Pemerintah Daerah Kota Bogor

Operasional Biskita menjadi salah satu "quick wins" (program percepatan) dari pemerintahan Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, dan Wakilnya, Jenal Mutaqin.

Biskita Trans Pakuan akan segera kembali mengaspal. Saat ini, tahapan proses telah sampai pada persiapan dan penyediaan layanan operator bis sedang untuk operasional Buy The Service (BTS) di Kota Bogor.

Sesuai aturan, pengadaan operator dilakukan melalui e-tendering atau e-purchasing, yaitu tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik (e-catalogue) yang diselenggarakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Proses tersebut dilakukan melalui e-Katalog V6 atau INAPROC Katalog Elektronik.

Saat ini, beberapa operator sudah membuat etalase di INAPROC Jasa Operator Bus Sedang.

Wali Kota Bogor, Dedie Rachim, menjelaskan bahwa proses e-Katalog ini dilakukan setelah sebelumnya melalui penganggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bogor.

Perpindahan alokasi anggaran ini dilakukan setelah subsidi Biskita Trans Pakuan dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) diputus dan dialihkan ke Kota Bogor.

“Kemudian selanjutnya, kita melanjutkan operasional Biskita karena memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Masyarakat sudah menunggu dan ini sudah menjadi kebutuhan,” jelas Dedie Rachim, Sabtu (29/3/2025), di sela kegiatan safari silaturahmi ke tokoh agama, ulama, dan kiai.

Dedie Rachim menambahkan, dalam waktu dekat, Biskita ditargetkan segera kembali beroperasi.

“Ini menjadi prioritas dalam 100 hari quick wins pemerintahan Dedie Rachim dan Jenal Mutaqin,” ujarnya.

Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kota Bogor, Marse Hendra Saputra, menjelaskan bahwa proses penentuan penyedia atau operator yang dipilih akan memakan waktu satu hingga dua hari.

“Ditargetkan pada 8 April 2025, Biskita sudah bisa beroperasi kembali. Jadi, memang membutuhkan waktu dari proses purchasing hingga pelaksanaan, kurang lebih satu minggu, bertepatan dengan mulainya kembali aktivitas warga,” ujar Marse.

Setelah para penyedia atau calon operator membuat etalase di e-Katalog V6, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor, melalui Dinas Perhubungan, akan menentukan penyedia layanan berdasarkan kualitas dan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang telah dibuat dan diusulkan.

“Jadi, kita yang memilih. Prosesnya menggunakan versi 6 (e-Katalog V6). Kami juga meminta pendampingan dari LKPP dan PBJ terkait proses tersebut, yang diperkirakan akan selesai dalam minggu ini,” jelasnya.

Pada tahap awal, akan ada dua koridor yang kembali beroperasi mulai 8 April 2025.

Untuk besaran tarif, masih akan sama dengan tarif sebelumnya hingga nanti dilakukan kajian ulang untuk menentukan tarif khusus bagi pelajar dan lansia.