Pemerintah Daerah Kota Bogor

Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Bogor Denny Mulyadi optimistis target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bogor tahun 2014 akan melampaui target Rp 413.249.212.694. Memasuki semester kedua, perolehan PAD Kota Bogor sudah melampaui 55,5%.

“Untuk tahun 2014, target sebesar 413 milyar, saya optimis bisa tercapai. Sedangkan untuk primadona pemasukan pajak di Kota Bogor ada di BPHTB yang untuk tahun 2014 ini memiliki target 113 milyar,” kata Denny.

Denny memaparkan bahwa saat ini yang menjadi beban Dispenda adalah pungutan PBB yang dilimpahkan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah. Angkanya mencapai Rp. 180 Milyar.

“Sekarang sedang dicari formulasi untuk mengoptimalkan proses penagihan,” ungkap Denny.

Untuk itu, lanjut Denny, setiap bulan Dispenda mengadakan rapat evaluasi untuk membahas pencapaian target dari masing masing incommer yang terdiri dari SKPD Pemerintah Kota dan juga Perusahaan Daerah. Dalam rapat juga membahas pengamanan target untuk bulan berikutnya.

“Apa kendala yang ada di lapangan sehingga dapat dicari solusinya. Dan alhamdulilah setiap tahun Dispenda selalu bisa melampaui target,” ujar Denny bangga.

Hal ini dikatakan Denny dalam rapat evaluasi PAD semester pertama tahun 2014, Jumat (11/7/2014). Rapat yang digelar di Ruang Rapat Dispenda, Jalan Pemuda Bogor, dipimpin langsung oleh Walikota Bogor Dr. Bima Arya. Rapat juga dihadiri para kepala SKPD incommer maupun direktur BUMD yang ada di Bogor.

Dalam kesempatan itu Bima meminta agar ada percepatan dalam konteks pendapatan daerah. Bima mengatakan harus memaksimalkan potensi pendapatan.

“Efisiensi dan relokasi perlu untuk dilakukan mengingat banyak target yang harus segera dipenuhi. Proporsi belanja langsung dan tidak langsung harus lebih kuat alokasinya di infrastruktur sehingga bisa segera dirasakan dampaknya,” lanjut Bima.

Sebelumnya dalam rapat dipaparkan bahwa target PAD Kota Bogor tahun 2014 sebesar Rp 413.249.212.694 sudah terealisasi sebesar Rp 229.347.618.202 atau sebesar 55,50%. Ada 9 SKPD Incommer yang sudah mencapai target hingga Juni 2014. Yaitu Dinkes, BPKAD,BPPT, DLLAJ, DKP, Dispenda, Dinas Wasbangkim, Dinas Bina Warga dan SDA, Kanpora. Sementara tiga SKPD lainya belum mencapai target yaitu Dinas Pertanian, Kominfo, Disdikcapil.

Dalam rapat evaluasi tersebut ada tiga hal yang menjadi perhatian serius Bima, yaitu mengenai pajak restoran yang masih perlu dievaluasi. Karena bila melihat perkembangan bisnis kuliner yang ada di Kota Bogor, jumlah target dirasa masih kurang.

“Kedua untuk memaksimalkan aset bangunan yang dimiliki Kota Bogor. Karena bangunan yang mangkrak terbengkalai maka Pemda Bogor kehilangan potensi pendapatan, seperti exotica, bioskop presiden. Dan yang ketiga agar ada evaluasi untuk pajak air tanah karena terkait dengan isu lingkungan hidup, juga supaya konsumen dapat beralih ke PDAM Tirta Pakuan,” saran Bima. (sisco sirait)

Editor : Dian Intannia