Pemerintah Daerah Kota Bogor

I. Pengantar

Pemerintah Kota Bogor memiliki kewajiban untuk menyampaikan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) kepada masyarakat. Hal ini diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat.

Pemerintah kota Bogor juga memiliki kewajiban untuk menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Bogor Tahun 2012 ke Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat serta Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Bogor kepada DPRD Kota Bogor. Laporan lainnya adalah penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ke Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Menjelang akhir Maret 2012, penyusunan LPPD Kota Bogor Tahun 2012, LKPJ Walikota Bogor Tahun 2012, LAKIP Kota Bogor 2012 dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Bogor Tahun 2012 telah selesai disusun. Dan melalui surat kabar ini, Pemerintah Kota Bogor menjalankan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tersebut dengan menyampaikan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2012 kepada seluruh warga masyarakat Kota Bogor.

Melalui ILPPD Kota Bogor Tahun 2012 masyarakat dapat memperoleh informasi tentang kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh seluruh Satuan Perangkat Daerah (SKPD) Kota Bogor sepanjang tahun 2012. Tugas-tugas yang dilaksanakan tersebut terkelompokan di dalam 26 jenis urusan wajib, 7 urusan pilihan serta tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan.

II. Pendahuluan

Penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pembangunan Kota Bogor yang dilaksanakan sepanjang tahun 2012 lalu merupakan penjabaran tahun kedua dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor Tahun 2010 - 2014.

Merujuk pada RPJMD Kota Bogor Tahun 2010 - 2014, maka sepanjang tahun 2012 masih dilanjutkan usaha-usaha untuk menangani 4 masalah prioritas, yaitu penanganan masalah transportasi, masalah kebersihan, masalah PKL dan masalah Kemiskinan. Di samping itu, masih terus dilaksanakan pembangunan bidang

infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya yang menjadi kewajiban Pemerintah Kota Bogor di dalam mengelola pemerintahan daerah.

Secara umum, kualitas penduduk kota Bogor, yang tergambar dari capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam tiga tahun terakhir, 2009-2011, cenderung mengalami kenaikan. Capaian IPM dalam tiga tahun terakhir ini selalu menempatkan kota Bogor sebagai kota dengan capaian IPM terbaik ke empat se-Provinsi Jawa Barat.

Pada tahun 2011, pencapaian IPM Kota Bogor berdasarkan data BPS, sebesar 76,08 atau meningkat sebesar 0,33 point dari tahun 2010 yang berada pada angka 75,75.Kontribusi terbesar perkembangan IPM masih disumbang Indeks Pendidikan yang berada pada kisaran 87,64 atau naik 0,04 dari Indeks Pendidikan di tahun2010. Kenaikan indeks pendidikan didukung indikator angka melek huruf yang mencapai 98,79 dan rata-rata lama sekolah yang di tahun 2011 berada pada angka 9,8 tahun atau setara dengan kelas satu SMA.

Kemudian, Indeks Kesehatan yang mencapai 73,28 pada tahun 2011 atau naik 0,16 dari tahun 2010 yang mencapai 73,12. Kenaikan indeks kesehatan didukung Angka Harapan Hidup yang di tahun 2011 mencapai angka 68,96 tahun. Indeks Daya Beli juga mengalami kenaikan 0,78 dibandingkan tahun 2010 yang mencapai 66,53. Di tahun 2011, Indeks Daya Beli berada pada kisaran 67,31. Kenaikan Indeks Daya Beli, didukung capaian kemampuan daya beli masyarakat di tahun 2011 sebesar Rp651.250,00.

Pada saat yang sama, roda perekonomian kota Bogor dalam lima tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Hal itu tergambar dari peningkatan angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) selama periode 2007-2011. Sampai dengan tahun 2011, angka PDRB kota Bogor atas dasar angka berlaku telah mencapai Rp15.487.433.930.000,00. Angka ini kurang lebih dua kali lipat angka PDRB kota Bogor atas harga berlaku pada tahun 2007 yang mencapai Rp8.558.035.700.000,00.

Pun demikian dengan angka PDRB kota Bogor atas dasar harga konstan yang di tahun 2011 telah mencapai angka Rp5.081.482.690.000,00. Angka ini meningkat lebih dari satu trilyun dibandingkan angka PDRB kota Bogor atas harga konstan pada tahun 2007 yang baru mencapai Rp4.012.743.170.000,00. Kondisi ini kurang lebih menggambarkan dalam kurun waktu lima tahun ini, peningkatan PDRB kota Bogor bukan hanya karena faktor kenaikan harga ataupun inflasi. Tetapi juga, didorong peningkatan riil yang cukup signifikan yaitu faktorpeningkatan kapasitas produksi sektoral.

Dilihat dari struktur ekonomi, kontribusi terbesar terhadap PDRB Kota Bogor tahun 2011 masih diberikan oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran;sektor industri pengolahan,dan sektor angkutan dan komunikasi. Sektor perdagangan, hotel, dan restoran memberikan kontribusi sebesar 36,65 persen terhadap PDRB kota Bogor atas dasar harga berlaku pada tahun 2011 atau memberikan kontribusi sebesar 28,97 persen terhadap PDRB kota Bogor atas dasar harga konstan pada tahun 2011.

Sektor industri pengolahan memberikan kontribusi sebesar 26,85 persen terhadap PDRB kota Bogor atas dasar harga berlaku pada tahun 2011 atau memberikan kontribusi sebesar 28,32 persen terhadap PDRB kota Bogor atas dasar harga konstan pada tahun 2011. Sedangkan sektor angkutan dan komunikasi, memberikan kontribusi sebesar 15,29 persen terhadap PDRB kota Bogor atas dasar harga berlaku pada tahun 2011 atau memberikan kontribusi sebesar 10,18 persen terhadap PDRB kota Bogor atas dasar harga konstan pada tahun 2011.

Kenaikan pun tergambar dari PDRB per kapita atas dasar harga berlaku di kota Bogor tahun 2011 yang mencapai Rp16.009.371,46. Dengan demikian, terjadi perubahan positif sebesar 9,385 persen dibandingkan PDRB perkapita atas dasar harga berlaku tahun 2010 yang mencapai Rp14.635.801,62. Angka PDRB per kapita atas dasar harga berlaku di tahun 2011 ini mengalami kenaikan signifikan jika dibandingkan PDRB per kapita atas dasar harga berlaku tahun 2007 yang berada pada kisaran Rp9,62 juta. Peningkatan PDRB perkapita ini menggambarkan secara riil tingkat kesejahteraan masyarakat kota Bogor.

Kenaikan serupa terjadi pada pertumbuhan ekonomi kota Bogor tahun 2011 yang mampu melampaui pertumbuhan di tahun 2010 yang mencapai 6,14 persen. Karena laju pertumbuhan ekonomi di tahun 2011 telah mencapai 6,19 persen. Indikator makro pembangunan lain yang juga meningkat adalah nilai investasi. Di tahun 2012, investasi di kota Bogor mampu mencapai nilai Rp2.608.646.492.592,00 atau naik hampir 100 persen dari total investasi di kota Bogor pada tahun 2011 yang mencapai Rp1,69 trilyun. Sementara itu, tingkat inflasi tahun 2011 mencapai 2,85 persen, atau menurun sebesar 3,72 persen dari inflasi tahun 2010 yang mencapai 6,57 persen.

