Pemerintah Daerah Kota Bogor

Pemerintah Kota Bogor menyabet dua penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB). Dua penghargaan yang raih Kota Bogor adalah kenaikan predikat dari B menjadi BB (Sangat Baik) atas kinerja reformasi birokrasi dan penghargaan Top 45 Inovasi Pelayanan Publik untuk e-SPPT PBB Kota Bogor.

Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas kepada Wali Kota Bogor Bima Arya dalam acara Penganugerahan Bersama Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (6/12/2022).

Usai menerima penghargaan, Bima Arya mengungkapkan terima kasihnya kepada para Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Bogor yang bekerja keras memudahkan urusan warga.

“Reformasi birokrasi harus terus bergerak maju. Hari ini Kota Bogor mendapat penghargaan atas ikhtiar memperbaiki kinerja birokrasi. Angkanya naik, skornya naik dari predikat B (baik) menjadi BB (Sangat Baik). Ini penghargaan untuk para ASN di Kota Bogor yang bekerja keras untuk membuat birokrasi menjadi lebih efisien, efektif dan memudahkan rakyat,” ungkap Bima Arya.

Bima menambahkan, penghargaan ini menjadi penyemangat Pemkot Bogor untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik. “Ini bukan ujung, tapi ini proses. Mudah-mudahan tahun-tahun ke depan akan terus semakin baik untuk melayani dan memudahkan urusan warga,” katanya.

Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Bogor, Henny Nurliani menjelaskan, kenaikan predikat kinerja reformasi birokrasi menjadi BB (Sangat Baik) yang diraih Kota Bogor dinilai dari 8 area perubahan. Mulai dari Manajemen Perubahan, Penataan Peraturan Perundang-Undangan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan Tata Laksana, Penataan Sumber Daya Manusia, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan hingga Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

“Jadi dari setiap area perubahan tersebut kita lakukan berbagai upaya untuk terus memperbaiki. Ditandai dengan terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3. Dan yang lebih penting lagi, implementasi ini harus berlaku di semua OPD,” ujar Henny.

Di tempat yang sama, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor Deni Hendana menyatakan, inovasi menjadi hal yang mutlak dilakukan untuk memudahkan pelayanan kepada warga. Sehingga Bapenda Kota Bogor membuat inovasi e-SPPT PBB.

“Implementasi e-SPPT di Kota Bogor berdampak positif pada sisi efisiensi waktu. Sebelumnya saat masih berbasis manual bisa 3-4 bulan sampai ke warga. Dengan digital ini SPPT sudah bisa tinggal unduh sehingga semakin cepat didapat,” jelas Deni.

“Selain itu, e-SPPT berdampak terhadap efisiensi anggaran. setiap tahunnya kurang lebih Rp 1 miliar untuk biaya cetak dan distribusi saja, dengan e-SPPT tentunya sangat menghemat. Dampaknya lainnya adalah meningkatnya pembayaran PBB karena semakin cepat layanan dan akhirnya Pendapatan Asli Daerah semakin meningkat,” pungkasnya.(Prokompim).