Pemerintah Daerah Kota Bogor

Majelis Pembangunan Daerah (MPD) Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) menggelar audiensi dengan Wali Kota Bogor, Bima Arya di Paseban Suradipati, Balai Kota Bogor, Rabu (9/11/2022). Audiensi ini terkait acara simposium nasional yang akan digelar MPD ICMI awal tahun depan di Kota Bogor.

"Tadi kami melaporkan rencana simposium nasional dengan tema otonomi daerah. Kami meminta kesediaan Bima Arya sebagai tuan rumah dan pembicara," ujar Ketua MPD Pengurus Pusat ICMI, Sudirman Said.

Sudirman mengatakan, simposium nasional ini merupakan salah satu program dari MPD ICMI sekaligus arahan langsung dari Ketua ICMI, Arif Satria untuk membuat simposium yang bertujuan mengeluarkan pikiran-pikiran dalam memperkuat dan meningkatkan efektivitas otonomi daerah yang sudah berlangsung lebih dari 20 tahun ini agar bisa semakin diperkuat, terutama di periode pemerintahan sesudah 2024.

"Setelah Pemilu Serentak 2024, akan jadi momentum baik untuk memberikan masukkan. Kami akan menyusun rekomendasi bagaimana otonomi daerah yang sudah berjalan cukup baik ini bisa diperkuat kedepannya," tuturnya.

Di simposium nasional ini pihaknya akan mengundang sekitar 150 peserta yang terdiri dari kepala daerah, mulai dari bupati, wali kota dan gubernur serta para akademisi dan para cendekiawan yang memang menaruh perhatian pada pelaksanaan otonomi daerah.

Mereka ini yang nantinya akan merumuskan pikiran-pikiran baru bagaimana agar otonomi daerah ke depan kualitasnya semakin meningkat. "Hasil pemikiran kami, akan kami berikan kepada pemerintah daerah, DPR, MPR dan juga Bappenas dan pemerintah pusat sebagai penyelenggara negara," katanya.

Ia menambahkan, simposium nasional otonomi daerah ini akan menjadi forum di mana pikiran-pikiran yang sifatnya jauh ke depan di input. Pihaknya pun berharap melalui simposium ini bisa menghimpun pikiran-pikiran terbaik dari para ahli, praktisi dan para pemerhati untuk bagaimana memperbaiki atau meningkatkan kualitas pelaksanaan otonomi daerah sebagai suatu prinsip, karena pada dasarnya Indonesia ini terlalu besar untuk dikelola secara sentralisasi."Kami ingin menjaga itu. Jadi intinya ingin desentralisasi ini tetap ada dan pelaksanaannya lebih baik," katanya.(Prokompim).