Menguatnya indikator-indikator makro pembangunan tersebut, diikuti pula oleh penurunan angka pengangguran. Pada tahun 2011 jumlah pengangguran di Kota Bogor sebesar 44.985 orang, yang hampir lima puluh persennya adalah mereka yang telah menamatkan pendidikan SMA/ MA/ SMK yaitu sebanyak 21.916 orang. Sedangkan pada tahun 2010, jumlah pengangguran ada sebanyak 72.015 orang yang juga masih didominasi lulusan SMA/ MA/ SMK. Dengan demikian, angka pengangguran di tahun 2011 mengalami penurunan sebanyak 27.030 orang atau 60 persen lebih rendah dibandingkan angka pengangguran di tahun 2010.

III. Keuangan

Pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di Kota Bogor yang berlangsung sepanjang tahun 2012, seluruhnya dilaksanakan dengan dukungan APBD Kota Bogor Tahun 2012 yang mengalami satu kali perubahan dengan komposisi sebagai berikut :

• Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2012 sebesar Rp1.356.529.980.355,00.

Jumlah itu sama artinya dengan 101,68% dari target pendapatan Tahun 2012 yang ditetapkan sebesar Rp 1.334.121.612.819,00.

• Realisasi Belanja Daerah Tahun 2012 adalah sebesar Rp 1.256.205.708.990,00.

Jumlah ini sama artinya dengan 89,64% dari Anggaran Belanja Tahun 2012 yang ditetapkan sebesar Rp1.401.329.094.935,00. Dengan demikian penghematan realisasi belanja Tahun 2012 terdapat pada semua pos belanja.

• Realisasi Penerimaan Pembiayaan tahun 2012 adalah sebesar Rp 139.415.917.116,00. Jumlah ini bersumber dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Lalu (SILPA) dengan jumlah sebesar Rp.137.839.305.116,00 dan Penerimaan Piutang Daerah sebesar Rp.1.576.612.000,00.

• Realisasi Pengeluaran Pembiayaan tahun 2012 adalah sebesar Rp 72.680.083.000,00. Jumlah ini terdiri dari pembentukan dana cadangan Pemilukada sebesar Rp.25.000.000.000,00; penyertaan modal pada PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor sebesar Rp.29.708.435.000,00, penyertaan modal pada PD Pasar Pakuan Jaya sebesar Rp.7.500.000.000,00, penyertaan modal pada PD Jasa Transportasi sebesar Rp. 5.000.000.000,00, penyertaan modal pada PD BPR Bank Pasar sebesar Rp. 5.000.000.000,00 serta Pemberian Pinjaman Daerah Sebesar Rp. 471.648.000,00.

IV. Penanganan 4 Masalah Prioritas

Merujuk pada RPJMD Kota Bogor tahun 2010 - 2014, pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Kota Bogor Tahun 2012 masih menitikberatkan pada usaha-usaha melanjutkan penanganan empat masalah prioritas.

1. Penanganan Masalah Transportasi

Untuk menangani masalah transportasi, usaha-usaha yang sudah dilakukan adalah mengoptimalkan sarana serta prasarana yang sudah tersedia, antara lain dengan pemeliharaan jalan dan peningkatan kapasitas simpang, pemeliharaan fasilitas lalu lintas dan pengendalian lalu lintas serta peningkatan layanan angkutan umum.

Sampai dengan akhir Tahun 2012, ruas panjang jalan di Kota Bogor sudah bertambah menjadi 628,59 Km karena ada pembuatan jalan sepanjang 1,34 Km di ruas Jalan R3. Panjang jalan masih belum seimbang dengan jumlah kendaraan yang terus bertambah, sehingga problema kemacetan lalu lintas masih terjadi.

Untuk mengatasi masalah kemacetan, antara lain sudah dilakukan usaha mengurai kemacetan di 11 lokasi rawan kemacetan, yang ditempuh dengan cara menempatkan petugas secara rutin di 11 titik lokasi rawan macet. Juga dengan melakukan penertiban dan pengaturan lalu lintas serta pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas.

Upaya mengurai kemacetan dan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan penumpang, telah diterapkan sistem shift angkutan kota yang berlangsung sejak Tahun 2009. Sampai dengan Tahun 2012 sistem shift angkutan kota sudah diterapkan pada 16 trayek dan sudah mampu mengurangi jumlah angkutan kota yang beroperasi sebanyak 1.153 unit angkutan kota.

Pada saat yang sama, pelayanan bis Trans Pakuan terus memperoleh respon positif dari masyarakat. Jumlah penumpang bus Trans Pakuan yang terangkut selama Tahun 2012 mencapai 1.509.440 penumpang. Jumlah ini naik 46,44% dari jumlah penumpang Tahun 2011 yaitu 1.030.718 penumpang.

Terkait upaya menangani masalah transportasi, Kementrian Perhubungan, telah menetapkan Kota Bogor sebagai salah satu kota percontohan Penataan Transportasi Perkotaan, melalui Surat Keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor KP 133 Tahun 2009.

Keputusan dimaksud sudah diimplementasikan melalui berbagai pelaksanaan program dan kegiatan yang difasilitasi oleh Tim GIZ melalui Proyek Perbaikan Transportasi Perkotaan Berkelanjutan atau Sustainable Urban Transport Improvement Project (GIZ-SUTIP).

Salah satu kegiatan yang dilaksanakan Tahun 2012 sesuai tujuan tersebut adalah pembangunan fasilitas integrasi moda berupa jalur pedestrian Tahap I di Jalan Nyi Raja Permas. Direncanakan tahap ke II pembangunan pedestrian sejenis akan dilakukan pada ruas Jalan Kapten Muslihat dan Jalan Ir. H.Djuanda, sehingga kelak akan terwujud City Walk Kota Bogor pada ruas-ruas jalan tersebut.

2. Penanganan Masalah Kebersihan

Penanganan masalah kebersihan sepanjang tahun 2012, berhadapan dengan tantangan yang tak mudah. Hal itu terutama dikarenakan fakta bahwa jumlah timbulan (produksi-red) sampah dari tahun ke tahun terus mengalami kenaikan. Jika di tahun 2006, jumlah timbulan sampah mencapai 2.185 meter kubik per hari, maka sampai dengan akhir tahun 2012, jumlah timbulan sampah telah mencapai 2.447 meter kubik per hari. Kenaikan timbulan sampah ini seiring dengan kenaikan jumlah penduduk kota Bogor dari tahun ke tahun.

Ketidakmudahan telah coba diurai melalui seperti peremajaan dan pemeliharaan armada pengangkutan, peningkatan peran serta masyarakat dalam upaya pengurangan sampah dari sumber melalui pengelolaan sampah dengan konsep 3R (Re-use, Reduce, Recycle), dan perpanjangan kerjasama pengelolaan sampah TPA Galuga dengan Kabupaten Bogor.

Langkah-langkah tersebut telah berperan besar dalam melahirkan beberapa capaian positif penanganan kebersihan. Salah satunya, adalah luasan wilayah layanan persampahan dari tahun ke tahun. Di tahun 2012 kenaikan luas wilayah layanan persampahan mencapai 12,7 hektare dibandingkan dengan luas wilayah layanan persampahan di tahun 2011. Luasan wilayah layanan persampahan di tahun 2012 mencapai 8.318,7 hektare atau sekitar 70,2 persen dari total wilayah kota Bogor.

Kenaikan luas wilayah layanan persampahan ini berasal dari layanan persampahan yang telah menjangkau wilayah RW 13, kelurahan Ranggamekar, Perumahan Seruni kelurahan Tanah Baru, kelurahan Pasir Kuda, Perumahan Bogor View Kelurahan

Semplak, Kelurahan Cibuluh, sekitar pasar tradisional Tanah Baru, dan Perumahan Bogor Mekar Wangi (BMW) Kelurahan Mekar Wangi.

indikator kebersihan lain yang juga mengalami peningkatan adalah jumlah sampah terangkut yang sampai dengan akhir tahun 2012, mencapai 1.718 meter kubik per hari atau sekitar 70,21 persen dari total timbulan sampah sekitar 2.447 meter kubik per hari. Capaian ini naik sebesar 33 meter kubik per hari dari capaian serupa di tahun 2011. Kenaikan ini terutama didukung oleh jumlah armada efektif yaitu 63 unit Dump Truck, 29 unit Arm roll, 3 unit compactor truck, 7 unit kijang pick up, 15 unit gerobak motor, dan 105 unit container yang tersebar diwilayah pelayanan kota Bogor.

