Pemerintah Daerah Kota Bogor

Rapat Koordinasi antara Pemerintah Kota Bogor bersama Pemerintah Kabupaten Bogor menghasilkan sejumlah sinergitas kebijakan yang akan dilakukan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Dalam forum yang digelar di Ruang Serbaguna Gedung Setda Kabupaten Bogor, Jalan Tegar Beriman, Kamis (31/1/2019), itu sejumlah poin problem dua wilayah turut dibahas. Hadir dalam kesempatan tersebut Wali Kota Bogor Bima Arya dan Bupati Bogor Ade Munawaroh Yasin, Wakil Walikota Bogor Usmar Hariman, Wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan, Sekda Kota Bogor Ade Sarip Hidayat dan Plt Sekda Kabupaten Bogor Burhanudin.

“Jadi, kita bersepakat bahwa ke depan kata kuncinya adalah Bogor yang terintegrasi. Kota dan Kabupaten Terintegrasi dalam hal transportasi, kesehatan, pendidikan, dan penyelesaian masalah sosial,” ungkap Bima Arya.

Ia menambahkan, usai rakor ini, masing-masing dinas di kedua daerah akan membahas lebih detail untuk merumuskan program bersama guna mencari solusi atas sejumlah persoalan yang melibatkan dua daerah.

“Yang lebih penting nanti di tingkat dinas. Teknisnya seperti apa dan lain-lain. Kami ingin dalam waktu dekat sudah ada laporan, bahkan ada program yang sudah bisa dieksekusi bersama. Kami juga menyepakati dihidupkannya kembali Bogor Economic Summit (BES), bisa tahun ini atau tahun depan,” jelasnya.

Salah satu pembahasan yang paling menyita waktu adalah soal transportasi. Di mana kedua Pemda akan membangun terminal batas kota untuk menekan angka kemacetan akibat banyaknya angkutan yang ngetem sembarangan.

“Konsepnya terminal batas kota disepakati. Tinggal nanti di dinas menyepakati lokasinya di mana, perencanaan, penganggaran, sambil meminta ruang dukungan dari provinsi maupun pusat. Dibangunnya bisa di kota maupun kabupaten. Tergantung mana yang strategis letaknya. Kebutuhan terminal batas kota ada di Ciawi dan Dramaga,” terang dia.

Sekretaris Daerah Bogor Ade Sarip Hidayat menyebutkan bahwa saat ini ada 18 perjanjian antara Kota dan Kabupaten Bogor, dimana 8 diantaranya masih berlaku dan perlu untuk ditindaklanjuti kembali. Perjanjian tersebut diantaranya dalam bidang Pendidikan, TPA Galuga, Pertanian, Pemadam Kebakaran, Pariwisata dan yang lainnya.

Isu lain yang dibahas antara lain adalah pasien RSUD Kota Bogor kurang lebih 50 persen berasal dari Kabupaten Bogor, bahkan tahun 2018 angkanya bertambah menjadi 52 persen dan mayoritas pasien yang dirujuk dalam kondisi sakit berat dan membutuhkan perawatan intensif sementara fasilitas yang ada terbatas.

RSUD Kota Bogor mengharapkan adanya perubahan kebijakan Pemkab Bogor dalam penerapan tarif Indonesia Case Base Groups (Inasibijis) seperti halnya yang diterapkan Pemkot Bogor.

Kaitan TPA Galuga, perjanjian yang berjalan saat ini akan berakhir pada 31 Desember 2020. Kemungkinan akan diperpanjang mengingat pengoperasian TPA Nambo yang masih menunggu hingga 18 bulan kedepan. Hal yang perlu dilakukan secara bersama-sama adalah control landfill. Sedangkan untuk normalisasi Sungai Ciliwung ditegaskan diperlukan adanya kerjasama, khususnya penanganan persoalan sampahnya.

Pada penanganan sosial, selama 2018 pihaknya menjaring 70 orang Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dimana 21 merupakan warga Kabupaten Bogor. Orang terlantar pada 2018 data menunjukan 419 orang dimana 285 orang dikembalikan ke wilayahnya masing-masing termasuk ke Kabupaten Bogor. Pelayanan bagi para PMKS, berkoordinasi dengan Balai Besar Rehabilitasi dan Vokasional milik Kemensos yang ada di Kab.Bogor.

Di sektor pendidikan, akan berkoordinasi dan berkomunikasi lebih intens dengan antara disdik kedua wilayah kaitan apa yang bisa disamakan dalam mengambil kebijakan menyikapi regulasi dari pusat, kuota bagi pelajar yang tinggal di perbatasan hingga kebijakan PPDB. Untuk pencegahan tawuran pelajar, diusulkan pelaksanaan kemah kebangsaan bagi para pelajar dua wilayah dengan tetap berkoordinasi dan berkomunikasi dengan Disdik Provinsi Jawa Barat.

Sementara itu, Bupati Bogor Ade Yasin Munawaroh menyoroti poin transportasi dan terminal batas kota yang menurutnya menjadi poin paling penting. Menurut Ade, pertemuan ini adalah membuka komunikasi, ke depan antar dinas saling komunikasi, apa yang bisa disegerakan dari setiap dinas.

“Jika ada sesuatu yang mendesak dan darurat, saya akan langsung berbicara dengan Pak Wali, begitu juga sebaliknya. Kita sepakat yang disampaikan, Bogor yang terintegrasi sebab Bogor adalah milik kita, inilah yang menjadikan tetap bersinergi. Keinginan kita sama menjadikan Bogor menjadi lebih maju dan lebih nyaman,” katanya. (Humpro :rabas/indra/arvan/pri)