Pemerintah Daerah Kota Bogor

Berdasarkan kajian, sebagian besar dari ikhtiar menyehatkan warga berada pada aspek preemtif, preventif dan promotif, bukan pada rehabilitatif maupun kuratif. Cita-cita Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor adalah agar warga Kota Bogor sehat semua sehingga tidak perlu ke rumah sakit.

“Bagi kami bicara kesehatan itu menyangkut semuanya,” kata Wali Kota Bogor, Bima Arya saat Acara Puncak Hari Kesehatan Nasional (HKN) Ke-54 Tingkat Kota Bogor Tahun 2018 di Taman Heulang, Sabtu (15/12/2018) pagi.

Pada kesempatan tersebut capaian Universal Health Coverage (UHC) Kota Bogor telah mencapai UHC karena telah mencapai 95 persen syarat minimal kepesertaan UHC.

Dari jumlah keseluruhan warga Kota Bogor sampai dengan 3 Desember 2018 sebanyak 978.925 jiwa atau 95,85 persen telah terdaftar menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional - Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) dan sudah melaunching UHC.

Sebelumnya berdasarkan data yang disampaikan hingga 2 November 2018, jumlah penduduk yang telah memiliki jaminan kesehatan JKN-KIS di Kota Bogor sebanyak 847.972 jiwa dari 1.021.337 jiwa atau 83,02 persen.

Menanggapi capaian tersebut, Wali Kota Bogor, Bima Arya yang hadir didampingi istrinya menyebutkan, UHC merupakan mandat dari pemerintah pusat karena adalah hak dari rakyat untuk mendapatkan akses terbaik untuk mendapatkan fasilitas kesehatan.

“Saya terus berkoordinasi dengan Dinkes Kota Bogor dan BPJS Kesehatan Cabang Bogor untuk memastikan memaksimalkan target UHC Kota Bogor. Berdasarkan data tersebut berarti sebanyak 95,85 persen warga Kota Bogor sudah terakses layanan kesehatan,” ujar Bima.

Sedangkan di Jawa Barat, Kota Bogor menempati urutan ketiga, ini merupakan hasil kerja keras dan kerja sama semua pihak terkait yang sudah mendorong dan membantu capaian ini. “Semoga Kota Bogor menjadi yang pertama, terbaik dan terdepan untuk memastikan 100 persen warga mendapatkan layanan kesehatan,” tutur Bima.

Kedepan Bima berharap adanya peningkatan secara kuantitas demikian pula kualitas layanan kesehatan menjadi lebih baik dan tidak terjebak dalam aspek kuratif dan rehabilitatif, tetapi fokus pada aspek preventif dan promotif.

Bima menegaskan sebesar 75 persen anggaran APBD Kota Bogor di Dinkes Kota Bogor difokuskan pada aspek preventif dan promotif kesehatan warga Kota Bogor.

Untuk para ASN Kota Bogor pekan depan akan dilakukan tes kesehatan lagi agar bisa lebih sehat dibanding warga Kota Bogor, jadi jangan hanya kampanye keluar tentang arti sehat kepada masyarakat tapi harus dimulai dari ASN.

Direktur Kepatuhan, Hukum dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan, Bayu Wahyudi menerangkan, sejak program JKN-KIS diselenggarakan pada 1 Januari 2014 sampai tahun 2018, pertumbuhan peserta program JKN-KIS terbilang cukup pesat.

Jumlah telah mencapai lebih dari 207 juta jiwa dari seluruh penduduk Indonesia, melalui Surat Kemendagri no.450/3890/SJ Tahun 2016 yang meminta para kepala daerah untuk segera mengintegrasikan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) ke dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dalam kesehatan yang diselenggarakan BPJS Kesehatan.

“Saya berharap penandatanganan kesepakatan ini semakin memperkuat sinergi dan komitmen kita untuk memberikan jaminan dan layanan bagi warga Kota Bogor, disamping dapat melahirkan gagasan atau inovasi mulia yang dapat mendukung terciptanya masyarakat Indonesia yang madani dan berkeadilan sosial,” ujar Bayu.

Acara HKN Ke-54 diisi beragam kegiatan, diawali senam bersama, pembagian tropi kepadai para juara lomba untuk memeriahkan HKN Ke-54. (Humpro:rabas/ndra/arvan-SZ)