Pada saat yang sama, upaya-upaya untuk mengubah pola penanganan sampah di Kota Bogor yang masih didominasi oleh manajemen pengelolaan dengan pola kumpul, angkut dan buang; terus dilakukan. Pilihan ini tak terhindarkan karena pola kumpul, angkut dan buang menjadikan penanganan kebersihan kota menjadi pekerjaan berat. Karena pemerintah harus menyediakan sarana pengangkutan, personel dan menyediakan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang representatif.

Maka, sejak tahun 2010, program 3R terus diperkuat untuk mengurangi residu sampah yang dibuang di TPA Galuga. Dalam merealisasikan program 3R ini, telah dilakukan kerjasama dengan masyarakat sebagai penghasil dan pengelola sampah di permukiman. Pada tahun 2011, terdapat 10 lokasi di Kota Bogor yang sudah menerapkan program 3R skala lingkungan dan pada tahun 2012 jumlahnya bertambah lagi di 3 lokasi. Tiga wilayah yang di tahun 2012 telah menerapkan program 3R skala lingkungan adalah kelurahan Cibadak, kelurahan Sukadamai, dan kelurahan Kayumanis. Jadi, sudah ada tiga belas lokasi di kota Bogor yang telah menerapkan program 3R skala lingkungan.

Program 3R berbasis masyarakat menjadi pilihan strategis karena dapat mengurangi dan mengolah sampah disumber sebesar 81 M³/hari atau sebesar kurang lebih 11% dari total timbunan sampah didaerah yang belum terlayani oleh angkutan sampah yaitu sebesar 729 meter kubik per hari.

3. Penanganan Masalah PKL

Upaya penanganan PKL tetap dilakukan dengan mempertimbangkan aspek kebutuhan ekonomi masyarakat, baik bagi pelaku PKL maupun bagi masyarakat konsumennya, disamping aspek ketertiban, keindahan, dan kenyamanan publik, sehingga dengan demikian upaya penanganan didasarkan pada konsep pembinaan, penataan dan penertiban.

Upaya yang dilakukan antara lain kegiatan pelatihan AMT (achievement motivation training) bagi PKL binaan di lokasi zona dan perbaikan sarana dan prasarana berdagang PKL di Cidangiang, Papandayan, Telkom, Sukasari dan Batutulis. Selain itu, telah disusun Kajian Penataan PKL Kota Bogor yang antara lain membuahkan sejumlah rekomendasi, sebagai berikut:

1. Penataan PKL dalam bentuk relokasi dengan 3 tahap penanganan yaitu :

• Jangka pendek dengan pola infil (dimasukkan) pada ruas jalan tertentu sekitar lokasi semula dengan persyaratan tertentu;

• Jangka menengah dengan memanfaatkan lahan/ruang di sekitar lokasi eksisting

• Jangka panjang dengan relokasi PKL ke zona yang diperuntukkan untuk kawasan penataan PKL, sesuai dengan RTRW yaitu Wilayah Pengembangan (WP) B dengan lokasi Bubulak-Sindangbarang, WP C dengan lokasi Yasmin-Pasar TU Kemang, WP D lokasi Tajur dan sekitar rencana akses tol Ciawi-Sukabumi Inner Ring Road. Penetapan lokasi berdasarkan pada kesaruan/karakteristik kesesuaian alam dan sosial ekonomi, batasan fisik, batasan administrasi, batasan kesatuan cakupan pelayanan, jumlah penduduk yang dilayani, posisi dalan struktur kota dan kesamaan tipologi penanganan

2. Pembentukan kantong-kantong PKL bagi PKL yang memiliki kesamaan komoditas yang diperjualbelikan yang diarahkan pada penggunaan asset pemkot dan sesuai rencana tata ruang;

3. Kerjasama pembangunan kios di komplek tempat hiburan, obyek wisata, pusat perbelanjaan dan lingkungan tempat pendidikan;

4. Pemberdayaan paguyuban PKL sebagai sarana komunikasi;

5. Pembentukan Koperasi PKL;

6. Pembinaan usaha dan pembinaan mental wirausaha;

7. Penertiban dan penegakan perda.

Pada saat yang sama, penertiban PKL dilakukan pada lokasi rawan PKL seperti Jl. Dewi Sartika, Jl. Nyi Raja Permas, Jl. Kapten Muslihat, Jl. Pajajaran, dan kawasan rawan PKL di Kawasan Pasar Bogor yang meliputi Jl. Tanjakan Empang, Jl. Roda, Jl. Otista, Jl. Lawang Saketeng, Jl. Pedati, Kawasan Lapangan Sempur dan Taman Kencana. Penertiban ini dilakukan guna menciptakan dan terpenuhinya kebutuhan masyarakat pengguna jalan dan pejalan kaki dengan rasa aman, nyaman, dapat menekan keberadaan PKL, serta berfungsinya fasilitas umum seperti trotoar dan jalur hijau.

Langkah penertiban pun telah dilaksanakan di 6 titik rawan PKL, dengan rincian lokasi sebagai berikut:

1) Penertiban dan pengosongan lapak PKL dilokasi kawasan Seputaran Lapangan Sempur dan Seputaran Taman Kencana, Kawasan Pasar Bogor meliputi (Jl. Tanjakan Empang, Jl. Otista, Jl. Pedati, Jl. Lawang Saketeng, Jl. Roda dan Surya Kencana), Jl. Nyi Raja Permas, Jl. Mayor Oking, Jl. Paledang dan Jl. Pajajaran;

2) Melaksanakan pengawasan dilokasi pasca penertiban oleh anggota dengan cara patroli;

3) Menciptakan rasa aman, nyaman dan tertib untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan adanya Penertiban PKL.

Pada Tahun 2012 juga telah dilaksanakan penertiban PKL di jalan-jalan propinsi meliputi PKL sepanjang Jl. Pajajaran dan Jl. Tajur sampai dengan Perempatan Ciawi.

Penertiban telah dilakukan sebanyak dua kegiatan. Langkah ini diikuti pemeliharaan jalan Pajajaran sebagai etalase Kota Bogor agar tetap bebas dari PKL.
Selain itu, Pemerintah Kota Bogor juga telah bekerja sama dengan Kementerian Koperasi dan UMKM dalam rangka penataan PKL. PKL yang berada di Jalan Roda, Papandayaan, Tegal Gundil dan Gang Selot, Kerja sama ini meliputi langkah penataan, pelatihan dan perbaikan sarana prasarana PKL.
Pada saat yang sama, telah pula ditempuh kerja sama dengan PT. KAI melalui kegiatan penataan 200 PKL di sepanjang Jalan Nyi Raja Permas. Kerja sama ini mencakup pembuatan pedestrian yang nyaman untuk pejalan kaki dan penempatan PKL di dalam pusat jajanan PKL menuju ke Stasiun Besar Kota Bogor.
Di tahun 2012, penanganan PKL pun ditandai adanya kesepakatan dengan PKL di sekitar Suryakencana. Kesepakatan ini mengatur pergeseran dan penataan PKL malam hari di 3 lokasi antara lain Otista, Lawang Saketeng dan Jalan Roda. Hal ini dilaksanakan dalam upaya membuka akses jalan Suryakencana pada malam hari dan PKL dapat tetap mencari nafkah sampai Kota Bogor memiliki fasilitas penampungan PKL yang representatif.
4. Penanganan Masalah Kemiskinan Untuk menangani masalah kemiskinan, sudah dilakukan berbagai intervensi program penanggulangan kemiskinan. Penanganan kemiskinan telah dilakukan dengan mengimplementasikan 25 program yang terdiri dari 49 kegiatan.
Semua kegiatan itu dilakukan oleh SKPD terkait yang terbagi dalam 4 kluster sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Tim Koordinasi Peningkatan Dan Perluasan Program Pro-Rakyat. Jumlah anggaran penanggulangan kemiskinan Kota Bogor tahun 2012 per kluster disajikan dalam tabel sebagai berikut : Tabel Anggaran Penanggulangan Kemiskinan per Kluster Tahun 2012
	Kategori	Anggaran (Rp)
	Kluster 1	166.283.468.746,00
	Kluster 2	15.368.000.000,00
	Kluster 3	280.000.000,00
	Kluster 4	7.195.000.001,00
	Jumlah	189.126.468.747,00
Sumber data: Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPD) Kota Bogor

