Pemerintah Daerah Kota Bogor

Pembukaan masa sidang pertama tahun 2011, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor  mengagendakan laporan hasil kegiatan reses anggota DPRD masa reses ketiga tahun 2010. Hasil kegiatan reses dilaporkan Wakil Ketua DPRD Jajat Sudrajat.

Sidang dipimpin Ketuanya Mufti Faoqi di gedung DPRD Jalan Kapten Muslihat Kota Bogor, Rabu (5/1/2011) dihadiri Walikota Bogor Diani Budiarto dan Wakilnya Achmad Ru’yat dan jajaran Muspida Kota Bogor. 
     
Di Kecamatan Bogor Tengah aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada anggota DPRD yakni, perlunya penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang mengatur tentang LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) dan yang mengatur Badan Wakaf Daerah.

  
Pemerintah Kota Bogor diminta membangun jembatan penyebrangan orang didepan RSU PMI Jalan Pajajaran mengingat banyaknya pelajar yang menyebrang didepan RSU PMI Bogor.
    
Selain itu, Pemerintah Kota Bogor juga diminta meninventalisir pohon-pohon dipinggir jalan yang rawan tumbang, khususnya di sepanjang jalan Pajajaran Bogor.
    
Di Kecamatan Bogor Timur anggota DPRD memperoleh masukan dari masyarakat yang meminta jaminan Kesehatan Daerah dapat segera direaluisasikan pada tahun 2011.  Proses pelepasan tanah sewa menjadi hak milik agar disosialisasikan progres penyelesaiannya kepada masyarakat dan menginginkan adanya kepastian hukum.
    
Masyarakat Kecamatan Tanah Sareal meminta dalam setiap pelaksanaan pembangunan agar pihak pemborong memberitahukan dan menginformasikan kepada pihak kecamatan serta Kelurahan sehingga masyarakat mengetahui setiap kegiatan pembangunan dan bisa menyerap tenaga kerja didaerah sekitar pembangunan. 
 
Masyarakat juga mengusulkan dana PMT (Pemberian Makanan Tambahan) di Posyandu Posyandu yang tidak memadai. Mereka juga mendesak agar trayek Angkot 21 segera direalisasikan karena diperlukan masyarakat. Serta perlu dibangun PJU (Penerangan Jalan Umum) di wilayah Taman Cimanggu Kelurahan Kedung Waringin dan kelurahan Mekarwangi.

Sedangkan hasil reses di Wilayah Kecamatan Bogor Barat masukan yang terserap dari masyarakat, soal penanganan kesehatan bagi keluarga miskin. Mereka meminta lebih mengintensifkan jalinan koordinasi dan komunikasi antara Dinkes, Rumah Sakit, Kelurahan, LPM, Ketua RT/RW sehingga penanganan kesehatan gakin melalui SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dan Jamkesmas dapat dilaksanakan dengan baik.  

Selain itu, para Ketua RT dan RW mengusulkan kepada Pemerintah Bogor untuk memberikan dana tambahan BOP (Biaya Operasional).
Masukan soal pelayanan Kesehatan juga diserap dari masyarakat Kecamatan Bogor Selatan karena dinilainya pelayanan Kesehatan belum optimal, khususnya pelayanan Puskesmas dan Rumah Sakit Swasta.   

Sementara hasil peninjauan di wilayah Kecamatan Bogor Utara anggota DPRD  menemukan adanya pembangunan geometris Simpang Talang Kedung Halang dengan anggaran Rp2,3 miliar pekerjaannya belum selesai, khususnya jalur hijau, trotoar dan saluran air. (yan/met)