Pemerintah Daerah Kota Bogor

Selain angkot berbadan hukum, pemberlakuan arus Sistem Satu Arah (SSA) di jalur seputaran Kebun Raya Bogor (KRB) dan Istana Bogor menjadi agenda rapat yang yang dipimpin Wakil Walikota Bogor Usmar Hariman, Jumat (4/12). Rapat yang dihadiri Kepala DLLAJ Kota Bogor, Kepala Bappeda, Asisten Administrasi Umum dan Asisten Pemerintahan Setdakot Bogor serta Kabag Operasional PDJT berlangsung di Ruang Rapat II Balaikota Bogor.

Untuk mempersiapkan berjalannya SSA tersebut, dalam rapat-rapat sebelumnya telah dibahas perihal PKL, parkir liar dan hal-hal terkait lainnya. "Untuk peluncuran program Sistem Satu Arah direncanakan awal tahun berbarengan dengan serah terima Lawang Pecinan Suryakencana dari Kementerian PU kepada Pemerintah Kota Bogor," tutur Usmar.

Pemberlakuan arus SSA di seputaran Kebun Raya Bogor memunculkan berbagai dampak. "Positifnya beban dari 8 simpul kemacetan yang saat ini ada akan tereduksi menjadi 2 simpul. Arah arusnya sendiri berjalan searah jarum jam. Simulasinya, bagi warga yang tinggal di Sempur apabila ingin ke Pasar Bogor maka harus naik angkot yang melewati Jalan Pajajaran," terang Usmar.

Selain dampak positif, dampak sampingan yang timbul ikut berperan seperti penyelesaian PKL Otista. "Kita akan eksekusi secara fisik dengan melibatkan semua dinas dan pihak terkait, intinya SDM Pemerintah Kota Bogor akan dikerahkan secara maksimal. Asumsinya komunikasi DLLAJ dengan pihak lain tetap berjalan bagus dan baik," kata Usmar.

Tahap sosialisasi, simulasi, dan koordinasi penerapan SSA bagi masyarakat pengguna jalan dan bangunan di sekitar arus akan dilakukan pekan depan. Menanggapi rencana sosialisasi dan simulasi SSA, Kepala DLLAJ Achsin Prasetyo menyampaikan perlunya pematangan konsep. "Untuk itu kami akan menggelar rapat lanjutan dengan pihak terkait, setelah itu baru kita akan mematangkan dan mengaplikasikan konsep tersebut," katanya.

Asisten Administrasi Umum Arief Mustofa Budiyanto menekankan adanya proses sosialisasi yang baik dan benar dalam penerapan SSA nantinya, agar dapat menghindari dan  mereduksi gejolak yang mungkin timbul. Tanggapan berbeda disampaikan Kepala Bappeda Suharto. "Selain pengurangan beban di simpul-simpul kemacetan, akan ada dampak sampingan, karenanya urusan transportasi harus ditangani secara multi. Karena kalau tidak akan muncul informasi yang tidak pas dan akhirnya muncul permasalahan baru," tuturnya.

Untuk memperlancar dan memastikan kesiapan sarana prasarana dalam simulasi dan peluncuran SSA, Wakil Walikota Bogor Usmar Hariman menegaskan bersama dinas terkait seperti SATPOL PP, PD Pasar Pakuan Jaya, DLLAJ dan Dinas UMKM dan Koperasi serta pihak lainnya akan bergerak dalam menangani para PKL dan menertibkan parkir liar yang berada di jalur SSA. "PD Pasar Pakuan Jaya akan menyediakan relokasi bagi 500 PKL Otista (Mei 2016)," cetus Usmar. (rahmat)