Alokasi anggaran penanggulangan kemiskinan tahun 2012 tersebut mengalami peningkatan sebesar 33,95% dari alokasi anggaran tahun 2011 sebesar Rp 141.191.277.000.

Pada Tahun 2011 jumlah KK Miskin (Rumah Tangga Sasaran/RTS) berjumlah 17.188 RTS atau sebesar 9,5% dari total penduduk Kota Bogor. Sedangkan pada Tahun 2012, diperkirakan angka prosentase kemiskinan menjadi 16.189 RTS atau 8,9% dari total penduduk. Perkiraan jumlah tersebut diperoleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Bogor dari hasil perhitungan Pendataan Program Layanan Sosial yang dilakukan Badan Pusat Statistik bersama Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

V. Urusan Wajib

1. Urusan Pendidikan

Seluruh program dan kegiatan dalam menangani urusan pendidikan masih difokuskan pada upaya perbaikan infrastruktur pendidikan, peningkatan kualitas layanan pendidikan, dan upaya memperluas akses pendidikan sekaligus memperkecil angka putus sekolah atau drop out di berbagai jenjang pendidikan SD, SMP, SMA, dan SMK.

Pada upaya perbaikan infrastruktur pendidikan telah dilakukan langkah revitalisasi 21 gedung SD yang mencakup rehabiliasi 39 ruang kelas, rehabilitasi ruang kelas bertingkat pada 20 ruang kelas, pengadaan meubelair kelas sebanak 30 unit , pengadaan perangkat komputer untuk 17 SD, dan penambahan 10 ruang kelas baru. Di tingkat SMP, revitalisasi dilakukan melalui rehabilitasi struktur tujuh ruang kelas bertingkat dan penambahan 10 ruang kelas baru. Di tingkat SMA/ SMK, telah dilakukan rehabilitasi 8 ruang kelas di 1 SMA dan 2 SMK serta pembangunan 4 ruang kelas baru di 1 SMK.

Dari bantuan provinsi, telah dilakukan rehabilitasi untuk 13 ruang di 3 SD dan 3 MI; pembangunan 8 ruang kelas baru dan satu aula di 3 SMP dan pembangunan 19 ruang kelas baru di 3 SMK. Sedangkan dari APBN, telah dibangun 8 ruang kelas baru di 3 SMP, rehabilitasi 9 ruang kelas di 3 SMP, pengadaan alat peraga IPS untuk 2 SMP dan pengadaan buku di 10 perpustakaan SMP.

Sedangkan upaya memperluas akses pendidikan, dilakukan antara lain dengan penyaluran dana BOS kota yang ditahun 2012 diperuntukan bagi 130.791 pelajar dari sekolah negeri dan 38.123 pelajar dari sekolah swasta meliputi 1 TK negeri, 263 SD, 54 MI, 99 SMP , 2 SMP Terbuka, 10 SMA Negeri, dan 4 SMK Negeri. Pada saat yang sama, BOS APBN dan APBD Provinsi juga diterima oleh semua SD dan SMP,

Langkah di atas diperkuat melalui pengelolaan dan penyaluran program bea siswa bagi peserta didik tidak mampu. Dari APBD kota telah disalurkan bea siswa kepada 366 orang siswa SMA, 211 orang siswa MA, dan 527 orang siswa SMK dengan besaran Rp.65.000,00/ siswa/ bulan. Dari APBD Provinsi Jawa Barat, beasiswa telah

diberikan kepada 240 orang siswa SMA dan 269 orang siswa SMK dengan besaran Rp.780.000,00/siswa/ tahun. Sedangkan dari APBN telah diberikan kepada 1.907 orang siswa SMA dan 2.545 orang siswa SMK sebesar Rp.800.000,00/ siswa/ tahun.

Upaya-upaya tersebut telah sedikit banyak memberikan kontribusi penting bagi pencapaian indikator kinerja di urusan pendidikan. Selain capaian angka partisipasi murni dan angka partisipasi kasar di berbagai tingkat pendidikan yang terus mengalami perbaikan, indikator pada Indeks Pendidikan pun terus mengalami peningkatan. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) telah mencapai 9,8 tahun dan angka melek huruf pada penduduk 15 tahun ke atas yang bisa baca tulis mencapai 98,79 % dari jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas.

Pada saat yang sama, penanganan urusan pendidikan sepanjang tahun 2012 telah menghasilkan berbagai penghargaan baik di tingkat provinsi maupun nasional. Beberapa catatan prestasi tersebut di antaranya adalah keberhasilan empat pelajar kota Bogor menjadi wakil Jawa Barat pada Olimpiade Sains SMA ke tingkat nasional dan Juara 1 Lomba Cipta Lagu Festival dan Lomba Seni Tingkat Nasional atas nama Hilmi Faturachman (SMP Negeri 4).

Selain itu, para pelajar dari dua sekolah sudah mengisi kerjasama Sister City antara Pemerintah Kota Bogor dan Saint Louis Amerika Serikat di bidang pendidikan. Hal itu terwujud antara lain dari saling mengirimkan dan menerima hasil karya antara pelajar kota Bogor dengan Saint Louis sampai kunjungan observasi.

Pada bulan Oktober, SMP Negeri 1 dan SMP Negeri 4 Bogor menerima kunjungan pelajar dari Saint Louis dan kemudian para pelajar dari ke dua sekolah tersebut melakukan kunjungan balasan ke Saint Louis. Selama kunjungan balasan tersebut, para pelajar kota Bogor melakukan observasi kelas sekaligus melakukan pertukaran budaya.

2. Urusan Kesehatan

Upaya penanganan urusan kesehatan tidak terlepas dari upaya memperluas akses warga miskin terhadap layanan kesehatan. Di tahun 2012, telah dialokasikan anggaran dari APBD, APBD Provinsi, dan APBN untuk menangani 5.649 kasus rawat inap dan 29.295 kasus rawat jalan. Jumlah ini diluar kunjungan ke Puskesmas untuk menangani kurang lebih 150.370 kasus.

Upaya lainnya adalah penguatan pelayanan ibu dan bayi yang antara lain dilakukan melalui pelaksanaan kelas ibu hamil di 24 puskesmas, pembinaan kesehatan ibu dan anak di posyandu, kemitraan paraji bidan, penguatan puskesmas PONED, peningkatan koordinasi dinkes, IBI, dan rumah sakit; dan peningkatan pelayanan jampersal. Juga dengan pemberian imunisasi Hepatitis B, BCG, DPT, Polio, dan Campak pada 19.679 bayi.

