Pemerintah Daerah Kota Bogor

Guna merencanakan pembangunan lima tahun ke depan, Pemerintah Kota Bogor menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) Kota Bogor 2015-2019. Musrembang yang diikuti oleh stakeholder Pemkot Bogor ini digelar di Ruang Rapat I Balaikota Bogor, Kamis (10/7/2014).

Walikota Bogor Dr. Bima Arya membuka Musrenbang RPJMD Kota Bogor 2015-2019. Turut hadir Wakil Walikota Bogor Usmar Hariman, Sekdakot Bogor Ade Sarip Hidayat, serta Ketua DPRD Kota Bogor Mufti Faoqi. Hadir sebagai peserta musrembang unsur DPRD Kota Bogor, Muspida, para Asisten Setda Kota Bogor, Kepala SKPD, Camat, Lurah, BUMD, BUMN, Organisasi Kemasyarakatan dan Perempuan.

Dalam sambutannya, Bima mengatakan, prinsip pembangunan di Kota Bogor didasari konsistensi, keteladanan dan kolaborasi. “Sejauh mana kita santun antara kata dan perbuatan. Kalau kita bicara melayani sejauh mana kemudian kita melayani. Dan kalau kita bicara perubahan sejauh mana kita bersyukur setiap perubahan,” ingat Bima.

Bima menegaskan bahwa pembangunan di Kota Bogor tidak sebatas pada pembangungan fisik semata. Tetapi bagaimana menciptakan Kota Bogor menjadi kota yang lebih baik dan lebih nyaman. Bima menegaskan pentingnya menjaga dan membangun kebiasaan baru agar lebih transparan dan sepenuh hati dalam melayani.

“Kedua adalah keteladanan. Jadi kalau tidak satu antara kata dan perbuatan selesai. Ini tantangan bagi kita semua tentang pemangku kebijakan. Keteladan ini penting. Karena begitu kita tidak memberikan sesuatu yang sama antara kata dan perbuatan tidak ada artinya segala sesuatu ke depan,” tegas Bima.

Bima menegaskan kepada peserta RPJMD bahwa efesiensi bukan sekedar retoritas atau slogan kosong belaka. Semua angka-angka yang ada di anggaran itu harus bernyawa dan memiliki arti bagi kepentingan warga.

“Ketiga, kolaborasi antara sesama OPD. Semua penting. Pemetaan ada di lapangan oleh Lurah dan Camat. Konsep ada di Bappeda. Kemudian alokasi anggaran dengan BPK penting sekali. Kolaborasi yang saya maksudkan juga kolaborasi dengan aktor lain pemangku jabatan, dengan Muspida kolaborasi untuk perubahan bukan kolaborasi untuk lain-lain,” tambah Bima.

Sementara itu, Ketua Penyelenggara Ade Sarip Hidayat menyampaikan bahwa penyelenggaraan Musrenbang RPJMD merupakan forum pemangku kepentingan yang bertujuan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJMD Kota Bogor tahun 2015-2019.

“Untuk mendapatkan masukan dan komitmen para pemangku kepentingan pembangunan daerah sebagai bahan penyempurnaan rancangan RPJMD menjadi rancangan akhir RPJMD,” kata Ade.

Rancangan awal RPJMD 2015-2019 telah mendapat persetujuan DPRD Kota Bogor. Selanjutnya akan ditindak lanjuti dengan penyusunan RPJMD sebagai bahan penyempurnaan rancangan akhir RPJMD Kota Bogor tahun 2015-2019.

Dalam rancangan ini sesuai peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2012 tentang Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), bahwa dokumen RPJMD harus memperhatikan hasil kajian KLHS untuk dimasukan kedalam dokumen RPJMD tahun 2015-2019. (Met/lani)

Editor : Dian Intannia