Pemerintah Daerah Kota Bogor

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor menandatangani serah terima halte Buy The Service (BTS) Kota Bogor.

Wali Kota Bogor, Bima Arya secara langsung menandatangani berita acara serah terima bersama Plt Kepala BPTJ, Suharto dalam rangkaian acara peresmian operasional Sky Bridge Bojong Gede dana pekan nasional keselamatan jalan di Terminal Tipe C Bojong Gede, Kabupaten Bogor, Sabtu (9/12/2023).

Penandatanganan disaksikan Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi, Dirjen Kereta Api, Mohamad Risal Wasal, Dirut PT KAI, Didiek Hartantyo dan Dirut KCI, Asdo Artrivianto.

Untuk pengelolaan dan penanganan persoalan transportasi agar terintegrasi antara satu wilayah dengan wilayah lain, Menhub, Budi Karya Sumadi menyampaikan harus menghindari ego sektoral. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak boleh dan tidak bisa bekerja sendiri-sendiri, tetapi semua harus kompak mendeliver visi misi yang dicanangkan Presiden, diantaranya angkutan massal perkotaan harus dilaksanakan.

Di hadapan Menhub, Wali Kota Bogor, Bima Arya menyampaikan transportation it's all about collaboration pusat, daerah dan lembaga terkait.

“Kami berharap betul kebijakan terminal batas kota, pengaturan angkutan antar kota antar provinsi serta yang lainnya. Untuk Buy The Service (BTS) di Kota Bogor, keren banget dan luar biasa. Warga Kota Bogor merasa bahagia walaupun di awal pengoperasiannya Pemkot Bogor sempat panik, namun seiring jalan beberapa bulan kemudian berjalan sesuai harapan. Bahkan ride the ship Kota Bogor menjadi yang one of the best di Indonesia,” kata Bima Arya.

Untuk itu kepada Menhub, Bima Arya berharap agar BTS di Kota Bogor berlanjut dan koridornya ditambah sehingga nantinya angkot di pusat Kota Bogor bisa berkurang atau hilang.

Terkait BTS, Menhub menyampaikan kepada pemerintah daerah harus ada pendampingan mengingat konsep BTS bersifat temporer atau sementara selama waktu 3 tahun.

“Pada tahun ketiga, masyarakat sudah mau membayar dan pemda sudah subsidi juga sehingga anggaran yang kita lakukan bisa dialihkan ke kota-kota yang lain, termasuk bikin BTS ringroad,” kata Budi Karya Sumadi.

Kepada BPTJ, Menhub memerintahkan untuk membuat Ring BTS di Kota Bogor sehingga angkot tidak masuk ke tengah Kota Bogor, tapi hanya ada di pinggir kota. Bahkan kalau ada angkot di tengah kota bisa ditilang oleh kepolisian.

“Nanti akan kita buat ring BTS, titik-titik jumpa angkot dengan itu ada di situ. Jadi, kalau nanti ada tambahan kita bikin ring BTS bukan jari-jari, karena kalau ring itu bisa menyelesaikan urusan perpindahan moda sehingga angkot yang 3.000-an mungkin bisa jadi 500. Untuk kepolisian siap bilang ya?,” kata Budi Karya Sumadi.

Plt Kepala BPTJ, Suharto menyebutkan penyerahan 35 unit shelter atau halte dalam rangka untuk mendukung pengoperasian angkutan umum di Kota Bogor dengan skema BTS.

Turut hadir Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Syarifah Sofiah, Kepala Bappeda Kota Bogor, Rudy Mashudi Plt Kepala Dishub Kota Bogor, Marse Hendra Saputra, Direktur Perumda Trans Pakuan, Rachma Nissa Fadliya.

Plt Kepala Dishub Kota Bogor, Marse Hendra Saputra menuturkan, pada prinsipnya program BTS dapat dilanjutkan karena ada dua koridor yang belum terealisasikan. Untuk ring BTS yang disampaikan Menhub, Marse menambahkan sebagai BTS Extension akan segera ditindaklanjuti.

Untuk shelter yang telah diserahkan akan segera diteruskan ke Perumda Trans Pakuan untuk dimanfaatkan karena sudah menjadi aset Kota Bogor.

“Untuk BTS Extension ini bisa masuk ke Bogor Raya atau melanjutkan BTS di Kota Bogor ke BTS di Kabupaten Bogor. Kita akan tentukan titik-titik integrasinya dari kedua BTS tersebut,” kata Marse.

Direktur Perumda Trans Pakuan Kota Bogor, Rachma Nissa Fadliya menyampaikan, pemanfaat shelter akan berkoordinasi dengan Pemkot Bogor sambil menunggu selesai proses administrasinya.

“Untuk pengelolaannya akan kita koordinasikan dengan Pemkot Bogor, yang pasti akan kita maksimalkan, pelayanan tetap optimal, penggunaan halte tetap optimal, dirawat dengan baik,” katanya. (Prokompi)