Pemerintah Daerah Kota Bogor

Walikota Bogor, Bima Arya, menyampaikan penjelasan terkait besaran SILPA tahun 2013 yang relatif besar. Diungkapkan Bima hal ini tidak lain akibat hambatan teknis sehingga menunda beberapa kegiatan belanja daerah.
Hal tersebut diungkapkan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Bogor yang mengagendakan penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD atas pelaksanaan APBD tahun 2013. Paripurna berlangsung di ruang Rapat DPRD Kota Bogor, Jalan Kapten Muslihat pada Selasa (17/6/2014).
Lebih lanjut dijelaskan Bima, kendala teknis yang ditemui di lapangan antara lain pada proses pembebasan lahan untuk kelanjutan pembangunan Bogor Inner Ring Road yang mencapai nominal 17 miliar rupiah.

“Selain itu ada belanja pegawai yang tidak terserap sebesar 35,3 miliar rupiah, belanja tidak terduga yang tidak terserap sebesar 12,1 miliar rupiah, dan dana bantuan sosial sebesar 5,8 miliar rupiah,” lanjutnya.
Bima menambahkan SILPA yang sukup besar juga merupakan akibat adanya pendapatan daerah cukup besar yang diperoleh di akhir tahun anggaran. “Ada peningkatan pendapatan pajak daerah sebesar 48 miliar rupiah atau 16,64 persen dari target.

Begitu pula dengan retribusi yang mengalami peningkatan sebesar 5,5 miliar atau 8,11 persen,” urai Bima. Kenaikan angka ini didorong perolehan dari seluruh potensi pajak yang melewati target, seperti pajak hotel, restoran, reklame, hiburan, PBB, dan BPHTB.
Dalam rapat paripurna tersebut, Bima Arya juga menyatakan sependapat dengan pandangan dewan perihal perlunya peningkatan dalam pengawasan internal. Hal ini menurutnya berdampak positif dalam efisiensi anggaran.

“Pemerintah Kota Bogor sudah memulainya dengan menyusun sistem pengendalian internal pemerintahan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008,” ungkapnya. Bima berjanji ke depan sistem ini akan diupayakan untuk lebih efektif lagi. (kw/gus)