Langkah-langkah ini telah meningkatkan cakupan layanan ibu dan bayi selama tahun 2012 seperti kunjungan ibu hamil pada trimester pertama yang mencapai 98,7 %, kunjungan ibu hamil pada trimester ke tiga yang mencapai 94,7 %, dan kunjungan bayi baru lahir yang mencapai 97,3 %. Berbagai langkah ini pun telah menurunkan angka kematian bayi dari 44 kasus tahun 2011 menjadi 26 kasus tahun 2012. Meskipun angka kematian ibu, masih meningkat dari 7 kasus tahun 2011 menjadi 10 kasus.

Di tahun 2012, ada enam puskesmas telah dikembangkan menjadi Puskesmas Santun Lansia. Ke enam puskesmas itu adalah Puskesmas Pasir Mulya, Puskesmas Tanah Sareal, Puskesmas Pancasan, Puskesmas Warung Jambu, Puskesmas Merdeka, dan Puskesmas Bogor Tengah. Pada saat yang sama, Puskesmas Bogor Tengah lulus akreditasi dari provinsi Jawa Barat; tiga puskesmas meraih ISO 9001:2008 yaitu Puskesmas Tegal Gundil, Puskesmas Kedung Badak, dan Puskesmas Semplak; dan tiga puskesmas lulus audit surveilan ISO 9001: 2008 tahun pertama yaitu Puskesmas Bogor Timur, Puskesmas Bogor Selatan, dan Puskesmas Bogor Tengah.

Kemudian, dalam kaitan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kesehatan, terus dilakukan pembentukan RW Siaga yang di tahun 2012 telah mencapai 211 RW. Meskipun dari jumlah itu, 147 RW siaga di antaranya berstatus RW siaga pratama, 38 RW siaga madya, 25 RW siaga purnama, dan 1 RW siaga mandiri. Upaya itu diperkuat melalui penguatan sosialisasi Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS) di 1010 tempat ibadah, 370 tempat makan, 13 pasar tradisional, 200 tempat kerja, dan 170 tempat pelayanan kesehatan.

Dalam konteks penguatan kawasan tanpa rokok, telah dilakukan operasi simpatik yang dilaksanakan sebanyak enam kali di 69 institusi di Kota Bogor. Dalam operasi tersebut, 16 institusi mendapat surat teguran karena ditemukan pelanggaran KTR. Pada saat yang sama, telah diberikan penghargaan kepada instansi yang telah berkomitmen menerapkan KTR yaitu Bina Sarana Informatika (BSI), SMPN 13 Bogor, Yayasan At-Taufiq, SMA YPHB Plus, RS Azra, RS BMC, Dinas Pengawasan Pembangunan dan Pemukiman, KB TK Azizah dan Restoran Bogor Padjajaran.

Secara umum, jumlah institusi di kota Bogor yang telah menerapkan KTR ada sebanyak 1663 institusi. Jumlah ini meningkat dari jumlah institusi yang menerapkan KTR di tahun 2011 yang baru mencapai 1150 institusi.

3. Urusan Lingkungan Hidup

Di tahun 2012, telah dilakukan pengujian dan analisis kualitas udara di 30 titik lokasi. Secara umum hasil pengujian menunjukkan bahwa sebagian besar parameter yang diukur masih belum melebihi kriteria mutu udara ambien di 30 titik lokasi tersebut. Penilaian ini dilakukan berdasarkan kriteria baku mutu kualitas udara ambient sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara dan surat keputusan Gubernur Kepala Daerah tingkat I Propinsi Jawa Barat No. 60.31 / SK. 694-BKPMD/ 1962 tentang Baku Mutu Gas H2S, NH3 dan Kebisingan.

Selain itu, telah dilakukan pemantauan dan pengawasan AMDAL, UKL-UPL dan SPPL terhadap 150 perusahaan di Kota Bogor sebagai upaya pengendalian dampak dan pencemaran lingkungan hidup. Juga telah ditangani 10 kasus pengaduan dugaan pencemaran oleh tim penegakan hukum lingkungan dengan seluruhnya diselesaikan melalui mediasi dan negosiasi penyelesaian di luar pengadilan.

Sedangkan upaya mengumpulkan minyak jelantah di tahun 2012 telah mencapai hasil 23.142 liter atau 154,28 % dari target 15.000 liter. Hasil ini merupakan akumulasi pengumpulan dari masyarakat sebanyak 16.950 liter dan hibah sebanyak 6.192 liter yang berasal dari PT. Carrefour Indonesia, Chevron Geothermal Salak Ltd, sekolah, pengusaha kuliner, Komunitas Masyarakat Peduli Lingkungan dan Gereja Bethel Indonesia. Dari 23.142 liter minyak jelantah ini dihasilkan sebanyak 16.658 liter biodesel.

4. Urusan Pekerjaan Umum

Salah satu upaya yang dilakukan pada tahun 2012 adalah pembangunan bangunan utama Mesjid Raya Bogor. Pembangunan dipusatkan pada bangunan utama dengan tahap finishing seluas 2.458 meter persegi. Juga telah diselesaikan rehabilitasi SDN Batutulis 2 yang rusak karena mengalami kebakaran.

Juga telah dikembangkan penanganan sanitasi langsung berbasis masyarakat di Kelurahan Balumbang Jaya, Kelurahan Curug dan Kelurahan Cibadak kegiatan ini dilaksanakan dengan memadukan kegiatan lain di satu lokasi seperti pembangunan jaringan pengadaan air bersih non PDAM.

5. Urusan Penataan Ruang

Beberapa langkah strategis pada urusan ini antara lain adalah penyusunan Masterplan Transportasi yang difokuskan pada analisis data dan penyusunan rencana penanganan transportasi untuk 20 tahun ke depan. Juga telah disusun Masterplan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang memuat rencana pengembangan dan pembangunan RTH Kota Bogor sampai dengan tahun 2031.

Pada saat yang sama, telah dilakukan sosialisasi Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bogor 2011 - 2031. Upaya ini bersamaan dengan langkah sinkronisasi RTRW dengan rencana detail melalui rapat koordinasi Badan Koordinasi Perencanaan Ruang Daerah (BKPRD), Penyusunan Rencana Aksi Kota Pusaka (RAKP), dan Penyusunan Kajian Pengendalian Perumahan dan Pertokoan.

6. Urusan Perencanaan dan Pembangunan

Pada urusan ini telah dihasilkan antara lain dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kelurahan (RPJMK) periode 2012-2016 di 12 kelurahan. Juga telah dilaksanakan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang dari mulai tingkat kelurahan, dengan mengacu kepada dokumen-dokumen di kelurahan yang kemudian dimusyawarahkan untuk dibawa ke tingkat kecamatan dan kota.

7. Urusan Perumahan

Telah dilaksanakan perbaikan rumah tidak layak huni sebanyak 1.002 unit dengan rincian 512 unit bersumber dari APBD, 208 unit bersumber dari Kementrian

Perumahan Rakyat, 254 unit bersumber dari PNPM, dan 28 unit dilaksanakan melalui program coorporate social responsibility (CSR).

Pada saat yang sama, telah dilakukan pula upaya perbaikan sarana dan prasarana pemukiman di 6 kecamatan yang meliputi perbaikan jalan lingkungan dengan total luas mencapai 112.564 M², perbaikan 16 jembatan, perbaikan saluran drainase sepanjang 8.499 M, dan perbaikan tembok penahan tanah dengan total volume mencapai 11.393 M³.

Tahun ini, Pemerintah Kota Bogor telah menerima penyerahan aset Twin Block B dan Twin Block C dari Kementerian Pekerjaan Umum dengan total asset sebesar Rp 17.510.126.700,-.

