissa/pri)