Pemerintah Daerah Kota Bogor

Program raskin tahun 2014 ini mengalami perubahan yang mencukupi, namun harus tetap adanya pengawasan dalam proses pengiriman raskin kepada masyarakat. Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor selenggarakan rapat koordinasi (Rakor) program beras untuk keluarga miskin (Raskin) semester I tahun 2014.

Rapat Rakor yang berlangsung diruang rapat I Balaikota Bogor dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kota Bogor Drs. Ade Sarip Hidayat, Asisten Administrasi Kemasyarakatan dan Pembangunan Setdakot Bogor Ir.H.Azrin Syamsudin, Kepala Kantor Ketahan Pangan Kota Bogor Drs. Firdaus, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bogor H. Bambang Budianto, S.H, Kepala Bagian Perekonomian Setdakot Bogor Ir. Dinar Dahlia Nalan, Camat dan Lurah se-Kota Bogor. hadir juga Kepala Sub Cianjur, Drs. Budi Setiawan, beserta rekan-rekan kerja.

Acara tersebut diawali dengan “Ekspos raskin Kota Bogor oleh Asisten Administrasi Kemasyarakatan dan Pembangunan Setdakot Bogor Ir.H.Azrin Syamsudin, menyampaikan tujuan, diantaranya mengurangi beban pengeluaran dan rumah tangga sasaran melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras. Selain itu, memiliki beberapa sasaran yang harus dicapai, yaitu berkurangnya beban pengeluaran 39.002 se-kota Bogor kebutuhan beras.”

Penjelasan ekspos raskin Kota Bogor dilanjutkan kembali oleh Kepala Pertahanan Pangan, Drs. Firdaus, M.S, yaitu bahwa, realisasi penyaluran raskin Kota Bogor 2014 ini tidak memiliki tunggakan, karena Alhamdulillah tunggakan telah diselesaikan secara bertahap, kemarin yang lalu.

Data yang masuk dalam penyaluran raskin 15 Juni telah dilunasi, walaupun dari hasil perincian yang telah melunasi, hanya dua kecamatan, yaitu kecamatan Bogor Selatan dan Bogor Tengah. Masalah pengiriman raskin juga terjadi masih seperti yang lalu, pengiriman beras yang berkualitas bagus tidak merata, sehingga banyak raskin yang kurang berkualitas tersebar di masyarakat. Masalah tersebut sering terjadi di daerah Bogor Timur dan Bogor Utara.

Sementara itu, Kepala Sub Cianjur mengatakan beras di lingkup daerah Cianjur masih harus adanya pembelian, karena pengelolaan program beras tidak sebesar di Karawang. Kekurangan yang dihadapi yaitu kehabisan stok beras, sehingga membutuhkan pengiriman beras dari Indramayu dan Karawang.

Bila ada kesulitan dalam penerimaan beras, terpaksa melakukan sistem impor. Beliau juga mengusulkan harus adanya cadangan beras pemerintahan yang dapat digunakan dalam kondisi darurat, bila ada gizi buruk atau kehabisan beras dapat melalui penggunan cadangan beras.

Mendengar berbagai tanggapan dan hasil pengamatan ekspos program raskin tersebut, Sekerdakot Bogor Drs. Ade Sarip Hidayat menyampaikan, bahwa kondisi raskin ini membutuhkan pertahanan pangan secara efektif supaya masyarakat mendapatkan manfaat yang berkualitas dan terjamin. Masalah raskin ini harus segera diselesaikan melalui tindakan dan dukungan agar dapat membantu proses pengiriman dengan baik dan lancar sesuai harapan masyarakat. Harap Ade.(Agus,Ismet,Gita)