Pemerintah Daerah Kota Bogor

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat melangsungkan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2025 di Gedung Negara, Cirebon, Rabu (7/5/2025) pagi.

Seluruh kepala daerah se-Jawa Barat hadir dalam Musrenbang yang membahas penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026.

Musrenbang dipimpin langsung oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dan dihadiri pula oleh perwakilan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor, yakni Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin.

Dalam Musrenbang yang dilanjutkan dengan dialog interaktif bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemprov Jabar, banyak usulan penting dan mendesak yang disampaikan Pemkot Bogor untuk segera ditindaklanjuti.

Jenal Mutaqin menjelaskan bahwa dalam dialog yang juga dihadiri oleh anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, banyak usulan disampaikan.

Pertama, persoalan transportasi yang berkaitan dengan operasional BisKita.

“Saya sampaikan, BisKita masuk dalam program 2026 menjadi usulan baru dalam Musrenbang 2026. Dengan sistem bahwa di Pemprov Jabar juga ada pengelolaan transportasi. Jumlahnya disamakan dengan Kota Bogor, yakni Rp25 miliar,” tutur Jenal Mutaqin usai dialog.

Lalu yang kedua, sambung Jenal Mutaqin, mengenai persiapan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jabar tahun 2026 mendatang. Salah satunya tentang revitalisasi area GOR Pajajaran, di mana Kota Bogor menjadi salah satu tuan rumahnya.

Selain itu, usulan berikutnya adalah tentang pembangunan Sekolah Menengah Atas (SMA) baru di Kota Bogor. Pemkot Bogor sudah memiliki lahan eksisting di tiga kecamatan, yakni Bogor Selatan, Tanah Sareal, dan Bogor Timur.

“Saya minta Dinas Pendidikan Kota Bogor segera berkomunikasi lagi dengan DPRD dan Pemprov Jabar,” ucapnya.

Selanjutnya, penataan di seputaran Istana Bogor juga tidak luput menjadi perhatian, di mana Kota Bogor menjadi tempat penerimaan tamu negara atas arahan Presiden Prabowo Subianto.

“Ada pula masalah sampah di Galuga. Dinas Lingkungan Hidup mendapatkan teguran dari kementerian terkait pengelolaan sampah di Galuga yang tidak sesuai dengan regulasi. Kami meminta supervisi dari Pemprov Jabar. Bahkan Pemkab Bogor berencana menutup Galuga jika tidak ada supervisi tersebut,” ungkap Jenal Mutaqin.

Sementara itu, investasi pengelolaan sampah memang cukup tinggi. Jenal Mutaqin juga meminta Pemprov untuk turut berkonsentrasi terhadap isu lingkungan di Galuga. Sehingga dibutuhkan pengelolaan bersama, tidak hanya oleh Kota dan Kabupaten Bogor.

Terakhir, yang tidak kalah penting adalah pembebasan lahan trase baru di Batutulis. Jenal Mutaqin ingin memastikan kembali terkait nomenklatur dan teknis dari skema penganggarannya.

“Anggarannya murni atau perubahan 2025, sehingga kami bisa simultan melakukan perencanaannya. 50 persen anggaran yang dijanjikan Pemprov itu untuk pembebasan lahan atau pembangunan fisik. Setelah dibebaskan, kami meminta agar segera diinformasikan kembali ke Pemkot Bogor sebelum pembahasan RKPD perubahan di masing-masing daerah,” ucap Jenal Mutaqin.

Di tempat yang sama, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi mengatakan bahwa perencanaan pemerintah harus terkoneksi dari tingkat pusat hingga daerah.

“Makanya diadakan perkumpulan hari ini antar kepala daerah. Saya sepakat tentang orkestrasi anggaran dan kebijakan,” kata Gubernur.