Beranda >

Berita > Mal Pelayanan Publik Diharapkan Menggerakan Ekonomi


08 Maret 2019

Mal Pelayanan Publik Diharapkan Menggerakan Ekonomi

Wali Kota Bogor, Bima Arya bersama 13 instansi pelayanan publik di Kota Bogor melakukan penandatanganan nota kesepakatan kerja sama di ruang Paseban Sri Bima, Balai Kota Bogor, Jumat (08/03/2019) pagi.

Hal itu dilakukan dalam rangka penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP) yang akan beroperasi di Lippo Plaza Keboen Raya pada akhir Juni 2019 mendatang. Proses penandatangan tersebut turut disaksikan langsung oleh Deputi Bidang Pelayanan Publik dari Kementerian PAN RB, Diah Natalisa.

Dalam sambutannya, Wali Kota Bogor, Bima Arya mengapresiasi seluruh pihak yang telah berpartisipasi terhadap penyelenggaraan MPP di Kota Bogor. Disamping itu, ia berharap agar kehadiran MPP tersebut akan berdampak pada kegiatan ekonomi, khususnya para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang terfasilitasi di dalam mall tersebut.

“Saya berharap kehadiran MPP nantinya bisa menggerakan roda perekonomian di mall ini. Kita berharap pedagang UMKM bisa masuk dan kita ingin menjadi tuan rumah di kota sendiri yang memuliakan para pelaku ekonomi kita. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas kesepakatan kerjasama ini,” ujar Bima.

Selain itu, sambung Bima, penyelenggaraan MPP ini bisa melegitimasi atas upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk masyarakat di Kota Bogor. Karena menurutnya, ada tiga aspek penting yang harus dimiliki oleh pemangku kebijakan, yakni aspek kekuasaan, aspek kewenangan dan aspek legitimasi.

“Kekuasaan adalah kemampuan kita untuk melakukan perubahan terhadap orang lain, kewenangan adalah keabsahan untuk menjalankan kekuasaan bisa punya kuasa tapi tidak punya kewenangan, tapi yang paling penting adalah legitimasi bahwa pemerintah hadir di tengah-tengah warga dalam memberikan pelayanan yang efisien dan mengukuhkan identitas kita sebagai pelayan publik,” jelasnya.

Dalam kegiatan tersebut turut hadir Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor Ade Sarip Hidayat, Kepala DPMPTSP Provinsi Jawa Barat Dadang Masoem, Kepala DPMPTSP Kota Bogor Denny Mulyadi dan beserta perwakilan dari 13 instansi pelayanan lainnya.

Seperti diketahui, instansi dan lembaga yang bergabung dalam MPP Kota Bogor antara lain Polresta Bogor Kota, Imigrasi, Bea Cukai, Jasa Raharja, KPP Pratama, DPMPTSP Jawa Barat, BPN, Kemenag, PDAM, Disdukcapil, Bapenda, Samsat, dan DPMPTSP Kota Bogor. (Humpro :Alif/Indra/Arfan/Magang:Alby/Wenny/Ola/Sandy-SZ)