Dengan dukungan dana APBN dan APBD Provinsi Jawa Barat, sudah disusun Rencana Pengembangan Kawasan Pemukiman Prioritas (RPKPP) di kawasan antara Paledang dan Panaragan untuk menata kawasan tersebut menjadi lebih tertata rapi, bersih dan nyaman yang kegiatan fisiknya akan dilaksanakan pada tahun 2013.

8. Urusan Pemuda dan Olahraga

Tercatat duta-duta olahraga kota Bogor telah meraih sejumlah prestasi. Hal itu misalnya tergambar dari keberhasilan atlet-atlet Kota Bogor yang menyumbangkan 4 emas, 4 perak, dan 2 perunggu bagi kontingen Jawa Barat pada PON ke XIV Riau.

Selain itu, pada Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA), kontingen Kota Bogor berada di peringkat ke 8 dari 24 kabupaten/ kota se-Provinsi Jawa Barat dengan raihan 6 emas, 13 perak, dan 18 perunggu.

9. Urusan Penanaman Modal

Di tahun 2012, jumlah perizinan pembangunan fisik yang telah diterbitkan ada sebayak 3.387 izin. Jumlah ini terdiri dari 5 dokumen izin Lokasi (IL), 1.751 dokumen IMB, 13 dokumen Persetujuan Pemakaian Tanah untuk Reklame (PPTR) dan dokumen jalan masuk dan galian, 1.491 dokumen izin Penyelenggaraan Reklame (IPR), 2 dokumen Izin Operasional Menara (IOM), 8 dokumen Izin Penyelenggaraan Tempat Parkir (IPTP), 69 dokumen Izin Usaha Jasa Kontruksi (IUJK), 2 dokumen Izin Pemakaian Lift, 10 dokumen Akta Izin Pesawat Uap, dan 19 dokumen izin Jalan Masuk. Dari realisasi izin fisik ini, telah tercapai realisasi pendapatan sebesar Rp. Rp18.678.429.670 atau sekitar 111,252 % dari target tahun 2012 sebesar Rp. 16.050.000.000,00.

Sedangkan jumlah izin kemasyarakatan mencapai 173 dokumen, yang terdiri dari 4 dokumen Izin Operasional Sekolah Formal (TK, SD, SMP, SMA dan SMK), 17 dokumen Izin Pendirian/ Penyelenggaraan Sekolan Non-Formal (Kursus), 79 Dokumen Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), 3 dokumen izin Rumah Bersalin (RB), 22 dokumen Izin Praktek Bidan, 25 dokumen izin Apotik, 5 dokumen Izin Toko Obat, 8 dokumen Izin Pengobatan Tradisional, 3 dokumen Izin Optikal, 3 dokumen Izin Salon, 3 dokumen Izin Operasional Rumah Sakit Tipe C & Tipe D, 19 dokumen Izin Klinik, 49 dokumen Perpanjangan IMTA, 5 dokumen Izin Operasional Penyediaan Jasa/ Buruh, 1 dokumen Izin Penempatan TKI dan 2 Dokumen Izin Laboratorium.

Untuk jumlah perizinan ekonomi yang telah diterbitkan telah mencapai 3.773 dokumen yang terdiri dari 328 dokumen Izin Gangguan (HO), 19 Dokumen Izin Usaha Industri (IUI), 1. 398 dokumen Surat izin Usaha Perdagangan (SIUP), 3 Dokumen Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP), 76 dokumen Izin Usaha Kepariwisataan (IUK)/Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP), 6 dokumen Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW), 1.537 dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP), 4 dokumen Tanda Daftar Gudang (TDG), 50 dokumen Tanda Daftar Industri (TDI), 6 dokumen Izin Usaha Toko Modern (IUTM), 143 dokumen izin Usaha Angkutan Dalam Trayek, 174 Dokumen Perizinan PMDN dan 1 dokumen Izin prinsip PMDN. Dari realisasi izin ekonomi ini, jumlah realisasi pendapatan mencapai Rp.2.701.890.935 atau 105,197 % dari target sebesar Rp. 2.550.000.000,00.

10. Urusan Koperasi dan Usaha, Kecil, Menengah

Upaya-upaya yang telah dilakukan di tahun 2012 telah turut memperkuat capaian beberapa indikator. Hal itu tergambar dari jumlah UKM terbina yang telah mencapai 2.649 UKM atau naik dari kondisi tahun 2011 yang baru mencapai 2.377 UKM. Indikator lainnya seperti jumlah tenaga kerja UKM, asset UKM, dan omset UKM juga mengalami peningkatan dibandingkan kondisi di tahun 2011.

Begitupun dengan jumlah koperasi yang di tahun 2012 telah mencapai 774 unit atau naik dari data tahun 2011 yang baru mencapai 766 unit. Kenaikan ini bersamaan dengan jumlah koperasi aktif yang mencapai 287 koperasi atau naik 13 koperasi dibandingkan tahun 2011 yang mencapai 274 koperasi.

11. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

Beberapa upaya telah dilakukan untuk mendukung pelaksanaan program e-KTP, terutama dalam kaitan perekaman e-KTP. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2012, telah dilaksanakan perekaman di 55 kelurahan dengan hasil sebanyak 531.632 jiwa atau 70,03 % dari jumlah target wajib KTP 759.115 jiwa.

Selain itu, upaya mewujudkan tertib administrasi kependudukuan ditempuh melalui kegiatan pelayanan KTP keliling dan pelayanan akta kelahiran keliling. Langkah ini telah mendorong kepemilikan KTP di tahun 2012 mencapai 95,6 % dari jumlah penduduk wajib KTP. Begitu pun dengan cakupan penerbitan akta kelahiran yang mencapai 77,8 % dari jumlah penduduk Kota Bogor.

Sedangkan realisasi retribusi dari pencetakan KTP dan KK selama tahun 2012 mencapai Rp948.334.000,00. Untuk realisasi retribusi pencetakan akta pencatatan sipil di tahun 2012 mencapai Rp234.085.000,00.

12. Urusan Ketenagakerjaan

Beberapa indikator pada urusan ketenagakerjaan di tahun 2012, mengalami peningkatan yang relatif baik. Hal itu misalnya terukur dari tingkat partisipasi angkatan kerja tahun 2012 mencapai 92,22% atau 628.295 penduduk usia kerja.

Angka ini meningkat dari tingkat partisipasi tahun 2011 mencapai 90,96% atau 595.724 penduduk usia kerja tahun 2011. Indikator lain adalah jumlah pencari kerja yang ditempatkan mencapai 2.386 pencari kerja. Hasil positif dari dua indikator ini telah mendorong angka pengangguran terbuka tahun 2012 mencapai 1,01 % dari 628.295 penduduk usia kerja. Angka ini lebih baik dari angka pengangguran terbuka di tahun 2011 yang mencapai 3,27% dari 595.724 jumlah penduduk usia kerja. 13. Urusan Ketahanan Pangan Salah satu fokus pada urusan ketahanan pangan adalah penyaluran raskin kepada 46.704 KK atau naik dibandingkan tahun 2011 yang mencapai angka 42.328 KK. Total alokasi raskin sebesar 8.779,08 ton dengan realisasi anggaran sebesar Rp 14.046.528.000. Berikut rincian penyaluran raskin per kecamatan; Tabel Total Realisasi Pendistribusian Raskin Per Kecamatan 14. Jan - Des 2012
No.	Kecamatan	Pagu RTS-PM (KK)	Realisasi				Harga (Realisasi Kg x Rp.1.600)
			Jan-Mei (Kg)	Juni-Des (Kg)	Total Jan-Des (Kg)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Bogor Selatan	12.311	756.900	1.477.320	2.234.220	108,67	3.574.752.000
2.	Bogor Barat	9.803	846.675	1.176.360	2.023.035	108,3	3.236.856.000
3.	Tanah Sareal	8.015	522.150	961.800	1.483.950	108,3	2.374.320.000
4.	Bogor Utara	7.501	392.325	900.120	1.292.445	108,3	2.067.912.000
5.	Bogor Tengah	4.938	381.300	592.560	973.860	108,3	1.558.176.000
6.	Bogor Timur	4.136	275.250	496.320	771.570	108,3	1.234.512.000
	JUMLAH	46.704	3.174.600	5.604.480	8.779.080	108,67	14.046.528.000
Sumber KKP Kota Bogor 2012. 15. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Langkah-langkah penguatan posyandu sebagai fasilitas pelayanan kesehatan ibu dan anak berbasis masyarakat, telah membuahkan hasil. Salah satunya adalah keberhasilan Posyandu Dadali RW 12 Kelurahan Kedung Badak meraih juara pertama pada lomba posyandu tingkat Provinsi Jawa Barat. Selain itu, kelurahan Bubulak Kecamatan Bogor Barat berhasil meraih juara pertama pada lomba program terpadu P2WKSS tingkat Provinsi Jawa Barat.

