Pemerintah Daerah Kota Bogor

Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor menerima hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan predikat B dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

Hasil evaluasi tersebut diserahkan Menpan RB, Syafruddin kepada Wakil Wali Kota Bogor, Usmar Hariman saat acara Penyerahan Hasil Evaluasi Sistem SAKIP Wilayah I di Trans Luxury Hotel, Kota Bandung, Senin (28/01/2019).

Wakil Wali Kota Bogor, Usmar Hariman meminta agar penilaian tersebut bisa terus naik di tahun yang akan datang dengan terus mengevaluasi indikator-indikator penilaian SAKIP.

“Alhamdulillah dari beberapa kriteria kita masih mendapatkan nilai B, tapi ada peningkatan nilai dari sebelumnya 64 menjadi 67. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pemicu di 2019 ini agar bisa meningkatkan capaian nilai maksimal, kalau bisa langsung ke A,” ujarnya.

Menurutnya diperlukan inovasi-inovasi program dengan memanfaatkan teknologi berbasiskan e-government untuk mengefisiensi anggaran. Misalnya saja dari aspek perencanaan awal terhadap program-program yang tidak berkaitan erat dengan program prioritas dan RPJMD dihilangkan sehingga bisa mengefisiensi anggaran lebih banyak tetapi target tercapai.

“Yang paling penting jika kepala daerahnya sudah mendorong melakukan inovasi maka di bawah pun harus melakukan inovasi atau terobosan dengan koridor yang ada sehingga tujuan tercapai,” tuturnya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Ade Sarip Hidayat menilai SAKIP ini merupakan sistem yang luar biasa yang tidak bisa hanya sekedar teori, tetapi harus dijalankan secara keseluruhan, mulai dari kepala daerah hingga ke pusat.

Oleh karena itu harus ada komitmen yang menjamin terkait dengan perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan sampai evaluasi.

“Semua harus fokus terhadap hasil dan fokus terhadap SAKIP. Alhamdulillah jika dilihat dari nilai ada peningkatan meski kenaikannya belum signifikan,” kata Sekda.

Selanjutnya pihaknya akan melakukan evaluasi bersama dengan OPD terkait membahas semua aspek mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga evaluasi.

“Kita ingin semua OPD berorientasi pada hasil dan evaluasi ini tidak hanya dari inspektorat saja tetapi dari internal masing-masing. Jadi jangan menunggu dari inspektorat sehingga bisa mendongkrak target RPJMD,” jelasnya.

Turut hadir Plt. Inspektorat Arie Sarsono Budi Raharjo, Kepala Bappeda Erna Hernawati, Kabag Organisasi Amik Herwidiastuti. (Humpro :SZ-Hari)