Pemerintah Daerah Kota Bogor

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bogor menargetkan penerimaan pajak Rp2,1 triliun hingga akhir tahun nanti. Hingga semester I atau Juni 2018, KPP Pratama Bogor berhasil mengumpulkan penerimaan hingga Rp827,9 miliar atau sekitar 42,76 persen dari target. Jumlah ini tumbuh 18 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya (YoY).

“Sementara Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Barat III menerima capaian pajak Rp6,4 triliun atau sekitar 42 persen dari target Rp18 triliun,” ujar Kepala Bidang Penyuluhan Pelayanan Humas Kanwil DJP Jabar III, Mahdaniar, di sela kegiatan silaturahmi bersama di Hotel Salak The Heritage, Jalan Juanda, Kota Bogor, Senin (23/7/2018).

Mahdaniar menambahkan, meski pencapaian pajak ini sudah cukup baik, namun untuk kepatuhan formal seperti kewajiban melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) masih minim.

“Hingga saat ini baru tercatat 55 persen untuk kepatuhan formal SPT yang masuk di Kanwil DJP Jabar III. Sementara di KPP Pratama Bogor, kepatuhan formal SPT yang masuk masih di angka 57 persen. Wajib Pajak di Bogor ada 17.600 tetapi hanya setengahnya atau 7.400 yang wajib mendaftar SPT. Dari total 7.400 itu baru setengahnya yang melapor SPT, jadi kepatuhan formalnya masih rendah sekali,” jelasnya.

Di tempat yang sama, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor Budi Suroso mengatakan, pihaknya membutuhkan koordinasi dan sinergi dengan para stakeholder mulai dari pemerintahan, asosiasi hingga akademisi. Pasalnya, semuanya memiliki tanggung jawab meningkatkan kesadaran dan kebanggan pada Wajib Pajak (WP). “Jika sudah ada kesadaran dan kebanggan, maka penerimaan pajak di KPP Pratama Bogor bisa semakin meningkat,” katanya.

Sementara itu, Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Bogor Hanafi menyatakan, Pemkot Bogor siap bersinergi dan berkolaborasi. Terlebih, pelayanan pajak merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam pembangunan daerah.

“Dengan adanya kegiatan ini, akan timbul jalinan baik dan kekompakan dalam melaksanakan tugas kewajiban di jajaran pimpinan seluruh instansi dan elemen masyarakat. Kerjasama seluruh stakeholder secara tidak langsung dapat menunjang penerimaan pajak untuk pembangunan,” pungkasnya. (fla/dimas/pri)