Selain itu, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak P2TP2A kota Bogor telah menyelesaikan 15 kasus dari 31 kasus KDRT/Traficking terhadap perempuan dan anak.

16. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Upaya-upaya memperluas cakupan layanan KB terus dilakukan sepanjang tahun 2012. Hal ini dilakukan untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk kota Bogor yang telah mencapai 1,7 %. Dari upaya-upaya tersebut, prevalensi peserta KB aktif berhasil mencapai 82.35% atau 136.406 peserta KB aktif dari jumlah pasangan usia subur yang mencapai 165.642 pasangan. Capaian ini mengalami peningkatan karena pada tahun 2011 capaian prevalensi peserta KB aktif baru mencapai 82,28 %.

17. Urusan Komunikasi dan Informatika

Implementasi UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah direspon antara lain melalui optimalisasi siaran informasi publik di RSPD Sipatahunan dan website resmi pemerintah kota Bogor yang telah memuat tidak kurang 878 berita tentang aktivitas pemerintah kota Bogor. Langkah ini diperkuat dengan empat kali pelaksanaan jumpa pers, pemuatan 82 kali advetorial di berbagai media cetak, pelaksanaan 23 kali dialog radio, penayangan 20 kali iklan layanan masyarakat, dan pelaksanaan 9 kali dialog TV. Upaya ini tidak terlepas dari harapan agar akses masyarakat terhadap informasi publik di lingkungan pemerintah kota Bogor; terbuka lebih luas.

Namun, pada saat yang sama, implementasi UU Nomor 14 tahun 2008 tentang KIP pun telah turut meningkatkan jumlah permintaan informasi publik. Sepanjang tahun 2012, ada sekitar 21 permintaan informasi publik dari media massa, LSM, dan perorangan. Dari seluruh permintaan informasi publik tersebut, dua di antaranya telah masuk dalam ranah sengketa dan telah diputus oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat dan PTUN. Atas dua putusan tersebut, Pemerintah Kota Bogor selanjutnya mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

Dalam rangka membantu masyarakat mengakses informasi melalui jaringan internet, telah diresmikan Taman Techno di kawasan Taman Kencana. Di lokasi taman ini, masyarakat bisa bebas mengakses internet melalui jaringan Wi-Fi yang sudah dipasang.

18. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik

Penanganan urusan ini menghadapi sejumlah tantangan yang tidak mudah seperti adanya penurunan rasa kebangsaan di sebagian masyarakat, dinamika kerukunan antar umat beragama, dan aksi demo terhadap isu baik lokal maupun nasional. Untuk itu, sepanjang tahun 2012, telah dilakukan sejumlah langkah seperti sosialisasi Wawasan Kebangsaan bagi pelajar se-Kota Bogor, pertemuan dengan para tokoh agama dan tokoh masyarakat di Kota Bogor, dan pendataan ulang keberadaan ormas, LSM dan yayasan bagi yang sudah habis masa kepengurusannya.

19. Urusan Pertanahan

Upaya yang dilakukan antara lain dalam bentuk fasilitasi penanganan masalah pertanahan yang di tahun 2012 mencapai kurang lebih 32 masalah. Dari jumlah tersebut, 24 masalah pertanahan telah diselesaikan dan 8 masalah pertanahan lainnya masih dalam proses penyelesaian. Selain itu, telah pula dilaksanakan sosialisasi Peraturan Hukum Pertanahan yang diikuti perwakilan 6 kecamatan dan perwakilan 68 Kelurahan.

20. Urusan Otonomi Daerah

Salah satu aktivitas utama adalah penyelenggaraan e-procurement yang di tahun 2012 telah dilaksanakan 395 pelelangan secara LPSE, dengan nilai efisiensi sisa hasil lelang sebesar Rp.13.796.249.044,00 (tiga belas milyar tujuh ratus sembilan puluh enam juta dua ratus empat puluh sembilan ribu empat puluh empat rupiah) atau setara dengan 6,41% seluruh paket lelang.

Penyelenggaraan layanan lelang e-procurement juga dimanfaatkan oleh beberapa lembaga pemerintah lain, seperti Balai Penelitian Teknologi Pembenihan Tanaman Hutan dan Pusat Penelitian Biologi LIPI serta lain-lainnya dengan jumlah 22 kali lelang, sehingga keseluruhan lelang e-procurement mencapai jumlah 417 paket lelang.

Pada saat yang sama, dilakukan upaya optimalisasi penerimaan PAD melalui cara intensifikasi, ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah serta penggunaan aplikasi sistem pendapatan daerah (simpatda). Langkah ini telah mendorong penerimaan pendapatan Asli Daerah tahun 2012 pada kisaran Rp300.932.470.210,00 atau mencapai 119,28 % dari target sebesar Rp252.280.722.686,00.

Pencapaian target ini terutama didukung oleh realisasi penerimaan pajak daerah sebesar Rp224.746.197.192,00 atau sekitar 123,44% dari target sebesar Rp 182.062.000.000,00. Kontribusi terbesar peningkatan realisasi pajak daerah ini terutama berasal dari realisasi Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) mencapai Rp.105.103.624.292,00.

Dalam rangka menggali potensi pendapatan daerah berdasarkan UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah dilakukan persiapan pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan P2 menjadi Pajak Daerah.

Pengalihan tersebut sesungguhnya masih bisa dilakukan sampai dengan Tahun 2014, akan tetapi Pemerintah Kota Bogor telah siap melaksanakannya pada Tahun 2013 karena sudah memiliki dasar hukumnya yaitu Perda Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2012 tentang PBB P2 serta melakukan persiapan sarana prasarana, regulasi dan SDM.

Pada aspek penyusunan produk hukum, sepanjang tahun 2012 telah ditetapkan 15 peraturan daerah dan 72 Peraturan Walikota. Selain itu, pada upaya penguatan layanan publik, tiga jenis pelayanan di Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi Kota Bogor turut dikaji dalam Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan hasilnya masuk dalam kriteria penilaian baik.

21. Urusan Pemberdayaan Masyarakat

Langkah pembentukan Posdaya sebagai salah satu alat pengentasan kemiskinan terus dilakukan dan di tahun 2012 telah terbentuk sebanyak 68 posdaya di 6 kecamatan. Langkah ini dilakukan pemerintah kota Bogor bekerja sama dengan Pusat Pegembangan Sumber daya Manusia (P2SDM) IPB. Pada saat yang sama, disalurkan kegiatan Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PDPMK) dengan besaran anggaran sebesar Rp175.000.000,00 per kelurahan.

