Pemerintah Daerah Kota Bogor

Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin bersama rombongan eselon II Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) berkunjung ke Balai Kota Bogor, kehadirannya tak lain untuk bersilaturahmi dengan para perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor, Rabu (3/7/2024).

Pembinaan langsung juga diberikan Bey terutama terkait capaian indikator makro Provinsi Jawa Barat dari Kota Bogor. Selain itu, ada beberapa isu strategis yang berkaitan langsung dengan pemerintah daerah, seperti persampahan, inflasi, pendidikan lewat isu Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), dan judi online (judol).

Penjabat (Pj) Wali Kota Bogor, Hery Antasari mengatakan, ada beberapa arahan yang diberikan oleh Pj Gubernur Jabar dan menjadi atensi khusus. Dari mulai Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), pengangguran, dan kemiskinan.

"Pengangguran pernah mencapai 12 persen, sekarang mulai bounce back 9 persen. Kemiskinan juga pernah sampai 8 persen, sekarang di 6 persen. Kemudian LPE pernah sampai 6,67 dan pernah anjlok, tapi sekarang mulai 5,1 lagi," ujar Hery.

Selain itu Hery mengatakan bahwa Bey juga memberikan atensinya terkait perundungan yang kerap terjadi di dunia pendidikan.

"Sekarang perundungan varietasnya sudah macam-macam, dari siswa ke siswa, senior ke junior, bahkan siswa ke guru juga sudah terjadi. Nah, ini menjadi perhatian di Jawa Barat yang ingin juga menjadi perhatian di Kota Bogor," ucap Hery.

Pun dengan PPDB, Hery menyampaikan, bahwa ke depan Pemkot akan meminta dukungan lebih kepada Pemprov untuk keterpaduan sistem dan mekanisme.

Banyak hal yang dibahas dalam pertemuan tersebut. Selain hal di atas, soal stunting dan transportasi juga tak luput.

"Kemudian ada apresiasi juga kepada camat dan lurah berperestasi, termasuk soal stunting disinggung. Saya juga laporkan soal (padi) Nutri Zinc kemarin, sebagai salah satu inisiasi project untuk kita bisa mengatasi stunting dari varietas baru dari padi," paparnya

Menyoal transportasi, Pemkot Bogor akan meminta bantuan ke Pemprov untuk melobi pemerintah pusat untuk program Buy The Service (BTS) pada BisKita.

Terakhir, terkait isu yang sedang viral, yakni judol, Hery mengatakan bahwa Pemprov dan Pemkot akan terus berkomunikasi terkait data yang akan disampaikan PPATK. Setelah data didapati, kata Hery, konsekuensi lainnya pun harus dihadapi. Apalagi berkaitan dengan Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Jelas untuk ASN ada hukuman disiplin ringan, sedang, dan berat. Nanti kita lihat levelnya ada dimana. Apakah dia sebagai koordinator, apa dia sebagai admin atau jangan-jangan sebagai rekrutmen, pasti kan berat," tegasnya.

Di tempat yang sama, Pj Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin mengatakan, pertemuannya dengan para kepala OPD, camat, dan lurah se-Kota Bogor untuk mengingatkan tentang sampah, pengolahan sampah, perundungan, juga netralitas ASN dan judol pinjol serta memastikan warga berhak mendapatkan bansos dan BPJS.

"Untuk judi online kami akan memfasilitasi data dari PPATK terkait data di Kota Bogor ini. Ada datanya di PPATK dan kami akan fasilitasi. Kita juga kerja sama dengan lembaga keuangan untuk memberikan fasilitas kredit yang lebih mudah. Itu sedang dibahas di Pemprov," ungkap Bey. (Prokompim)