Pemerintah Daerah Kota Bogor

Tim Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) Provinsi Jawa Barat melakukan peninjauan ke Kelurahan Kebon Kelapa dan Kelurahan Babakan, Kota Bogor, Kamis (3/7/2014). Peninjauan dilakukan untuk mengetahui langsung bagaimana tingkat kesadaran masyarakat akan hukum.

Tim kadarkum berasal dari tim penilai dari Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Jawa Barat. Tim dipimpin langsung oleh Agus Anwar. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bogor Toto M Ulum mendampingi penilaian.

Kelurahan pertama yang ditinjau yaitu kelurahan Kebon Kelapa. Tim penilai kadarkum diterima Lurah Kebon Kelapa di ruang kerjanya. Setelah berdialog cukup lama, tim kemudian melanjutkan peninjauannya ke kelurahan Babakan yang diterima langsung oleh Lurah Babakan Djuandi beserta staf.

Agus menjelaskan bahwa maksud dan tujuan kunjungan ke kelurahan-kelurahan yaitu dalam rangka penilaian desa atau kelurahan sadar hukum. “Sebelum ditetapkan sebagai desa atau kelurahan sadar hukum pada bulan Agustus mendatang, perlu dilakukan pembinaan yang sudah kita lakukan beberapa bulan yang lalu,” ujar Agus.

Agus menjelaskan bahwa untuk menjadi kelurahan sadar hukum ada 6 kriteria yang harus dipenuhi. Pertama, kewajiban membayar pajak lebih dari 90%. Kedua, rendahnya kriminalitas. Ketiga, rendahnya nakrkoba. Keempat, tidak ada perkawinan dini. Kelima, kesadaran lingkungan cukup tinggi dan keenam tidak ada angka putus sekolah.

“Alhamdulillah dari hasil peninjauan kami saat ini di Kota Bogor ternyata ada 40 kelurahan yang hasil pajaknya melebihi 90% dan itu artinya Kota Bogor patut menjadi contoh untuk wilayah kota dan kabupaten lainnya,” tambah Agus.

Agus pun memberikan apresiasi untuk Kota Bogor. Dari 7 kota dan kabupaten yang telah ditinjau oleh tim kadarkum, ternyata Kota Bogor yang paling tinggi dalam pencapaian pajaknya. (Tria S/Met)

Editor : Dian Intannia