Selain itu, Kelurahan Empang, berhasil menjadi juara pertama lomba Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) tahun 2012 tingkat Jawa Barat dan tingkat nasional. Sedangkan kelurahan Ciparigi yang mewakili Kota Bogor dalam Lomba Kelurahan Tingkat Provinsi Jawa Barat tahun 2012 berhasil menyandang juara II tingkat Provinsi.

22. Urusan Sosial

Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani sepanjang tahun 2012 mencapai 14.900 PMKS atau 66,5 % dari total 22.395 PMKS. Sedangkan jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial pada tahun 2012 mencapai 14.258 PMKS atau sekitar 64 % dari total 22.395 PMKS.

Sedangkan jumlah anak terlantar yang tertangani ada sebanyak 47 orang atau 47 % dari target penurunan setiap tahunnya sebanyak 100 orang. Penanganan anak terlantar antara lain didukung dengan telah tersedianya tiga rumah singgah milik swasta sebanyak 3 buah dan rumah singgah milik Pemerintah Kota Bogor.

Selama tahun 2012 pun, telah dilakukan pemberian bantuan bagi warga masyarakat yang terkena bencana seperti kebakaran, banjir, pohon tumbang, tanah longsor, orang hanyut, dan sebagainya. Bantuan yang diberikan atau disalurkan berbentuk bantuan stimulan sebesar Rp2.574.250.000,00.

Di tahun 2012, telah pula diserahkan stimulan bantuan untuk sarana keagamaan sebesar Rp2.500.000,00 per mesjid di 68 kelurahan. Jadi, total bantuan stimulan masjid yang diberikan mencapai Rp170.000.000,00.

23. Urusan Kebudayaan

Upaya menjaga kelestarian budaya telah ditunjang dengan ragam aktivitas seperti pembutan peta pusaka budaya kota Bogor, pembinaan kepada para pelaku seni, festival kemasan seni pertunjukan, apresiasi terhadap bagi seniman dan budayawan, dan berbagai pagelaran budaya lainnya seperti pekan wayang golek atau pentas olah raga tradisional.

Selain itu, karya Seni Wayang Hihid dari sanggar Etnika daya Sora terpilih sebagai juara pertama pada Kemilau Nusantara tingkat Jawa Barat dan menjadi wakil Jawa Barat pada Kemilau Nusantara tahun 2013 tingkat nasional.

24. Urusan Statistika

Upaya yang telah dilakukan antara lain publikasi data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Bogor 2011, Data Survei Sosial Ekonomi Daerah (Suseda) Kota

Bogor 2012, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Bogor 2011, dan Data Inflasi atau Indeks Harga Konsumen (IHK) Kota Bogor 2012. Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan hasil kerja sama dengan Badan Pusat Statistika (BPS) kota Bogor.

25. Urusan Kearsipan

Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah penilaian penataan dan pengelolaan kearsipan terhadap 109 unit kerja terdiri dari 14 SKPD, 6 Kecamatan, 55 Kelurahan, dan 34 SMPN/SMUN. Hasil penilaian adalah 6 SKPD memperoleh nilai B, 8 SKPD memperoleh nilai C, 5 kecamatan memperoleh nilai B, 1 kecamatan memperoleh nilai C, 29 kelurahan memperoleh nilai B, 26 kelurahan memperoleh nilai C, 6 SMAN/SMPN memperoleh nilai B, dan 28 SMAN/SMPN memperoleh nilai C.

26. Urusan Perpustakaan

Pada tahun 2012, upaya-upaya dalam mendorong minat baca telah mendorong jumlah pengunjung perpustakaan mencapai 34.020 orang atau tercapai 100,5% dari target RPJMD. Jumlah koleksi perpustakaan juga mengalami peningkatan sebesar 101% dari target RPJMD menjadi 38.962 eksemplar.

Pada saat yang sama, jumlah sekolah yang memiliki perpustakaan meningkat hampir di semua tingkat pendidikan. Di tingkat SD, terdapat 175 perpustakaan atau naik 40 perpustakaan dari 135 perpustakaan sebagaimana target RPJMD. Di tingkat SMP, jumlah perpustakaan telah mencapai 74 unit atau naik 32 perpustakaan dari target RPJMD sebanyak 42 perpustakaan. Di tingkat SMA, terdapat 36 perpustakaan atau naik 3 unit dari target RPJMD yang mencapai 33 perpustakaan. Di tingkat SMK, jumlah perpustakaan mencapai 46 unit atau naik 32 unit dari target RPJMD sebanyak 14 perpustakaan.

VI. Urusan Pilihan

1. Urusan Pertanian

Aktivitas UPTD RPH Terpadu Bubulak terus mengalami peningkatan yang baik. Hal itu ditandai dengan jumla hewan yang dipotong sepanjang tahun 2012 mencapai 80.948 ekor, yang terdiri dari 12.901 ekor sapi dan 68.041 ekor ayam. Jumlah ini sekitar 337,31 % dari target tahun 2012 yang mencapai 23.998 ekor atau meningkat 52.916 ekor dibandingkan capaian serupa di tahun 2011.

Aktivitas lainnya adalah pencegahan menyebarnya penyakit hewan terutama penyakit zoonosis melalui vaksinasi penyakit AI terhadap 215.000 ekor unggas, vaksinasi penyakit anthrax untuk 2.000 ekor hewan ternak, vaksinasi rabies untuk 500 ekor hewan peliharaan, dan vaksinasi brucellosis untuk 200 ekor sapi perah. Capaian ini kurang lebih 107,5%, dari target sebanyak 202.450 ekor hewan atau 217.700 ekor yang mendapat vaksinasi.

Selain itu, produksi beras lokal tahun 2012, mencapai 6.594,26 ton beras atau baru sekitar 5,68% dari total kebutuhan beras yang mencapai 116.087,760 ton per tahun.

2. Urusan Perikanan Produksi lokal ikan pada tahun 2012 mencapai 3.921.000 kg atau 3.921 ton. Angka ini setara 15,29 % dari target produksi perikanan tahun 2012 yaitu sebesar 25.636.047 kg atau 25.636,047 ton. Capaian ini didukung oleh langkah pengembangan sumber daya perikanan berkelanjutan dan peningkatan produksi ikan hias unggulan.

3. Urusan Kepariwisataan Kota Bogor telah dan masih memberikan daya tarik yang besar bagi para wisatawan. Hal itu antara lain tergambar dari tingkat kunjungan wisatawan ke kota Bogor di tahun 2012 yang mencapai 3.592.217 orang yang terdiri dari wisatawan lokal sebanyak 3.425.211 orang dan wisatawan mancanegara sebanyak 167.006 orang. Dengan demikian, kunjungan wisatawan tahun 2012 tumbuh sebesar 10,05% dibandingkan kunjungan wisatawan di tahun 2011 yang mencapai 3.264.169 orang.

Pada saat yang sama, wakil kota Bogor pada Pasanggiri Mojang Jajaka Tingkat Provinsi Jawa Barat berhasil mendapat Juara II Mojang Tingkat Jawa Barat atas nama Ririn Prameswari dan meraih juara Kategori Cipta Mandiri atas nama Achmad Putra Akbar.

4. Urusan Industri Unit usaha IKM tahun 2012 berjumlah 3.562 unit atau mengalami peningkatan 2,44% dari jumlah unit usaha IKM tahun 2011 yang berjumlah 3.477 unit. Dua indikator utama yaitu jumlah tenaga kerja dan nilai investasi di tahun 2012, mengalami pegerakan positif. Jumlah tenaga kerja pada sektor industri mencapai 57.790 orang atau naik sebesar 1 persen dari total tenaga kerja sektor industri tahun 2011 yang mencapai 5