Pemerintah Daerah Kota Bogor

Wali Kota Bogor Bima Arya bersama Wakil Wali Kota Bogor Dedie Rachim dan Sekretaris Daerah Kota Bogor Ade Sarip Hidayat memberikan arahan kepada jajaran dinas, camat, lurah dan pimpinan BUMD dalam briefing staff yang digelar secara daring dari Balai Kota Bogor, Selasa (8/9/2020).

“ Untuk Dinas Perhubungan saya titip kondisi Stasiun Bogor. Tetap ditindaklanjuti pola kerjasama Kota Bogor dengan Trans Jakarta dan PT PPD terkait sistem moda transportasi alternatif. Untuk Dispora, fokus kampanyekan protokol kesehatan, pilih olahraga-olahraga yang aman yang mana saja. Basket, sepakbola atau semacamnya di stop dulu, perhatikan juga protokol olahraga-olahraga yang aman seperti apa,” ungkap Bima Arya.

Untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bogor, kata Bima Arya, agar jalur sepeda di seputaran Kebun Raya atau Sistem Satu Arah (SSA) untuk diperbaiki. "Selain itu, kedepan PUPR diminta mempersiapkan jalur alternatif gowes lainnya mengingat animo gowes yang luar biasa serta adanya permintaan dari komunitas sepeda," katanya.

Khusus Dinas Pendidikan dan Dinas Komunikasi dan Informasi, diminta untuk mengakselerasi konsep Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), ini didasari arahan Menteri Pendidikan yang tidak memperkenankan proses belajar mengajar secara tatap muka bagi daerah yang masuk zona merah maupun zona oranye.

“Sepertinya ini akan panjang, untuk itu agar dipercepat jaringan Wifi dan yang lainnya, segera. Saya ingin aplikasi Jaga Asa yang sudah kita buat digeser untuk kebutuhan pendidikan. Jangan lupa kajian-kajian pendidikannya untuk di akselerasikan,” tegas Bima.

Sementara itu, Dedie Rachim juga menambahkan, agar Satgas Pelajar berkoordinasi dengan Satpol PP untuk menekan kerumunan remaja pada malam hari dan kerap membahayakan diri sendiri juga pengendara lain.

"Saya usul pembentukan Satgas Percepatan dan Penanganan Covid-19 di entitas atau komunitas untuk memperkuat kewilayahan khususnya tim surveilen dan Detektif (deteksi aktif) Covid-19. Karena penanganan ini menjadi tanggungjawab semua, yang utama di BUMD Kota Bogor maupun pihak lainnya, minimal ada 2 hingga 3 orang yang bertanggung jawab untuk mendukung kampanye protokol kesehatan Dinkes. Perangkat daerah lain diharapkan aktif turun langsung," jelas Dedie.

"Untuk Dishub dan Satpol. PP, tindak lanjuti keluhan warga terkait sopir angkot yang tidak pakai masker dan pengamen yang suka droplet. Amankan para pengamen tersebut untuk mengurangi penularan,” tambahnya.

Untuk penyaluran Bansos tahap III, Bima dan Dedie mengharapkan BPBD dan Dinas Sosial agar segera mengakselerasikan penyalurannya sehingga masyarakat menjadi lebih tenang menjalani kondisi yang ada. Diharapkan minggu-minggu ini sudah ada dalam bentuk SK.

Khusus untuk anggaran Kebijakan Umum Anggaran - Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2021, Bima meminta semua perangkat daerah dalam perencanaan anggaran mempedomani lima hal yaitu kesehatan, ekonomi, pendidikan, program prioritas dan janji kampanye.

Terakhir Sekda Kota Bogor, Ade Sarip Hidayat menyampaikan agar semua perangkat daerah mempersiapkan dokumen pendukung Lakip dan RB tahun 2020, dimana penanganan Covid-19 termasuk dalam penilaian Lakip 2020. (prokompim)