Pemerintah Daerah Kota Bogor

Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kota Bogor akan segera melakukan updating data Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD Kota Bogor.

Pasalnya, sejak dua tahun program ini berjalan, baru sekitar 180 ribu jiwa warga Kota Bogor yang menerima PBI dari target PBI 210 ribu jiwa. Tak ayal jika hingga Desember 2019 mendatang belum terpenuhi maka akan menjadi Silpa.

"Pemerintah Kota Bogor menganggarkan Rp 42 Miliar untuk 210 ribu warga PBI. Jumlah ini kami dapat dari perhitungan Januari sampai ke Desember 2019," ujar Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor, Rubaeah seusai rapat pemutakhiran data di Restoran Tumbar Jinten, Sentul, Kabupaten Bogor, Rabu (10/07/2019).

Rubaeah mengatakan, target 210 ribu jiwa ini pada kenyataannya belum bisa tercapai. Hal ini mungkin bisa disebabkan karena banyak masyarakat yang belum mengetahui informasi ini atau bisa juga aparatur wilayah yang tidak tahu data warga miskin karena datanya selalu berubah.

"Makanya kami disini duduk bareng dengan Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), BPKAD, BPJS untuk sama-sama meng-update data PBI jangan jangan sama ada warga miskin yang belum terdata PBI," jelasnya.

Kepala Bidang (Kabid) Perluasan Peserta dan Kepatuhan BPJS Kesehatan Kota Bogor, Budi Sulistyawan mengatakan, belum terpenuhinya kuota PBI berbanding terbalik dengan masih banyaknya peserta mandiri yang menunggak iuran. Menurutnya, bagi warga tidak mampu yang menunggak bisa mengajukan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) sehingga bisa dibantu melalui uang zakat dari PNS.

"Setelahnya warga tidak mampu bisa masuk ke dalam PBI APBD. Sedangkan untuk yang mampu diharapkan segera melunasi tunggakannya," jelasnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Ade Sarip Hidayat mengatakan, urusan pelayanan kesehatan merupakan kebutuhan dasar masyarakat, sehingga tidak boleh ada satu warga Kota Bogor yang tidak terfasilitasi kebutuhan pelayanan kesehatan ini.

Apalagi Pemkot Bogor sudah menyiapkan kuota 210 ribu jiwa untuk PBI APBD yang iurannya sudah dijamin. Tak ayal, dirinya menegaskan agar verifikasi dan validasi data bisa tuntas dilakukan dalam waktu dua minggu kedepan.

"Kita akan sandingkan data yang ada di Dinkes, Dinsos dan Disdukcapil. Data yang dipakai dari Disdukcapil dan harus tuntas datanya. Kalau hasil verifikasi dan validasi memang kurang atau dari 210 ribu orang tidak masalah," katanya. (Humpro :fla/hari-SZ)