Pemerintah Daerah Kota Bogor

Jaminan sosial ketenagakerjaan penting dimiliki oleh setiap pekerja, karena resiko sosial ekonomi terjadi bisa dimana saja dan kapan saja. Resiko sosial ekonomi dapat seperti kecelakaan kerja maupun kematian. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah jaminan sosial ketenagakerjaan.

“Dengan adanya jaminan sosial maka jika suatu saat terjadi resiko tidak akan mengganggu terhadap kesejahteraan pekerjaan secara drastis,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor Ade Sarip Hidayat saat membuka Sosialisasi Perwali Nomor 12 tahun 2018 tentang penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan di lingkungan Pemerintah Kota Bogor di Paseban Sri Baduga Balaikota Bogor, Kamis (15/03/2018).

Ade menyebutkan, penyelenggaraan program jaminan sosial ini sebagai bentuk perlindungan sosial masyarakat dan salah satu kewajiban serta tanggung jawab negara.

Sosialisasi Perwali Nomor 12 tahun 2018 digelar dalam rangka upaya percepatan pendataan dan pendaftaran BPJS ketenagakerjaan. Kegiatan ini ditujukan bagi pengelola kepegawaian di lingkungan Pemerintahan Kota Bogor.

BPJS Ketenagakerjaan merupakan program publik yang menangani perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatasi resiko sosial tertentu. Penyelenggaraannya menggunakan mekanisme asuransi sosial.

Terkait program ini sejak tahun 2015 Pemkot Bogor telah melakukan kesepakatan bersama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Namun keikutsertaan peserta BPJS Ketenagakerjaan masih rendah. Dari data tahun 2017 yang menjadi peserta program ini ada sekitar 19,8 persen.  "Oleh karena itu perlu upaya peningkatan pemahaman dan kesadaran mengenai pentingnya jaminan sosial tenaga kerja yang harus terus dilakukan,” ujar Ade.

Dia berharap dari pertemuan hari ini diharapkan bisa mencapai target 2017 dan pegawai non PNS bisa masuk BPJS ketenagakerjaan. “Komitmen kami adalah adanya Peraturan Wali Kota tentang penyelenggaraan jaminan sosial tenaga kerja di Kota Bogor,” jelasnya. (Tria/Hari/Dila/Arif-SZ)