Pemerintah Daerah Kota Bogor

Empat bulan berjalan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kota Bogor telah mendapatkan sepuluh aduan kasus. Hal ini terhitung cukup banyak mengingat keberadaan KPAID Kota Bogor belum banyak diketahui masyarakat. Meski begitu, pihaknya terus berupaya menyelesaikan aduan kasus tersebut ditengah keterbatasan KPAID. “Ini diluar yang belum ditangani kami, tapi kami ada informasi masih banyak kasus tapi tidak mengadu,” ujar Wakil Ketua KPAID Kota Bogor Muhammad Faisal seusai beraudiensi dengan Wali Kota Bogor Bima Arya di ruang Paseban Punta, Balai Kota Bogor, Senin (28/08/2017).

Ia mengatakan, penanganan yang dilakukan KPAID saat ini yakni melakukan pendampingan terhadap korban ataupun tersangka. Pada prinsipnya, KPAID berfokus pada hak-hak anak agar sekalipun ada permasalahan haknya tetap terjaga. Selain itu, KPAID juga bermitra dengan P2TP2A atau Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak untuk menangani psikis anak karena P2TP2A memiliki psikolog. “Kami memastikan korban ataupun anak yang dalam proses hukum tetap mendapatkan hak pendidikannya, misalnya hak ujian ataupun belajar,” jelasnya.

Terkait audiensinya dengan Wali Kota Bogor Bima Arya, ia menerangkan, hal tersebut berkaitan dengan adanya survey yang dibuat dari KPAI Pusat tentang dukungan atau sinergitas antara Pemerintah Daerah dengan KPAID di seluruh Indonesia termasuk di Kota Bogor. Baik dukungan dalam bentuk infrastruktur maupun anggaran. “Saat ini kami belum ada anggaran karena rencana untuk mendapatkan anggaran di anggaran perubahan tahun 2017 namun terbentur beberapa hal sehingga mungkin baru bisa dianggarkan di tahun 2018. “Namun untuk tempat saat ini kami menempati ruang di PPIB (Pusat Pengembangan Islam Bogor),” imbuhnya.

Sementara itu, Wali Kota Bogor Bima Arya mengatakan, selama empat bulan ini KPAID Kota Bogor  bekerja dengan sangat baik, meski dengan target dan harapan yang begitu besar. Maka diperlukan akselerasi serta komitmen dari Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor mulai dari penganggaran di tahun depan dan harapan-harapan apa saja yang bisa diselaraskan.

Ia menginginkan Pemkot Bogor dan KPAID sama-sama mendesain seluruh kebijakan Kota yang mengarah kepada target Kota Layak Anak. Pasalnya, penghargaan yang di dapat Kota Bogor baru tahap pratama yang tentunya harus ditingkatkan. Salah satu caranya ditunjukan dari kebijakan, anggaran, perbaikan infrastruktur yang ramah anak serta kesadaran kultur dari warga untuk melindungi anak. “Kita sama-sama mewarnai kebijakan dan tentunya KPAID merespon, menangani dan menekan setiap kasus yang ada,” kata Bima. (fla/hari) SZ