Pemerintah Daerah Kota Bogor

Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor terus berkomitmen untuk melakukan perbaikan birokrasi. Penjabat (Pj) Wali Kota Bogor, Hery Antasari ingin nilai-nilai reformasi birokrasi yang selama ini digaungkan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi terlaksana dengan baik dalam rangka percepatan reformasi birokrasi, termasuk efektivitas, efisiensi, birokrasi 5.0 yang mengedepankan fleksibilitas, yakni ketepatan dan kemudahan.

Hal tersebut Hery ungkapan dalam Reform Corner dengan tema Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi di Ruang Rapat Cambisol, Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian (BSIP SDLP), Kampus Penelitian Pertanian, Jalan Tentara Pelajar, Kota Bogor, Kamis (27/6/2024).

Untuk mewujudkan reformasi birokrasi yang terimplementasi dengan baik, Pemkot Bogor melakukan penilaian terhadap beberapa perangkat daerah. Hasilnya, capaian Penilaian Kinerja Pelayanan Publik di 2023, yaitu PEKPPP sebesar 4,48 persen atau masuk dalam kategori sangat baik dan Kepatuhan Penyelenggaraan Publik di angka 95,17 persen, kategori tertinggi alias di zona hijau.

"Tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, tanggap, bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme harus terus didorong dan menjadi pegangan, terutama di kelurahan yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Apalagi saat ini pemerintah sedang dalam sorotan, karena tahun politik yang membuat sensitivitas masyarakat meningkat," ucap Hery.

Dalam rangka penguatan inovasi, Pemkot Bogor juga memiliki Bogor Innovation Award (BIA) sebagai upaya dalam menjaga budaya dan ekosistem inovasi di lingkungan Pemkot Bogor.

Sementara itu, salah satu upaya Pemkot Bogor dalam mengintegrasikan data pelayanan publik menetapkan Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 147 Tahun 2019 tentang Satu Data Kota Bogor.

"Beberapa aplikasi di lingkungan Pemerintah Kota Bogor juga telah terintegrasi melalui SSO (Single Sign On). Selain itu, Pemerintah Kota Bogor telah memiliki mal pelayanan publik sebagai upaya mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Terbukti, capaian hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemkot Bogor 2023 yakni 89,13 persen atau sangat baik," jelas Hery.

Di tempat yang sama, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman mengatakan, Kota Bogor hari ini sudah menerapkan reformasi birokrasi dengan sangat bagus.

Mulai dari Sistem Merit, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dan kinerja birokrasi Pemkot Bogor merupakan salah satu yang terbaik di Jawa Barat, bahkan di Indonesia.

"Tapi tugas pemerintah selanjutnya yakni menyejahterakan masyarakat, karena esensi dari reformasi birokrasi harus berdampak dan dampaknya itu angka stunting harus menurun, bahkan tidak ada lagi pengangguran, dan kemiskinan juga harus menurun," jelas Herman.

Herman menambahkan, pada indikator makro pembangunan Kota Bogor masih ada beberapa diantaranya yang belum optimal. Seperti tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kota Bogor masih 9,36 persen dan stunting masih 18,2 persen.

"Jadi camat, lurah keliling memastikan semua ibu hamil dan balita sehat dan tidak ada stunting baru. Kalau tidak ada stunting baru, pasti angka prevalensi stunting akan turun tajam," ucapnya.

"ASN harus punya nyali yang bagus untuk menyejahterakan masyarakat, tidak cukup hanya cerdas, walaupun risikonya waktu kerja bertambah," sambungnya. (Prokompim)