Pemerintah Daerah Kota Bogor

BANDUNG – Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat masuk dalam jajaran pemerintahan daerah dengan kinerja tertinggi secara nasional. Untuk itu, Jabar berpeluang mendapat penghargaan Parasamya Purnakarya Nugraha dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada tahun ini.

Prestasi ini diraih Jawa Barat atas berbagai inovasi yang telah dilakukan. Dari berbagai inovasi yang telah ada, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) bersama para kepala OPD terkait memaparkan inovasi-inovasi tersebut di hadapan Tim Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) Kemendagri di Ruang Manglayang Gedung Sate, Jl. Diponegoro No. 22, Kota Bandung, Selasa (21/2/17).

“Tadi yang kita presentasikan sebagai best practice (ide, gagasan, atau inovasi) adalah tiga ya. Pertama, e-Samsat. Kedua, adalah Sistem Perizinan dan Pelayanan Terpadu ini juga terbaik. Dan ketiga, adalah TPP, Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang berbasis kinerja, ini juga yang terbaik,” ungkap Aher usai pemaparan.

Tiga inovasi ini memiliki keunggulan dan kemudahan untuk masyarakat. Pertama, e-Samsat memiliki keunggulan berupa kemudahan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor dimana dan kapan saja. Pembayaran bisa dilakukan melalui ATM bank yang sudah kerjasama dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Barat. Ada 64.000 ATM yang tersebar di seluruh Indonesia dan luar negeri, yaitu ATM Bank BJB, Bank BRI, Bank BNI, Bank BCA, dan Bank CIMB Niaga.

Kemudian inovasi kedua yang dipaparkan, yaitu Sistem Perizinan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang dibuat oleh Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Jawa Barat. Sistem ini tertuang dalam Sistem Informasi Pelayanan Terpadu Untuk Publik (Simpatik). Proses perizinan bisa dilakukan secara cepat, mudah, murah, dan tidak ada tatap muka.

Fitur aplikasi Simpatik berupa Daftar Perizinan dan Persyaratan, Pendaftaran Online, e-Tracking Status Izin, Pengaduan Online, dan Open Source Program. Inovasi PTSP Jabar ini sudah berjalan sejak 2012 dan merupakan pelayanan tercepat dan termudah dalam prosesnya. Aplikasi ini pun telah diadosp oleh 17 provinsi, tiga diantaranya oleh Provinsi Sumatera Utara dengan nama Simpel Paten, Provisni Bengkulu dengan nama Sipanse, dan Provinsi NTT dengan nama Spesial.

Ketiga, yaitu SKP Online Jabar. Sistem ini berupa aplikasi sistem manajemen kepegawaian online yang bisa memantau kinerja seluruh pegawai. Hasil kinerja inilah yang kemudian berbuah TPP bagi pegawai. Program TPP ini telah ada sejak tahun 2009 dan besarannya tergantung dari kinerja dan loyalitas yang dilakukan. Dengan adanya sistem SKP Online ini, Pemprov Jabar telah menghapus biaya honor karena dengan adanya TPP kesejahteraan pegawai pun menjadi meningkat.  “Tiga hal ini dianggap sistemnya yang paling baik oleh KPK. Dan Kemendagri juga barusan mengapresiasi juga plus ini juga bagian dari penilaian dalam rangka LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah),” ujar Aher.

“LPPD ini untuk provinsi diambil tiga besar. Kabupaten/kota diambil sepuluh besar. Nah, sekarang yang masuk sepuluh besar itu (dari Jawa Barat), Kota Bandung dan Kota Sukabumi,” lanjutnya.

Sementara itu, Kasubdit Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Daerah Dirjen Otda Kemendagri, Gensly mengatakan bahwa pemaparan berbagai inovasi tersebut dilakukan untuk melihat berbagai hal yang telah dilakukan Jawa Barat terkait best practice. Hal ini bisa menjadi peluang bagi Jawa Barat untuk meraih penghargaan Parasamya Purnakarya Nugraha.  “Provinsi Jawa Barat dari hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan itu masuk peringkat tertinggi, sehingga kita ingin melihat penguatan – hal-hal apa yang pernah dilakukan Jawa barat terkait best practice-nya,” kata Gensly.

Gensly menilai Jawa Barat memiliki terobosan anggaran ditengah kebijakan pemotongan anggaran oleh Pemerintah Pusat. Jawa Barat masih mampu berinovasi bahkan menularkan hasil karyanya ke daerah lain.  “Jadi bagaimana dalam kondisi keterbatasan Jawa barat membuat suatu terobosan untuk anggaran, sehingga dengan adanya pemotongan anggaran sendiri pun Jawa Barat ga goncang. Nah, hal-hal itu yang digagas oleh Pak Gubernur dan ditularkan ke 17 provinsi lainnya. Mudah-mudahan 34 provinsi nanti juga akan tertular,” harapnya. (dikutip Humas Kota Bogor )