Pemerintah Daerah Kota Bogor

Dalam rangka meningkatkan pemahaman untuk memperdalam strategi tata kelola kebijakan penanganan kemiskinan dalam konteks Reformasi Birokrasi Tematik, Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres) bekerja sama dengan Sekretariat Eksekutif Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (SE-KPRBN) menggelar Reform Knowledge Sharing - Improving Governance Ecosystem for a more effective poverty Alleviation Program : Lessons Learned from Australia di Auditorium Sekretariat Wakil Presiden, Jalan Kebon Sirih, Jakarta, Selasa (14/5/2024).

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Syarifah Sofiah mewakili Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor secara langsung menghadiri kegiatan yang menghadirkan Professor Mark Considine, pakar di bidang studi pemerintahan, perbandingan kebijakan sosial dan reformasi sektor publik di Universitas Melbourne, Australia.

Kegiatan dibuka Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PANRB), Erwan Agus Purwanto. Ia menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan yang juga diikuti Sekretaris Daerah (Sekda) pemerintah daerah di Jabodetabek.

Reformasi Birokrasi (RB) Tematik kata Erwan, telah dilaksanakan dalam empat tema, yaitu pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi administrasi pemerintahan dan prioritas aktual presiden dalam hal pengendalian inflasi dan peningkatan produk dalam negeri.

RB tematik pengentasan kemiskinan pada tahun 2023 telah dilaksanakan pilot project pada 9 pemda yang merupakan tahap I. Pada tahap II melibatkan 11 provinsi dan 12 kabupaten/kota hingga akhirnya diberlakukan secara menyeluruh sebagai tematik utama pada pemda yang masih memiliki permasalahan kemiskinan maupun kemiskinan ekstrem.

“RB tematik pengentasan kemiskinan dipandang mampu memberikan dampak yang cukup besar pada penurunan angka kemiskinan ekstrem. Hasil evaluasi tahun 2023 tercatat ada penurunan angka kemiskinan ekstrem sebanyak 0,34 persen pada Maret 2023,” sebut Erwan.

Erwan menambahkan, hasil analisis menunjukan bahwa beberapa pemda pemprov yang melaksanakan RB tematik pengentasan kemiskinan memiliki relasi positif atau berdampak pada penurunan angka kemiskinan ekstrem di daerahnya. Komitmen seluruh instansi pemerintahan dalam implementasi RB Tematik pengentasan kemiskinan menjadi kunci pencapaian.

Diharapkan kegiatan ini menjadi pemicu dalam upaya melakukan perubahan-perubahan nyata di tengah-tengah masyarakat bukan sekedar seremonial.

Plh. Deputi Bidang Dukungan kebijakan Pemerintahan dan Wawasan Kebangsaan Sekretariat Wakil Presiden, Suprayoga Hadi dalam sambutannya menyebutkan, tahun ini diharapkan kemiskinan ekstrem bisa mendekati nol persen.

“BPS sudah mengekspos angkanya, sudah mendekati 1 persen. Tepatnya 1,04 persen pada September 2023 dan Maret 2024, Insya Allah sudah nol koma. Jadi benar-benar sudah sesuai target Presiden yang mengajukan penghapusan kemiskinan ekstrem enam tahun lebih cepat dari pada SGDs yang menargetkan nol persen pada tahun 2030. Tapi Indonesia, alhamdulillah sudah nol koma pada tahun 2024. Semoga ini menjadi apresiasi bagi kita semua,” kata Suprayoga. (Prokompim)